Penyekatan arus lalu lintas yang dilakukan selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di pekanbaru dinilai tidak efektif.
PEKANBARU - Penyekatan arus lalu lintas yang dilakukan selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 tidak efektif, justru mendatangkan banyak masalah baru seperti kemacetan dan kerumunan di wilayah permukiman masyarakat yang seharusnya dihindari pada masa pandemi Covid-19.
"Jika istilah saya, banyak bocornya penyekatan ini," kata Walikota Pekanbaru Firdaus yang mengakui saat rapat Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru bersama Forkopimda, Selasa (10/8).
Berdasarkan hasil evaluasi dari Satgas Covid-19, mobilitas masyarakat sangat tinggi sehingga penyekatan arus lalu lintas sekali pun tidak sanggup menahan masyarakat agar tetap diam di rumah. "Penyekatan-penyekatan yang kita lakukan selama dua kali ini, itu mengurangi lalu lintas hanya kurang dari 10 persen. Artinya masyarakat kita bergeraknya sangat kencang," kata dia.
Firdaus meminta agar petugas keamanan untuk merevisi aturan penyekatan. "Termasuk Polresta, Kodim, Dishub dan Satpol PP lakukan revisi atau evaluasi. Mungkin bisa dicari konsep atau mekanisme lainnya yang lebih efektif," pintanya.
Strategi yang mungkin akan dilakukan sebagai pengganti, lanjut Firdaus, adalah pengendalian mobilitas masyarakat dengan penyekatan di wilayah Rukun Warga (WR). "Kita merencanakan nanti pekan ini untuk membuat struktur Satgas Covid-19 agar PPKM-nya itu di RW. Sehingga nanti, warga di RW yang keluar masuk itu jelas, kalau tidak punya kepentingan yang betul-betul penting lapor keluar. Jadi nanti Pak RW sendiri yang menentukan bersama Babinsa, Bhabinkamtibmas dan juga perangkat RW," jelasnya.
Seperti disebutkan Ketua Komisi I DPRD Riau Ade Agus Hartanto Perpanjangan PPKM level 4 di Kota Pekanbaru ditanggapi oleh DPRD Riau sebagai hal yang tak dibarengi dengan solusi bagi masyarakat terdampak PPKM. Selama ini pemberlakuan PPKM dengan menyekat beberapa titik jalan di Kota Pekanbaru dianggap tak mengurangi aktivitas malahan justru membuat kerumunan baru dengan banyaknya masyarakat yang mencari jalan alternatif. "Keluhan masyarakat pembatasan jam usaha dan jam kerja harus ada juga solusi dari pemerintah," kata Ade Agus Hartanto.
Menurutnya kebanyakan masyarakat mencari nafkah di luar jam kerja pekerja kantoran dari pukul 8.00 -16.00. "Ada yang masih mencari nafkah pada saat jam malam dan di luar jam kerja," ujarnya.
Apalagi ia melihat perpanjangan PPKM untuk ketiga kalinya hanya menambah derita masyarakat. Sementara bantuan dari pemerintah terhadap masyarakat terdampak PPKM tidak jelas. Ia berpendapat aktivitas masyarakat di luar rumah hal yang tak bisa dielakkan. Karena kebutuhan mencari nafkah. "Jadi memang tidak ada masalah PPKM, namun ada yang kita lupakan orang yang mencari nafkah pada jam tertentu. Kalau memang tujuannya mengurangi aktivitas tutup saja dimulai dari pemerintahan," sebutnya. (*)
Tags : Penyekatan Jalan Tak Efektif, Pekanbaru, Aktivitas Masyarakat Tak Bisa Dihindari,