Pilkada: Paslon Indra Gunawan Eet-Samsu Dalemunte Tepis Dinasti Politik

SETIDAKNYA di Riau masih ada pasangan calon [paslon] istri kepala daerah akan bertarung sebagai peserta pilkada tahun 2020. Jika terpilih, menurut pakar politik, suami mereka akan tetap memegang kekuasaan di daerah itu, walau secara informal.

Anggapan tersebut ditampik paslon Indra Gunawan Eet-Samsu Dalemunte dengan nomor urut 4 ini. Menurut Eet sapaan sehariannya kalau pasangannya tak mengenal istilah dinasti politik. Namun disejumlah daerah istri kepala daerah namanya bakal tertera pada surat suara di berbagai daerah, 9 Desember mendatang. Kontroversi ini dari Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Indragiri Hulu [Inhu] misalnya dua wilayah terjadi istri - istri petahana kini berstatus calon kepala daerah. Namun tidak terjadi pada paslon nomor urut 4, Indra Gunawan dalam visi misinya di Pilkada 2020 menjajikan perubahan Bengkalis lebih baik. Tengoklah dukungan demi dukungan terhadap paslon H Indra Gunawan Eet-Samsu Dalemunte pada pilkada Bengkalis 2020 ini terus mengalir tak terlihat adanya sendatan.

Hal itu terlihat saat digelarnya kampanye atau dialog tatap muka Indra Gunawan Eet bersama para relawan. Seperti halnya kampanye dialogis dan tatap muka yang dilaksanakan di Jalan H Zainap Desa Air Putih dan di Jalan Kelapapati Darat tepatnya dikediaman Fahtiar Qadri belumlama ini. Kampanye dialogis tatap muka bersama relawan tersebut, sesuai protokol kesehatan. 

Masing masing relawan menjaga jarak dan menggunakan masker serta mencuci tangan. Herman Yahya menyampaikan dan mengucapkan terima kasih kepada bapak dan ibu atas kesediannya untuk hadir di acara kampanye dan dialogis tatap muka tersebut. "Kami berharap dukungan doa dari pendukung untuk memberikan restu dan dukungannya kepada Indra Gunawan Eet untuk maju pada Pilkada 2020-2025. Mari sama kita dengarkan seberapa besar daya dobrak calon bupati no urut 4 yang selama ini beliau menjabat ketua Dewan Provinsi Riau," ujar Herman Yahya. 

Mengapa, kata Herman, karena mengajak masyarakat untuk memilih orang yang benar, yang bagaimana Engah Eet ini adalah putra Bengkalis yang pasti memperhatikan kita semua yang dimana selama berapa periode kita hanya wakil saja yang asli putra Bengkalis.

Sementara, Calon Bupati H Indra Gunawan Eet mengatakan bahwa mengapa dirinya rela meninggalkan jabatan yang setara dengan Gubernur, Kapolda dan pejabat tinggi lainnya di provinsi Riau ini, lantaran Engah Eet ingin berbuat untuk perubahan di Kabupaten Bengkalis yang lebih mantap lagi. "Menyampaikan visi dan misi serta meminta do’a restu pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2020 dan jangan lupa menggunakan hak pilihnya pada saat hari pemungutan suara serta meminta dukungan dari masyarakat buat kami nomor urut 4," ujarnya.

Engah juga mengatakan, jika dipercaya dan terpilih menjadi Bupati Bengkalis, pembangunan akses jalan yang sangat menjadi prioritas baginya. Karena selama ini contohnya jalan di pelosok-pelosok desa di Kabupaten Bengkalis banyak yang rusak, maka pembangunan khususnya insfratruktur jalan demi akses masyarakat banyak itu yang terpenting. "Saya akan memberikan tenaga kerja untuk anak Bengkalis terutama saat ini akan ada peralihan PT. Cevron ke Pertamina. Saya akan usahakan 9.000 tenaga kerja untuk anak Pulau Bengkalis. Untuk kesehatan masalah BPJS saya akan berikan gratis cukup dengan bawa KTP dan KK," katanya pengakhiri.

Perubahan untuk Bengkalis

Indra Gunawan Eet mantan Ketua DPRD Provinsi Riau yang dikenal paslon ESA itu saat menggelar deklarasi di halaman rumahnya Jalan Kelapapati Tengah bertekad untuk melakukan perubahan lebih baik untuk Bengkalis. “Insyaallah kami ESA Mantab akan melakukan itu, terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah mendukung kami ini,” ungkap Indra Gunawan Eet yang pada saat itu juga terlihat Ketua Parpol Golkar, Perindo, Anggota DPRD Bengkalis dan simpatisan menyatu.

Namun diakui pertarungan yang dihadapi paslon ESA diprediksi tidak akan mudah. Namun sejumlah warga Bengkalis juga terlihat mengenyampingkan paslon yang terindikasi dinasti politik. "Selama 5 tahun ini Bengkalis tidak ada perubahan. Infrastruktur jalan belum maju. Mau periksa ke rumah sakit masih dirujuk ke luar, belum ada tindakan yang baik di RSUD," kata Hermawan, warga Desa Air Putih menambahkan keinginannya pada pemimpin baru.

Sebagian warga ada juga mengemukakan keraguan terhadap kapasitas calon pemimpin perempuan di Bengkalis. "Dari sisi masyarakat dan adat, (masalah) perempuan jadi pemimpin itu omong kosong. Yang bisa dibatasi hanya posisi raja dan imam, tapi kalau pemerintahaan, kenapa harus dibatasi? Tidak ada batasan, tidak ada masalah," kata Fitri, warga desa.

Sementara soal dugaan politik dinasti, dia berkata, "suami memberikan kisi-kisi kepada istrinya tentang arah pembangunan, lobinya seperti apa, bagaimana meraih kesuksesan. Masalah dinasti sampai sekarang tidak dipermasalahkan," tuturnya.

Bagaimanapun, menurut salah satu dosen ilmu politik di Universitas Islam Riau, Sofyan MSi menyebutkan, partisipasi istri kepala daerah di pilkada memiliki basis hukum yang sah. Namun dia menilai tren itu sebagai upaya mempertahankan kekuasaan. Sofya menyalahkan rekrutmen calon pemimpin via partai politik yang berbiaya mahal. Walau setiap orang berhak maju menjadi kepala daerah, kata dia, hanya yang memiliki modal besar yang akan muncul di surat suara. "Memang ada kejenuhan di masyarakat melihat pola rekrutmen parpol dieksploitasi para petahana, terutama yang berkuasa dengan modal sosial, ekonomi, dan politik untuk mempertahankan kekuasaan," ujarnya.

Mahkamah Konstitusi lewat putusannya tahun 2015 menyatakan dinasti politik tidak haram. Setelah putusan itu dibuat, menurut perhitungan Nagara Institute, kandidat dengan rekam jejak dinasti politik terus meningkat setiap tahun. "Golkar punya mekanisme sendiri, salah satunya adalah fit and proper test dan survei oleh dewan pimpinan pusat," ujar Sofyan.

"Jadi saya kira ini bukan dinasti politik, tapi demokrasi dari kepercayaan masyarakat saja."

Masyarakat Bengkalis, diakui Sofyan, cenderung tak mempersoalkan isu dinasti politik. Salah satu bukti, kata dia lagi, pemilih di Bengkalis masih ada mendaulat Perempuan meneruskan kepemimpinan suaminya pada pilkada 2020 ini.

Sementara penilaian Lembaga Melayu Riau [LMR], H Darmawi Aris lebih melihat dinasti politik sebagai kegagalan partai politik mengedukasi publik. Karena hanya menyambangi pemilih saat musim pemilihan, partai disebut Darmawi kalah langkah dari petahana yang setiap hari berurusan dengan warga lokal. "Jika tren ini terus terjadi di berbagai daerah, regenerasi calon pemimpin di partai politik akan mandek," sebutnya.

"Kalau sudah begitu yang akan diuntungkan pasti yang punya relasi dengan petahana: anaknya, isterinya, menantunya, atau cucunya."

Pasal 7 huruf r UU 8/2015 tentang Pilkada awalnya mengharuskan calon kepala daerah tidak berkonflik kepentingan dengan petahana. Artinya, mereka tidak boleh berhubungan darah, memiliki ikatan perkawinan atau dari satu garis keturunan yang sama. Namun MK membatalkan pasal tersebut dengan alasan mengandung muatan diskriminasi. Sejak putusan MK, hingga tahun 2018, terdapat 86 kepala daerah memiliki ikatan darah dengan petahana. Jumlah itu lebih tinggi, menurut kajian Nagara Institute, dari periode 2004-2014 yang terdapat 59 pemimpin daerah berstatus keluarga sangat dekat dengan pemegang jabatan sebelumnya, terangnya. (*)