Pemprov Riau akan Gunakan PI 10 Persen dari Migas untuk Perbaikan Infrastruktur

PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Provinsi Riau telah menerima Pemprov Riau Gunakan PI 10 Persen dari Pertamina yang Difokuskan untuk Perbaikan Infrastruktur 
Participating Interest (PI) 10 Persen dari PT Pertamina Hulu Rokan (PHR). Pencairan tersebut dilakukan dalam dua tahap dengan jumlah Rp 3,5 triliun.

"Participating interes (PI) 10 persen digunakan untuk perbaikan infrastruktur." 

“Dana PI 10% itu masih kita simpan, kita masukkan ke APBD 2024. Dan dalam waktu segera akan dipakai untuk penanganan infrastruktur yang rusak pasca banjir,” kata Penjabat (Pj) Gubernur Riau, SF Hariyanto, Jumat (1/3).

Menurutnya, dana ini akan dipergunakan sebagai penanganan infrastruktur pasca banjir di kabupaten kota di Riau. Hal tersebut dikatakan.

Banjir yang melanda hampir semua daerah di Riau telah berdampak signifikan terhadap kondisi jalan yang semakin buruk. Sehingga perlu anggaran cukup untuk penanganannya.

"Dana PI 10% sebesar Rp3,5 triliun tersebut boleh digunakan untuk keperluan mendesak, salah satunya infrastruktur jalan," katanya

Saat ramah tamah dengan tokoh masyarakat, bupati/walikota dan mantan Gubernur Riau, di Gedung Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru, SF Hariyanto menyinggung soal banyaknya jalan rusak, khususnya di Pekanbaru.

“Di Pekanbaru ini di mana-mana jalan rusak, ampun saya. Apalagi kampung Pak Rusli Zainal (Tembilahan). Malu kita. Katanya Riau ini duit banyak, dana PI ada, tapi jalan banyak rusak,” ungkapnya.

Selain menggunakan dana PI 10%, SF Hariyanto menyebut bahwa upaya pembenahan infrastruktur di Riau juga akan dilakukan dengan melakukan pergeseran anggaran di APBD 2024.

“Anggaran yang tidak produktif sebaiknya digeser saja untuk belanja langsung. Ini lebih bermanfaat. Dana itu juga bisa kita manfaatkan untuk perbaikan jalan rusak di Riau. Malu kita, orang bertanya-tanya duit PI kemana,” katanya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugroho minta Pj Gubri fokus melakukan perbaikan jalan dan tidak mengutamakan seremonial yang tak penting.

Meski masa jabatannya terbilang singkat atau kurang lebih hanya satu tahun, Agung Nugroho tetap meminta Pj Gubri menjalankan tugas dengan baik dan memprioritaskan Pekerjaan Rumah (PR) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau selama ini.

Salah satu hal penting dan mendesak untuk dilakukan itu menurut Agung adalah memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak.

"Riau ini termasuk provinsi dengan kondisi jalan yang rusak parah, hal-hal seperti itu harus bisa diselesaikan," kata dia.

Ketua DPD Demokrat itu menyebut bahwa kondisi jalan sangat berpengaruh pada kelancaran mobilisasi masyarakat, yang mana ini juga akan berdampak langsung pada perekonomian Provinsi Riau.

Selain itu, lanjut Agung, ia meminta Pj Gubri mengurangi kegiatan tidak penting yang hanya membebani keuangan daerah seperti kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial biasa.

"Jangan terlalu bayak kegiatan yang tidak penting, kegiatan seremonial yang tidak prioritas dihapuskan saja, kembalikan pada kegiatan prioritas untuk membangun Riau," ujarnya.

Dalam masa jabatan yang singkat ini, Agung menambahkan, Pj Gubri perlu berkomitmen membangun Provinsi Riau.

"Sekarang semua pihak menunggu gebrakan apa yang bisa dilakukan Pj Gubri," pungkasnya. (*)