Pemprov Riau Kembali Rombak Pejabat Eselon II dan III, Legislator: 'Belum Sepekan Bekerja Langsung Non Job'

PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau diketahui beberapa kali melakukan perubahan di jajaran pejabat eselon II dan III di akhir tahun 2023.

"Pejabat eselon II dan III dirombak dan ada yang langsung non job." 

"Saya melihat mutasi yang dilakukan macam mencabut bulu ayam," kata Sekretaris Komisi I DPRD Riau yang membidangi masalah hukum dan pemerintahan, Abdul Kasim, Selasa (2/1).

Usai Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar memutasi beberapa pejabat hanya selang beberapa hari sebelum pengunduran dirinya secara resmi, penggantinya Edy Natar Nasution langsung merombak kembali yang telah diubah Syamsuar tak sampai sepekan kemudian. Rotasi tersebut juga dilakukan pada jabatan Kepala Sekolah SMA/SMK.

Sekarang, beberapa pejabat yang belum sepekan bekerja kembali diganti dan  harus sejumlah pejabat lainnya terpaksa non job.

Abdul Kasim mengkritisi berbagai pihak karena dinilai membuat publik resah serta berdampak pada kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dia mengaku terkejut dengan langkah yang dipilih Gubri Edy Natar Nasution. 

Abdul Kasim menyebut dirinya khawatir perombakan besar-besaran itu akan berdampak terhadap kinerja dan capaian yang dilakukan Pemprov Riau.

"Khawatirnya ini berdampak pada capaian kinerja 2023 serta pelaksanaan kegiatan kita untuk 2024. Apalagi waktunya pendek. 'Kan Pak Gubri hanya menjabat sampai 20 Februari 2024 saja. Apa nanti akan ada perombakan lagi dengan Pj Gubri yang baru?" pungkasnya.

Sementara Anggota Komisi V DPRD Riau, Ade Hartati Rahmad, kritik keras Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau karena dianggap lalai mengatasi berbagai persoalan di bidang pendidikan.

Kelalaian itu dinilai Ade karena Pemprov Riau dalam hal ini Gubernur Riau membuat kebijakan berdasarkan rasa suka atau tidak suka semata dalam hal pengangkatan pejabat dan Kepala Sekolah.

"Pasca covid selesai, secara pribadi saya berharap Pemrov Riau mampu bangkit dan berlari dalam mengejar ketertinggalan bidang pendidikan. Hampir setiap tahun, persoalan pendidikan kita semakin tidak baik-baik saja," kata Ade.

Persoalan pendidikan itu, lanjut Ade, dapat dilihat dari enam hal yaitu pertama masalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang setiap tahun kisruh dan tanpa solusi.

"Kedua, tidak lulusnya beberapa sekolah unggulan kita dalam hal "Akreditasi Sekolah". Saya menilai ini kelalaian Disdik (Dinas Pendidikan)," ujarnya.

Ketiga menurut Ade adalah persoalan P3K yang sampai saat ini masih menyisakan persoalan terkait penempatan. 

Keempat, upaya peningkatan akses pendidikan yang masih compang camping dalam hal perencanaan. Hal ini disebut Ade berpotensi besar menyebabkan tingginya angka putus sekolah Riau.

Kelima, Ade menyinggung soal mutu pendidikan Riau yang jauh dari harapan. Hal ini terlihat dari data Bapeda Riau yang menunjukkan pendidikan Provinsi Riau menduduki peringkat lima terendah.

"Terakhir, semua persoalan di atas bermuara pada tata kelola pemerintahan di Disdik termasuk kebijakan Gubernur Riau yang menempatkan person per person berdasarkan suka atau tidak suka dalam hal pengangkatan Kepala Sekolah yang jauh dari Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021," pungkasnya. 

Ade menegaskan bahwa membangun pendidikan sudah tentu bertujuan membangun karakter dan membangun karakter tentu harus mengedepankan tidak hanya regulasi, namun yang lebih penting dari itu adalah bagaimana Pemprov Riau mengedepankan nilai. (*)