Porsi Belanja Pegawai Pemprov Riau Tembus Rp3,9 Triliun dalam Rancangan APBD 2027

PEKANBARU - Porsi belanja pegawai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dalam Rancangan APBD 2027 mencapai sekitar Rp3,9 triliun.

Angka tersebut menjadi bagian dari rencana APBD Riau 2027 yang diproyeksikan berada di kisaran Rp10 triliun.

Berdasarkan dokumen perhitungan belanja pegawai dalam Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027, total belanja pegawai ASN dan PPPK paruh waktu mencapai Rp3.898.380.164.062,06.

Anggaran tersebut diperuntukkan bagi gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN), termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta PPPK paruh waktu.

Dalam dokumen tersebut, jumlah pegawai di lingkungan Pemprov Riau terdiri dari 12.600 PNS, 14.625 PPPK dan 2.495 PPPK paruh waktu.

Dengan demikian, total PNS, PPPK dan PPPK paruh waktu yang tercatat mencapai 29.720 orang.

Untuk PNS, alokasi gaji dan tunjangan mencapai Rp1.089.003.865.092,83. Sementara tambahan penghasilan pegawai atau TPP PNS dialokasikan sebesar Rp1.731.564.964.536,52.

Jika digabungkan, total gaji dan TPP untuk PNS mencapai Rp2.820.568.829.629,35.

Sementara itu, anggaran gaji dan tunjangan PPPK tercatat sebesar Rp869.795.185.786,71. Sedangkan TPP PPPK dialokasikan Rp118.414.317.100.

Dengan demikian, total gaji dan TPP PPPK mencapai Rp988.209.502.886,71.

Jika belanja PNS dan PPPK digabungkan, nilainya mencapai Rp3.808.778.332.516,06.

Pemprov Riau juga mengalokasikan anggaran untuk gaji 2.495 PPPK paruh waktu sebesar Rp89.601.831.546.

Dengan tambahan tersebut, total belanja pegawai ASN dan PPPK paruh waktu dalam Rancangan KUA-PPAS 2027 mencapai Rp3.898.380.164.062,06 atau sekitar Rp3,9 triliun.

Besarnya alokasi tersebut menjadi salah satu komponen penting dalam postur Rancangan APBD Riau 2027 yang direncanakan sekitar Rp10 triliun.

Anggota Komisi IV DPRD Riau, Zulfadli Ahmadi menilai tingginya kebutuhan anggaran untuk belanja pegawai dapat berdampak terhadap ruang fiskal pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan fisik.

"Sepertinya masih puasa belanja fisik untuk masyarakat, karena APBD habis untuk menggaji pegawai,"ujar Zulfadli Alhamdi.

Dengan postur tersebut, ruang anggaran untuk program pembangunan dan belanja lainnya perlu diperhitungkan dalam penyusunan APBD 2027. Rancangan KUA-PPAS tersebut selanjutnya menjadi bagian dari proses pembahasan APBD Riau 2027. (*)