Pentingnya Sinergi Swasta dan Pemerintah di Program SDGs Era New Normal

JAKARTA – Chairman The Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD), Sihol Aritonang menyatakan, untuk mencapai SDGs dengan berpegang pada prinsip “No One Left Behind”, sektor bisnis memiliki peran yang sangat penting dalam memenuhi pemberdayaan masyarakat dan pemerataan sosial.

”Tujuan global ’No One Left Behind’ dapat tercapai apabila semua pihak termasuk sektor swasta berkontribusi untuk meraih tujuan SDGs. IBCSD akan terus berkolaborasi dan memohon arahan pemerintah, termasuk Kementerian Sosial ( Kemensos) dan Bappenas, agar bisa terus berperan aktif dalam memajukan agenda global dan mendorong pemerataan sosial,” ujar Sihol pada IBCSD Web Series bertema NO ONE LEFT BEHIND, Private Sector and Government Synergy for Social Welfare dirilis kompas, Kamis (9/7).

Di era new normal ini, menurut Sihol, kepemimpinan dan aksi kolektif sektor bisnis sangat dibutuhkan dalam pemulihan dampak sosial mengingat sejumlah kelebihan yang bisa ditonjolkan seperti penciptaan lapangan kerja serta pengembangan teknologi, inovasi, dan investasi. Sektor bisnis juga dapat berperan untuk mengatasi dampak negatif pada lingkungan serta sosial melalui rantai nilai dan rantai pasok operasi bisnis masing-masing.

Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB) melalui program Sustainable Development Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sejak 2015, memiliki agenda pencapaian pembangunan dunia untuk menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat. Namun, kehadiran pandemi Covid-19 di awal dekade ini mengancam tujuan tersebut. Pasalnya, pandemi membawa dampak besar di berbagai sektor, termasuk sektor ekonomi dan sosial. Dalam keterangan resmi, PBB menyatakan dampak pandemi Covid-19 diperkirakan mempengaruhi semua segmen populasi, khususnya merugikan anggota kelompok sosial yang paling rentan, seperti orang yang hidup dalam situasi kemiskinan, orang lanjut usia, penyandang cacat, pemuda, dan indigenous people.

Jika tidak ditangani dengan tepat, krisis sosial yang diciptakan oleh pandemi Covid-19 dapat meningkatkan ketidaksetaraan, pengecualian, diskriminasi, serta pengangguran global dalam jangka menengah dan panjang. Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) menyadari hal tersebut dan segera mendorong semua elemen untuk saling bersinergi mewujudkan pemerataan sosial.

Best practices sektor swasta

”No One Left Behind”, lanjut Sihol, juga mengandung arti bagaimana menjangkau semua elemen masyarakat agar mendapatkan kesempatan pemberdayaan. Untuk itu, pada akhir 2019, IBCSD meluncurkan buku berjudul Private Sector Contribution to Achieve SDGs in Indonesia. Buku tersebut berisi paparan best practices dari sektor swasta dalam pencapaian 17 tujuan SDGs. ”Sebagai contoh, salah satu anggota IBCSD, BNI, menjalankan program ’Ayo Menabung dengan Sampah’ untuk memberdayakan para pemulung dan mengatasi permasalahan limbah plastik. Ini akan berdampak pada tujuan nomor satu, yaitu no poverty atau tanpa kemiskinan,” ujar Sihol.

Ada pula kontribusi dari PT Ewindo yang memperhatikan kesuksesan petani dalam penjualan hasil produksi pertanian mereka. Inisiatif ini mendukung pencapapaian tujuan SDGs nomor dua, yakni no hunger atau tanpa kelaparan. ”Selain itu, anggota IBCSD lainnya, APRIL Group, memiliki program Fire Free Village yang menekankan pada pencegahan kebakaran lahan dan hutan di Riau untuk mencapai tujuan SDGs nomor tiga, good health and well being,” ungkap Sihol.

Ada juga program School Improvement dari APRIL Group yang bertujuan memperbaiki kualitas dan infrastruktur sekolah dalam mencapai goal SDGs nomor empat, quality education. Anggota IBCSD lainnya, L'Oreal Indonesia, pun telah mengembangkan 11 pusat pelatihan make up yang tersebar di beberapa daerah guna mendukung peningkatan pendapatan kelompok perempuan. Ini berdampak pada pencapaian tujuan nomor lima, gender equality atau kesetaraan gender. ”Dari semua capaian-capaian tersebut, kami melihat ada satu kesamaan atau satu benang merah dari program-program yang diadakan berbagai perusahaan, yaitu mendukung moto 'No One Left Behind' demi kesejahteraan sosial Indonesia,” jelas Sihol.

Dukungan pemerintah

Dalam mencapai SDGs di Indonesia, sektor swasta tentu tidak bisa berdiri sendiri. Perlu adanya sinergi dengan pemerintah untuk dapat merealisasikan agenda dunia tersebut pada 2030 nanti. Dalam hal ini, Kemensos memiliki peran dalam progam-program yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Menteri Sosial Juliari Batubara pada kesempatan yang sama mengatakan, kolaborasi antara bisnis dan pemerintah dapat dilakukan melalui dukungan terhadap strategi penanggulangan kemiskinan. “Pemerintah Indonesia telah menyiapkan kerangka kebijakan yang mendukung adanya kemitraan pemerintah dan swasta dalam penyaluran bantuan sosial,” ujar Juliari dalam pidato kuncinya.

Pemerintah, lanjut Juliari, juga memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada berbagai pihak untuk berperan serta dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Peran serta tersebut dibutuhkan karena tidak semua masalah kesejahteraan sosial mampu dipenuhi oleh satu elemen saja. Hal ini pun ditujukan untuk percepatan penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan penduduk. Sementara itu, dengan penerbitan Permensos Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Badan Usaha dalam Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, badan usaha dapat melaksanakan praktik corporate social responsibility (CSR) guna menyelesaikan tujuh masalah kesejahteraan sosial. “Tujuh prioritas tersebut di antaranya kemiskinan, keterpencilan, kebencanaan, disabilitas, ketunaan dan penyimpangan perilaku, korban kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi,” terang Mensos.

Pada akhirnya, kunci untuk mencapai tujuan kesejahteraan sosial masyarakat tersebut adalah program-program sosial yang saling berkesinambungan antara semua sektor dalam negeri, baik itu pihak swasta maupun pemerintah Indonesia.

Peran swasta tangani kebakaran hutan dan lahan 

Tahun 2020 merupakan tahun yang menantang bagi dunia, termasuk Indonesia. Secara mengejutkan, wabah virus Corona atau Covid-19 muncul dengan tingkat penularan cukup tinggi dan memakan korban jiwa. Saat badai virus belum usai, Indonesia juga masih berhadapan dengan ancaman yang terjadi setiap tahun saat musim kemarau tiba. Ya, kebakaran hutan dan lahan ( karhutla).

Analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan puncak musim kemarau di wilayah Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur diperkirakan terjadi pada bulan Juni-Juli. Diprediksi, Indonesia akan mengalami El Nino netral dengan tingkat kekeringan lebih tinggi dibandingkan kondisi normal pada musim kemarau 2020 ini. Menghadapi hal tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) langsung menyusun beberapa langkah prioritas sebagai upaya pencegahan karhutla. Tindakan tersebut sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo yang menyatakan penanganan karhutla salah satu prioritas kerja pemerintah, meski negara tengah berperang melawan pandemi Covid-19.

Langkah pertama, berkoordinasi dengan para Gubernur Provinsi rawan karhutla sebagai Kepala Satgas Organisasi Pengendalian Kebakaran Hutan (Dalkarhutla) Provinsi, utamanya dalam mengantisipasi kekeringan lahan gambut. Pada tahap ini, Menteri LHK Siti Nurbaya telah menyurati para kepala daerah agar mewaspadai karhutla pada awal Maret lalu. Kedua, melakukan upaya Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) untuk membasahi lahan gambut di lokasi rawan karhutla.

Langkah ketiga, berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mengaktifkan sektor swasta dalam pencegahan karhutla. Sektor swasta nantinya akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara pembakaran. Keempat, memberi peringatan lebih tegas kepada pemegang izin pengelolaan hutan dan lahan yang lokasinya secara berulang terjadi karhutla.

Langkah preventif swasta 

Sejalan dengan arahan KLHK, tim pemadam kebakaran (Fire Fighter) PT Riau Andalan Pulp and Paper ( RAPP) salah satu unit usaha Grup APRIL, siaga dalam mengantisipasi karhutla di Kabupaten Pelalawan Riau kendati pandemi Covid-19 tengah meluas di dalam negeri. Dalam keterangan tertulis, Fire Manager RAPP Yuneldi mengatakan, tim pemadam kebakaran yang tergabung dalam Fire Emergency Response Team (FERT) terus memaksimalkan upaya pencegahan dan patroli.

Salah satu caranya dengan memantau kondisi titik panas (hotspot) melalui kamera pantau jarak jauh (CCTV) yang telah terpasang di sekitar area konsesi perusahaan dan lokasi sekitarnya. Adapun Yuneldi memastikan, seluruh prosedur pencegahan dan patroli karhutla tersebut tetap memperhatikan protokol kesehatan penanganan Covid-19 seperti anjuran pemerintah. “Tidak ada perubahan dalam pekerjaan. Namun, kita tetap mengikuti protokol penanganan Covid-19 selama berpatroli seperti memakai masker, menjaga jarak, dan menerapkan pola hidup sehat,” kata Yuneldi di sela Apel Siaga Peringatan International Firefighters Day, Senin (4/5/2020) lalu.

FERT RAPP memiliki 984 personel yang dilengkapi dengan 521 pompa, 3.000 selang, dan 30 unit mobil. Perusahaan juga membangun 39 menara pengawas dan menyiapkan lebih dari 20 drone pemantau. Personel pemadam kebakaran juga dilengkapi dengan armada udara, air, dan darat seperti helikopter, airboat, sepeda motor, dan mobil patroli untuk memudahkan kinerja tim FERT RAPP. “Dengan semua peralatan tersebut, kami selalu siaga jika terjadi kebakaran di wilayah konsesi dan sekitarnya. Para personel juga sudah terlatih untuk menjadi tim siaga cepat dalam melakukan pemadaman karhutla,” jelasnya.

Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla, produsen kertas merek PaperOne ini juga menginisiasi Program Desa Bebas Api atau Fire Free Village Program (FFVP). Program itu melibatkan partisipasi masyarakat di sekitar wilayah konsesi untuk ikut menjaga lingkungannya dari potensi karhutla sejak 2014 silam. Adapun program tersebut bertujuan mengajak dan menumbuhkan kepedulian masyarakat desa di sekitar wilayah operasional tentang bahaya dan dampak dari karhutla, terutama metode membuka lahan pertanian dengan cara membakar.

Sebagai tambahan informasi, pada 2019 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, 99 persen kebakaran lahan dan hutan di Indonesia terjadi akibat ulah manusia. Penyebabnya, antara lain ketidaksengajaan, buang puntung rokok sembarangan, membakar sampah, serta kesengajaan untuk membuka lahan. Diprediksi, Indonesia akan mengalami El Nino netral dengan tingkat kekeringan lebih tinggi dibandingkan kondisi normal pada musim kemarau 2020 ini.

Menghadapi hal tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) langsung menyusun beberapa langkah prioritas sebagai upaya pencegahan karhutla. Tindakan tersebut sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo yang menyatakan penanganan karhutla salah satu prioritas kerja pemerintah, meski negara tengah berperang melawan pandemi Covid-19. Langkah pertama, berkoordinasi dengan para Gubernur Provinsi rawan karhutla sebagai Kepala Satgas Organisasi Pengendalian Kebakaran Hutan (Dalkarhutla) Provinsi, utamanya dalam mengantisipasi kekeringan lahan gambut.

Sejalan dengan arahan KLHK, tim pemadam kebakaran (Fire Fighter) PT Riau Andalan Pulp and Paper ( RAPP) salah satu unit usaha Grup APRIL, siaga dalam mengantisipasi karhutla di Kabupaten Pelalawan Riau kendati pandemi Covid-19 tengah meluas di dalam negeri. Dalam keterangan tertulis, Fire Manager RAPP Yuneldi mengatakan, tim pemadam kebakaran yang tergabung dalam Fire Emergency Response Team (FERT) terus memaksimalkan upaya pencegahan dan patroli.

Salah satu caranya dengan memantau kondisi titik panas (hotspot) melalui kamera pantau jarak jauh (CCTV) yang telah terpasang di sekitar area konsesi perusahaan dan lokasi sekitarnya. Adapun Yuneldi memastikan, seluruh prosedur pencegahan dan patroli karhutla tersebut tetap memperhatikan protokol kesehatan penanganan Covid-19 seperti anjuran pemerintah. “Tidak ada perubahan dalam pekerjaan. Namun, kita tetap mengikuti protokol penanganan Covid-19 selama berpatroli seperti memakai masker, menjaga jarak, dan menerapkan pola hidup sehat,” kata Yuneldi di sela Apel Siaga Peringatan International Firefighters Day, Senin (4/5/2020) lalu.

FERT RAPP memiliki 984 personel yang dilengkapi dengan 521 pompa, 3.000 selang, dan 30 unit mobil. Perusahaan juga membangun 39 menara pengawas dan menyiapkan lebih dari 20 drone pemantau. Personel pemadam kebakaran juga dilengkapi dengan armada udara, air, dan darat seperti helikopter, airboat, sepeda motor, dan mobil patroli untuk memudahkan kinerja tim FERT RAPP. “Dengan semua peralatan tersebut, kami selalu siaga jika terjadi kebakaran di wilayah konsesi dan sekitarnya. Para personel juga sudah terlatih untuk menjadi tim siaga cepat dalam melakukan pemadaman karhutla,” jelasnya.

Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla, produsen kertas merek PaperOne ini juga menginisiasi Program Desa Bebas Api atau Fire Free Village Program (FFVP). Program itu melibatkan partisipasi masyarakat di sekitar wilayah konsesi untuk ikut menjaga lingkungannya dari potensi karhutla sejak 2014 silam. Adapun program tersebut bertujuan mengajak dan menumbuhkan kepedulian masyarakat desa di sekitar wilayah operasional tentang bahaya dan dampak dari karhutla, terutama metode membuka lahan pertanian dengan cara membakar.

Sebagai tambahan informasi, pada 2019 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, 99 persen kebakaran lahan dan hutan di Indonesia terjadi akibat ulah manusia. Penyebabnya, antara lain ketidaksengajaan, buang puntung rokok sembarangan, membakar sampah, serta kesengajaan untuk membuka lahan. FFVP dimulai dengan memberikan pengetahuan dan bantuan penyiapan lahan tanpa bakar kepada warga setempat. Langkah ini amat fundamental ketika masyarakat diminta tidak membakar lahan, mereka juga harus diberikan solusi nyata.

Sebagai bentuk apresiasi, desa yang berhasil menjaga lahannya bebas dari karhutla dalam kurun waktu tertentu akan diberi penghargaan atau reward berupa dana bantuan infrastruktur sebesar Rp 100 juta. Sebagaimana diketahui, perusahaan tersebut juga telah mengucurkan dana 9 juta dolar AS untuk perlengkapan penanganan karhutla serta tim reaksi cepat terlatih sebanyak 920 personil, ditambah pula 260 personil pemadam kebakaran profesional. (*)