Pemprov Riau Didesak Segera Mengaudit 7 BUMD, '20 Tahun Tak Pernah Laporkan Neraca Keuangan'

PEKANBARU - Pemeriksaan keuangan dibutuhkan didalam suatu perusahaan, terkadang ini juga penting karena selama ini neraca keuangan perusahaan adakalanya perlu diumumkan agar diketahui publik.

"Pemeriksaan (audit) pada neraca keuangan perusahaan perlu dilakukan agar diketahui untung ruginya usaha tersebut," kata H Darmawi Wardhana SE Ak Bin Zalik Aris dari Ketua Lembaga Melayu Riau [LMR], Selasa (8/3/2022).

Audit perlu dilakukan pada 7 BUMD (PT Sarana Pembangunan Riau/SPR, PT Permodalan Ekonomi Rakyat/PER, PT Riau Investment Corporation/RIC, PT Sarana Penjaminan Riau/SPR, PT Riau Petrolium, PT Riau Airlines/RAL, PT Bumi Siak Pusako/BSP) yang sudah berdiri lebih kurang 20 tahun, tetapi sebagian perusahaan itu tidak kunjung memberikan kontribusi ke daerah berupa deviden atau pendapatan asli daerah (PAD).

"Setiap perusahaan BUMD tersebut ada Dewan Komisaris yang memiliki fungsi untuk membesarkan perusahaan sesuai program kerja. Tetapi diharapakan setiap tahun BUMD tidak lantas minta penambahan penyertaan modal," harap Darmawi menilai.

Lantas yang menjadi pertanyaan, apakah komisaris sudah memiliki SKA (Sertifikat Keahlian)?

Karena komisaris utama digaji oleh perusahaan dengan nilai yang besar, tetapi bukan lantas hanya duduk diam.

Padahal modal yang disertakan oleh pemerintah daerah cukup besar dengan nilai miliaran, diungkapkan Pengamat atau Auditur Tata Keungan Darmawi ini.

Seperti PT RIC dan PT Riau Petrolium, apa yang dapat disumbangsihkan pada daerah Riau. Sepertinya dua perusahaan BUMD ini tak kelihatan investasi yang dilakukan.

"PT Riau Airlines/RAL hingga sampai kini ban pesawat pun tak jelas. Sementara semenjak dinyatakan kolep, badan pesawat telah dikembalikan ke Jakarta," ungkapnya.

Tetapi dibalik 'kehancuran' gambaran beberapa perusahaan itu terlihat yang menonjol justru ada pada PT BSP. Sumbangan deviden bisa mencapai Rp3 triliun dari SDA Riau sejak didirikan, "itupun sudah terjadi gejolak disana sini."

"Akhir-akhir ini banyaknya isu ditengah masyarakat yang telah menyoroti perusahaan BUMD tersebut," ujarnya.

Sebenarnya, masyarakat Riau harus berbesar hati karena BSP merupakan perusahaan BUMD yang telah memberikan kontribusi pada daerah yang dijalankan sudah terlihat kemajuan sebagaimana nama yang disandang BUMD tersebut.

"Kita sarankan Pemprov perlu mengambil langkah tegas menyikapi persoalan yang membelit BUMD yang bermasalah," pinta Darmawi.

Datuk Syamsuar selaku Gubernur Riau kiranya dapat menyikapi apa-apa yang telah terjadi diantara 7 BUMD itu, bila perlu pelaku dan orang-orang terkait dapat diseret kemeja hijau, sarannya.

Sementara PT Sarana Pembangunan Riau yang dilahirkan BUMD itu sampai detik ini devidenya masih samar-samar sejak dibawah kepemimpinan Ken Faisal selaku Direktur Utama (Dirut).

"Ini lantaran yang bersangkutan bukan orang produktion (bukan ahlinya dibidang migas)."

Karena itu lanjut Darmawi sudah selayaknya Pemprov mengambil langkah melakukan audit, tak hanya soal manajemen perusahaan, tapi juga pengauditan pengelolaan keuangan BUMD. "Tentu dengan melibatkan lembaga auditor negara dan swasta yang memang kredibel," tegas Darmawi.

"Saya berharap Kabiro Perekonomian dan SDA Setdaprov Riau Jhon Armedi Pinem jangan asal-asalan menunjuk seseorang komisaris atau komisaris utama di BUMD, tetapi untuk mendudukan jebatan seseorang harus lebih dahulu dapat dilihat background," sebut Darmawi yang mengaku tahu betul keberadaan 7 BUMD di Riau ini. (*)