Perburuan 'Harta Karun' di Sumur Minyak Nuri-1X Dikomandoi PT BSP Penuh Kejanggalan, ICI: 'Kita akan Laporkan untuk Bongkar Mafia Migas ke KPK'

PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Indonesian Corruption Investigation [ICI] akan melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta terkait pengelola lapangan minyak dan gas [Migas] produksi lapangan Sumur Nuri-1X yang dimulai akhir tahun 2022 kemarin dikomandoi PT Bumi Siak Pusako [BSP], untuk melakukan pengeboran harta karun [emas hitam] ini.

"Ekploitas di Sumur Nuri 1X yang dikomandoi PT BSP penuh kejanggalan. Untuk itu kita akan laporkan ke KPK untuk segera membongkar sinyalamen-sinyalemen kemungkinan adanya mafia migas di situ," kata H. Darmawi Wardhana Zalik Aris SE Ak, Direktur ICI, Kamis (1/11/2023).

Sebelumnya, Sumur Nuri-1X PT BSP yang digadang-gadang sebagai “harta karun” bagi cadangan minyak di Nuri-1X ini dilakukan syukuran yang dihadiri Sekretaris SKK Migas Sinta Damayanti, Kepala SKK Migas Sumbagut Rikky Rahmat Firdaus beserta jajaran, perwakilan Pemprov Riau, Bupati Siak Alfedri dan perwakilan para pemegang saham BSP.

Pengelola dilapangan Sumur Nuri-1X SKK Migas yang dimulai dilakukan sejak digadang-gadang pada Kamis 29 Desember 2022 lalu masih menjadi pertanyaan sebagian kalangan. 

"SKK Migas menargetkan pengeboran sumur pengembangan minyak dan gas bumi [migas] memiliki potensial dan membawa berkah di tahun 2023. Namun, target itu diproyeksi tak tercapai."

"Sumur Nuri-1X PT BSP dinilai gagal menghasilkan minyak. Rencannya target pemboran selesai dalam 56 hari, ternyata dibutuhkan waktu lebih dari 6 bulan dan banyak masalah," kata Ir Nawasir Kadir MM, mantan Direktur PT BSP menilai sumur nuri-1X SKK Migas itu, merilisnya lewat Whats App [WA] nya, Sabtu (28/10/2023) kemarin.

"Yang bikin miris pembengkakan biaya menjadi berlipat-lipat dari budget awal," sambung Nawasir Kadir.

Menurutnya, target pemboran tak selesai malah terjadi pembengkakan biaya. Kabarnya biaya pemboran membengkak menjadi hampir Rp 1 triliun.

"Hingga kini sudah hampir 2 tahun belum jelas statusnya sebagai sumur produksi atau gagal total. Belum setetespun minyak dapat diproduksi/ diambil apalagi untuk dijual agar memgembalikan biaya pemboran ditambah keuntungan untuk PT BSP," dalam penilaiannya.

Tetapi ICI kembali menyatakan akan melaporkan ke KPK termasuk kebijakan pemerintah yang dianggap menjadi penyebab munculnya masalah di sektor migas ini. 

Ia juga meminta lembaga anti korupsi untuk menelisik kebijakan-kebijakan di SKK Migas pada waktu itu. Di mana, kebijakannya dianggap tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

"Sehingga diduga mengakibatkan kerugian negara karena sampai kini belum diketahui hasil dari eksploitasi migas di Sumur Nuri 1X ini," kata Darmawi Wardhana.

ICI meminta kepada KPK bersikap adil dan tidak tebang pilih kepada siapapun yang terlibat dalam dugaan telah terjadinya kasus korupsi di Migas ini, "aparat hukum Kejati juga diharap bisa ikut medorong penegakan hukum bukan melindungi para pelaku," harapnya.

ICI menilai korupsi harus dilawan sejak dini karena akan sangat sulit mengatasinya apabila telah menggerogoti sendi-sendi kehidupan. Korupsi bisa masuk dari berbagai kesempatan berupa hal yang kecil yang semula tidak terasa hingga besar.

"Untuk mencegah terjadinya korupsi, semua pihak harus waspada dan saling mengingatkan."

“Korupsi bisa masuk dari  berbagai kesempatan berupa hal yang kecil dan tidak terasa seperti semut yang merayap di malam hari. Jadi kita harus awas dan saling mengingatkan. Korupsi harus dilawan!,” tegasnya.

Darmawi juga melihat, integritas sangat penting dalam pencegahan korupsi.  Seseorang yang menjaga integritas akan memiliki sikap yang mencegahnya untuk melakukan tindak pidana korupsi.

“Integritas mudah diucapkan namun sulit untuk dilaksanakan karena terkait pribadi masing-masing,” tambahnya.

Tetapi Darmawi tak menampik bahwa besaran keperluan investasi operasi pengeboran perusahaan BUMD PT BSP berdampak pada minimnya ketersedian rig pada sektor industri hulu migas domestik.

"Pengadaan rig memerlukan investasi yang cukup besar yang meliputi pembeliaan barang kapital utama maupun biaya pemeliharaan peralatan hingga biaya operasi, termasuk operator sumber daya manusia,"

"Perusahaan pemboran itu dihadapkan pada isu utama yaitu tentang pengembalian modal dan juga cash flow pada saat operasi," kata dia.

Laporan SKK Migas yang mencatat kebutuhan rig atau alat pengebor untuk memenuhi target pengeboran sumur pengembangan dan sumur eksplorasi sepanjang tahun 2030 masih diragukan, "hal ini karena peraltan rig banyak yang bobrok," ungkapnya.

Namun hingga triwulan I diperkirakan baru tersedia 90 rig. Untuk masalah tarif harian operasi [THO] untuk pekerjaan rig dengan harapan bisa digunakan sebagai rujukan bagi perusahaan pemboran maupun oleh perusahaan minyak dalam melakukan proses pelelangan dan kontrak pengadaan rig juga perlu ditelisik.

"THO dibuat berdasarkan kalkulasi bagaimana agar industri jasa rig ini dapat beroperasi secara layak sesuai dengan standar international dan juga sehat secara keuangan bagi industri jasa pemboran," ujarnya.

"Sementara itu banyak perusahaan jasa pemboran yang dalam kondisi kepepet, mau nggak mau mengambil kontrak di bawah THO hanya agar bisa tetep survive untuk membiayai over head tanpa ada sisa untuk melakukan pemeliharaan peralatan maupun investasi baru," ujarnya.

Darmawi menilai persoalan tersebut sudah berjalan lama sehingga satu persatu perusahaan jasa pemboran gulung tikar.

Kondisi seperti saat ini terjadi di mana permintaan meningkat namun pasokan rig menurun, kata dia.

Menurutnya, jika kondisi ini dibiarkan, maka akan menjadi bumerang di masa mendatang karena tidak ada satupun perusahaan jasa pemboran yang bisa bertahan.

Jadi kalau mau jujur paling mudah adalah melihat profit tahunan perusahaan miyak yang luar biasa besarnya. Sementara itu, sebut Darmawi, profit perusahaan jasa pemboran rata-rata dalam posisi negatif atau setidaknnya break even point. Hal ini menunjukkan kondisi yang kurang sehat dalam membangun keseluruhan industri migas nasional yang kuat dan berkelanjutan. (*)