Perekonomian Kepri Tumbuh 7,14 Persen 'Jadi Motor Penggerak yang Perkasa se-Sumatera'

KEPRI - Perekonomian Kepulauan Riau (Kepri) pada triwulan II 2025, tumbuh sebesar 7,14 persen (year-on-year), menjadikannya provinsi dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Sumatera.

"Pertumbuhan ekonomi Kepri jadi perkasa se-Sumatera."

“Pertumbuhan ekonomi Kepri ini merupakan sinyal kuat bahwa pemulihan dan ekspansi ekonomi berjalan efektif, terutama pada sektor industri pengolahan dan tambang,” kata Dr. Margaretha Ari Anggorowati sebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau dalam datanya melalui rilis, Senin (5/8).

Capaian tersebut jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera yang hanya sebesar 4,96 persen.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri, pertumbuhan ekonomi ini ditopang kuat oleh sektor industri pengolahan dan pertambangan, serta peningkatan signifikan pada investasi dan ekspor bersih. terus menunjukkan performa yang impresif.

Secara sektoral, Industri Pengolahan menyumbang andil tertinggi terhadap pertumbuhan, yakni sebesar 2,91 persen, diikuti sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 2,18 persen, serta sektor Konstruksi sebesar 1,46 persen.

Sementara dari sisi pengeluaran, dorongan terbesar datang dari Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dengan andil 3,57 persen, diikuti Net Ekspor sebesar 2,74 persen.

Nilai ekspor yang meningkat 21,36 persen menunjukkan peran penting perdagangan luar negeri dalam struktur ekonomi Kepri saat ini.

Jika dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q), ekonomi Kepri naik 2,51 persen, dengan pendorong utama dari sektor.

Pertambangan dan Penggalian yang melonjak hingga 16,07 persen dan memberikan kontribusi pertumbuhan sebesar 1,48 persen.

Secara kumulatif semester I 2025 (c-to-c), ekonomi Kepri juga mencatat pertumbuhan kuat sebesar 6,15 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun lalu sebesar 4,95 persen.

Pertumbuhan tertinggi secara kumulatif dicapai oleh sektor Jasa Perusahaan sebesar 25,94 persen, serta Pertambangan dan Penggalian sebesar 12,26 persen.

Dalam struktur regional Sumatera, Kepri menempati posisi kelima dengan kontribusi sebesar 7,18 persen terhadap total PDRB Pulau Sumatera.

Provinsi ini berada di bawah Sumatera Utara (23,50 persen), Riau (22,45 persen), Sumatera Selatan (13,82 persen), dan Lampung (10,30 persen).

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kepri pada triwulan II 2025 tercatat sebesar Rp93,70 triliun atas dasar harga berlaku, dan Rp55,21 triliun atas dasar harga konstan.

Pengamat ekonomi dari Universitas Internasional Batam (UIB), Kepulauan Riau, Suyono menyebutkan Provinsi Kepri menjadi motor pertumbuhan ekonomi Indonesia antara lain karena banyaknya kawasan ekonomi khusus (KEK) berada di daerah itu.

Ia menyebutkan di Kepri ada tiga KEK aktif yaitu KEK Nongsa, KEK Batam Aero Technic (BAT) dan KEK Galang Batang.

"Kepri itu paling banyak KEK di Indonesia. Di Kepri sekarang ada tiga KEK, lalu ada tambahan dua KEK baru, KEK kesehatan dan KEK Tanjung Sauh," ujar Suyono di Batam, Senin.

KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam yang diinisiasi oleh PT Karunia Praja Pesona dengan komitmen realisasi investasi Rp6,91 triliun dan serapan tenaga kerja sebanyak 105.406 orang.

KEK Tanjung Sauh yang diusulkan oleh PT Batamraya Sukses Perkasa dengan komitmen realisasi investasi Rp199,6 triliun dan akan menyerap tenaga kerja sebanyak 366.087 orang sampai dengan tahun 2053.

Kemudian KEK Nipa di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. KEK ini difungsikan untuk industri logistik dan distribusi pengembangan energi, dengan memiliki komitmen target investasi sebesar Rp16,46 triliun dan diproyeksikan menyerap tenaga kerja hingga 40.949 orang sampai dengan 50 tahun.

Menurutnya, salah satu target pemberian fasilitas KEK adalah menarik investor masuk ke wilayah tersebut, sesuai dengan fokus dari industri yang dibangun di kawasan KEK.

Lebih lanjut ia menjelaskan berdasarkan istilah pemerintah, KEK adalah fasilitas utama (ultimate facility) yang merupakan fasilitas paling tinggi dari seluruh kawasan yang dikembangkan di Indonesia.

"Karena paling banyak fasilitasnya dan insentif yang diberikan pemerintah, ada insentif fiskal, bisa dapat pembebasan pajak, bisa dapat pengeluaran pajak, dan seluruh insentif fiskal lainnya yang dijanjikan pemerintah yang diatur dalam UU, yang diberikan di kawasan KEK," kata dia.

Tidak hanya insentif fiskal, KEK juga mendapatkan insentif non fiskal seperti seperti kemudahan perizinan hingga birokrasi.

"Jadi investor yang masuk ke kawasan KEK itu diberikan semacam privilege, bahwa mereka datang masuk, menginvestasikan uangnya dan diberikan kemudahan," kata Suyono.

Selain itu, dalam mengembangkan KEK yang dapat menarik banyak investor juga diperlukan banyak syarat terutama kesiapan infrastruktur, seperti jalan, telekomunikasi, energi dan lainnya.

"Energi juga menjadi salah satu poin penting dalam KEK, karena tanpa energi, orang (investor) tidak akan masuk. Kalau energinya susah bagaimana investor mau bangun pabrik, masukkan mesin dan sebagainya," kata Suyono. (*)