Pemprov Riau akan Lakukan Seleksi Calon Direksi pada 4 BUMD

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau segera akan menggelar seleksi calon direksi pada 4 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Aksi 'cuci gudang' pengurus BUMD milik Pemprov Riau akan dilakukan dalam pekan depan. 

Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Riau, Sri Irianto menjelaskan, surat keputusan pengangkatan Panitia Seleksi calon direksi BUMD segera terbit pekan ini. 

"SK Pansel dalam pekan ini sudah bisa keluar,  sudah di meja Pak Gubernur," terang Sri Irianto saat dikonfirmasi pada Kamis (19/2/2026). 

Adapun Pansel akan ditugaskan untuk melakukan seleksi direksi PT Riau Petroleum (RP), PT Jaminan Perkreditan Daerah (Jamkrida Riau), PT Permodalan Ekonomi Riau (PER) dan PT Sarana Pembangunan Riau (SPR). 

"Pansel ditugaskan hanya melakukan seleksi pada calon direksi," jelas Sri Irianto. 

Menurutnya, seleksi calon direksi dilakukan sebagai berdasarkan hasil evaluasi kinerja manajemen BUMD. Penilaian dilakukan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan oleh Pemprov Riau selaku pemegang saham. 

Menurut Sri Irianto, keberadaan BUMD masih menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.. 

"Apalagi, saat ini kondisi keuangan daerah sedang tidak baik-baik saja. Karena itu, BUMD ke depan harus bisa diandalkan memberikan dukungan pada keuangan daerah melalui dividen. Semestinya BUMD harus naik kelas," tegasnya. 

Sri melanjutkan, Pansel akan diisi oleh sejumlah elemen yang berkompeten. Meliputi unsur pejabat Pemprov Riau, akademisi dan kalangan profesional. 

Seleksi calon direksi 4 BUMD Pemprov Riau ini berlangsung di tengah tekanan keuangan daerah yang kuat, pasca kebijakan pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD).

Pemprov Riau berada dalam bayang-bayang defisit fiskal, memacu efisiensi sejumlah kegiatan pemerintahan daerah. 

Pekan lalu, Pemprov Riau mulai memberlakukan sistem blokir belanja anggaran yang dikendalikan oleh Sekdaprov Riau Syahrial Abdi. Sejumlah pos belanja diblokir sebelum ada persetujuan pelaksanaan.

Blokir anggaran ini terjadi pada sejumlah kegiatan terutama perjalanan dinas, belanja makin minum, alat tulis kantor dan kegiatan seremonial pemerintahan. 

Keberadaan PT Riau Petroleum sendiri saat ini menjadi sorotan menyusul anjloknya penerimaan Dana Participating  Interest (PI) dari blok migas wilayah Kerja Rokan yang dikelola oleh PT Pertamina Hulu Rokan (PHR).

Sejak Januari 2025 lalu, Riau Petroleum melalui anak usahanya PT Riau Petroleum Rokan (RPR) hanya menerima dana PI sebesar 1 USD per bulan.

Jumlah tersebut sangat jomplang bila dibandingkan penerimaan Dana PI periode 2021-2023 mencapai Rp 3,5 triliun.

Saat ini, Direktur PT Riau Petroleum dijabat oleh Prof Dr Husnul Kausarian. Ia menjabat sudah hampir 5 tahun lamanya. 

Adapun PT Jamkrida Riau sebenarnya belum sampai setahun mengangkat direktur utama, yakni Hafid Akbar.

Hafid ditetapkan sebagai Dirut PT Jamkrida Riau lewat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada 21 Mei 2025.

Sementara, jabatan Direktur PT Permodalan Ekonomi Riau (PER) di Ganesya Varandra sejak 2021 lalu. 

Posisi Direktur PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) masih dirangkap jabatan oleh Yan Dharmadi sebagai komisaris, pasca pencopotan paksa Ida Yulita Susanti bulan Januari lalu. SPR mengelola kadang minyak Blok Langgak dan sejumlah anak usaha lainnya. (*)