LMR Minta Warga Perlu Ekstra Waspada di Jalan, 'karena Banyak yang Rusak Bagai Jebakan Maut'

PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Lembaga Melayu Riau (LMR) juga sudah merasa khawatir melihat kondisi jalan yang ada dalam kota Pekanbaru, Riau semakin alami kerusakan.

"Masyarakat diminta perlu ekstra waspada di Jalan."

"Perlu ekstra waspada di jalan, karena semakin banyak jalan rusak, bagai jebakan maut. Musim hujan, seolah menjadi pertanda periode mengelupasnya aspal jalan seperti di beberapa titik dalam kota Pekanbaru ini," kata H. Darmawi Wardhana Bin Zalik Aris, Ketua Umum (Ketum) LMR pusat Jakarta dalam bincang-bincangnya belum lama ini.

Tetapi dia menilai dalam paradigma konstruksi jalan curah air hujan merupakan “musuh” utama jalan aspal.

"Jadi niscaya menyebabkan jalan berlubang dan bergelombang. Jalan yang rusak meliputi jalan negara, jalan propinsi, serta jalan di pedesaan yang dibangun oleh pemerintah kabupaten dan kota sebagiannya mulai mengalami hal sama," dalam penilaiannya.

Menurutnya, kalau ditambah dengan tiadanya PJU (penerangan jalan umum), lengkap lah sudah lubang jalan bagai jebakan maut yang tidak terlihat, "genangan air hujan, juga semakin memperparah penggerusan jalan," katanya menambahkan.

"Sudah terjadi korban kecelakaan lalulintas (lakalantas) yang saya dengar, disebabkan jalan yang rusak. Jadi, kalau tak ada segera perbaikan, Riau akan menempati urutan teratas dalam jumlah lakalantas," perkiraannya.

Bisakah lakalantas dikurangi melalui kampanye gerakan nasional keselamatan di jalan?

Kondisi jalan nasional (tanggungjawab pemerintah pusat) itu harus dilengkapi PJU dan rambu patok tikung, jawabnya.

Misalnya pada tikungan berbahaya, dengan kondisi jalan miring. Lebih lagi lebar jalan kurang terutama di tikungan harus memiliki lebih lebar dibanding jalan lurus, dalam penilaian Darmawi.

Mulai tahun ini (2023), konon pemerintah propinsi bertekad memperbaiki kelaikan jalan. Seluruh jalan propinsi akan dibuat selebar 6 meter. Tetapi program peningkatan utilitas jalan masih belum dapat dilaksanakan, kata dia.

"Boleh jadi ya, menunggu usai musim hujan (hingga bulan Januari 2023) ini. Selain jalan sempit, masih banyak kondisi jalan tergolong tidak laik," sebutnya.

Menurutnya, selain jalan kondisi jembatan juga patut memperoleh perhatian. Karena pada musim hujan, bagaimana pondasi jembatan (pada tepi sungai), apakah sudah banyak terkikis hujan dan arus air.  

"Jadi ini diperlukan kontrol, meski dalam kondisi baik, namun beberapa jembatan memerlukan audit (konstruksi) rutin. Terutama jembatan penghubung antar-kota di kawasan rawan longsor," katanya.

Untuk dalam kota tiada hari tanpa tambal-tambal jalan. Begitu komitmen yang dijadikan sebagai jargon Pemko Pekanbaru yang dibawakan oleh (Kadis PUPR), Indra Pomi Nasution.

"Memang benar telah dilaksanakan. Namun hingga kini tak kurang dari seratusan lebih titik yang mengalami rusak berat untuk di Kota Pekanbaru ini," sebutnya.

Karena itu pemerintah propinsi (bersama DPRD) Riau, perlu mendesak pemerintah pusat (Kementerian PU), agar lebih memperhatikan kondisi jalan Nasional terutama pada kawasan padat lalulintas dan padat penduduk.

Jadi, kata Darmawi lagi, banyaknya ruas jalan yang rusak baik di kota Pekanbaru, bahkan menjadi olok-olok pelaku perjalanan ke luar daerah. Padahal, pemerintah dapat pula dihukum, manakala jalan rusak bisa mengakibatkan kecelakaan.

Sementara Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) Riau mencatat, ada 2.799,81 km jalan yang menjadi kewenangan Provinsi Riau yang mengalami kerusakan.

"Kondisi ruas jalan provinsi tersebut tersebar di 12 kabupaten/kota se-riau. Penyebab utama kerusakan jalan provinsi akibat kendaraan ODOL," kata Kadis PUPR-PKPP Riau, M Arief Setiawan pada media, Senin (16/1/2023).

Dari jumlah tersebut, hampir setengahnya mengalami kerusakan, mulai dari kerusakan ringan hingga berat.

Dari data PUPR-PKPP Riau, terdapat 326,71 km jalan berada dalam kondisi sedang dan jalan dengan kondisi baik sepanjang 1.436,47 km.

Sedangkan 421,1 km ruas jalan yang saat ini dalam kondisi rusak berat, kemudian 615,54 km dalam kondisi rusak ringan. Itu artinya, 1.036,64 km jalan provinsi di Riau mengalami kerusakan.

M Arief Setiawan mengatakan, kerusakan jalan provinsi ini diakibatkan kendaraan bertonase besar atau Over Dimension Over Load (ODOL).

Dia menuturkan, kekuatan jalan provinsi di kabupaten/kota hanya mampu menahan beban 20 ton. Namun pada kondisi di lapangan, kendaraan yang melintasi jalan provinsi lebih dari itu.

"Tapi itu dengan catatan kecepatan kendaraan minimal 60 Km/Jam. Kecepatan itu terpenuhi tidak. Kalau tidak terpenuhi maka akibatnya jalan menjadi rusak," ungkapnya.

Menyoal berapa persen anggaran provinsi bisa menangani perbaikan kerusakan jalan, Ia menyatakan, anggaran yang tersedia tidak sebanding dengan kerusakan jalan.

"Untuk pemeliharaan dan perbaikan jalan secara normal membutuhkan anggaran sekitar Rp2,7 triliun per tahun. Sedangkan anggaran yang tersedia paling itu hanya 5 persen bisa memperbaiki kerusakan jalan," sebutnya.

"Itu baru untuk pemeliharaan dan perbaikan jalan. Belum lagi kalau untuk peningkatan dan pembangunan ruas jalan baru. Sementara kerusakan jalan setiap tahun bertambah, sebab kondisi jalan setiap tahun bertambah umur, semakin berkurang kekuatannya," terangnya. (*)