Para petani sawit merasa bersyukur dengan dibukanya keran ekspor sawit tetapi masih dinilai tak menyentuh substansi masalah, mengapa?
PEKANBARU - Keran ekspor CPO dicabut oleh Presiden Joko Widodo, mulai Senin 23 Mei 2022 ini. Kebijakan larangan ekspor sawit ini pun dirasakan para petani telah membantu arus bawah.
"Lalu mengapa keran ekspor sawit akan dibuka masih dinilai tak menyentuh substansi masalah?."
"Tetapi keputusan itu justru akan membawa dampak positif bagi para petani yang merupakan arus bawah dalam hal industri kepala sawit. Alhamdulillah, kami yakin ini akan berdampak positif, terutama soal harga sawit," ungkap Yanto, salah satu petani sawit asal di Indragiri Hulu (Inhu) dalam bincang-bincangnya belum lama ini.
Beberapa petani kepala sawit seperti disebutan Ynato mengaku bersyukur dengan adanya kebijakan larangan ekspor CPO yang akan dicabut oleh Presiden Joko Widodo.
Sebelumnya, juga diakui Pargo Eddy, petani sawit di Kabupaten Kampar, bahwa petani banyak yang menjerit dengan anjloknya harga sawit dan mahalnya harga pupuk.
"Harga buah sawit sempat Rp1300-Rp1500 per kilo nya, sehingga hal ini dapat membuat kita merugi, dikarenakan harga pupuk yang tidak sebanding ditambah kita makan dari hasil sawit, bagaimana bisa menghidupi keluarga kalau harga segitu. Selain itu pabrik juga membatasi sawit," ungkapnya.
Kembali disebutkan Yanto, juga menyampaikan rasa syukur dan berterimakasih kepada Presiden Jokowi atas dibukanya kembali kran ekspor CPO.
"Kami ucapkan terimakasih kepada bapak presiden Jokowi yang telah membuka kembali ekspor CPO semoga harga sawit bisa naik kembali," ujarnya.
Presiden Jokowi telah mengumumkan untuk membuka kran ekspor CPO pada Kamis 19 Mei 2022.
Menurut Presiden, diperbolehkannya kembali kegiatan ekspor, karena pasokan minyak goreng telah melebihi kebutuhan dalam negeri.
"Saya memutuskan bahwa ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada Senin 23 Mei 2022," kata Jokowi.
Sementara menanggapi dibukanya keran ekspor CPO ini, Bupati Siak Alfedri juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi karena telah dicabutnya larangan ekpor sawit dan minyak goreng.
"Terima kasih kepada Pak Presiden karena telah mendengarkan keluhan masyakat dan memperhatikan nasib petani sawit. Kita harapkanharga TBS (tandan buah segar) bisa naik kembali," harapnya.
Alfedri yakin dengan dicabutnya larangan ekspor tentunya harga sawit akan kembali naik.
"InsyaAllah naik lagi karena harga di pasar dunia masih tinggi, semoga dengan ini petani sawit di Kabupaten Siak sudah tidak risau lagi. Karena sebagian besar masyarakat Kabupaten Siak, sumber penghasilannya dari hasil sawit," ungkapnya.
Alfedri juga beharap dengan telah dicabutnya larangan ekspor sawit ikut memberlakukan harga jual yang telah ditentukan. Termasuk menjalin kerja sama dengan petani lewat lembaga petani sawit.
"Saya minta perusahaan tidak ada yang bermain, saya minta dapat memperhatikan harga sawit yang layak sesuai peraturan yang berlaku dan bersedia bekerja sama dengan petani," pungkasnya.
Keran dibuka tapi tak sentuh substansi masalah
Anggota Fraksi PKS DPR RI, Syahrul Aidi Maazat menganggap pemerintah membuka kembali keran ekspor minyak goreng hal itu seharusnya dilakukan sejak jauh hari.
"Ya memang hal ini mendapat sambutan baik dari pelaku industri kelapa sawit, tetapi justru pembukaan keran ekspor saat ini hal biasa saja. Tidak menyentuh substansi masalah," kata Syahrul Aidi kepada wartawan, Sabtu (21/5/2022).
"Presiden Jokowi mengumumkan pemerintah membuka kembali keran ekspor minyak goreng pada Kamis 19 Mei 2022 sore."
"Justru kisruh minyak goreng disebabkan adanya masalah di sektor perizinan, monopoli usaha, dan pengembangan biodiesel. Jadi substansi kisruh minyak goreng saat ini bukan soal keran ekspor. Namun justru kita melihat pada perizinan, monopoli usaha hingga hilirisasi kelapa sawit seperti biodiesel. Kita melihat pemerintah lamban," katanya.
Syahrul Aidi mengatakan sudah saatnya izin dibuka seluas-luasnya agar industri kelapa sawit dan turunannya tidak hanya dikuasai oleh sekelompok orang saja.
"Pemerintah segera buka keran perizinan industri minyak goreng. Dan khususnya oleh BUMN dan BUMD," tegasnya.
Jumlah lahan kelapa sawit yang dikuasai oleh BUMN saat ini mencapai 9,2 persen. Namun sayang BUMN tak ada mengelola hilirnya.
"Bukan BUMN saja yang berpotensi, tapi banyak daerah yang siap mengelola industri ini jika diberi kepercayaan dalam bentuk perizinan. BUMN dan BUMD nantinya diharapkan mampu mengendalikam pasar sehingga persoalan seperti saat ini tak terjadi lagi," ungkapnya. (*)
