Presiden AS Sodorkan Anggaran Belanja Rp33.500 Triliun, Untuk Apa Saja?

INTERNASIONAL - Presiden Amerika Serikat Joe Biden menggulirkan rancangan anggaran belanja hingga triliunan dolar AS untuk membangkitkan kembali perekonomian. Anggaran sebesar itu ingin ia fokuskan pada peningkatan infrastruktur dan mengatasi perubahan iklim.

Proposal senilai $2,3 triliun (lebih dari Rp 33.500 triliun) tersebut akan membiayai berbagai inisiatif, seperti pembangunan jalan dan moda transportasi baru, tempat-tempat pengisian energi bagi kendaraan listrik, hingga mengganti jaringan pipa air. Pengeluaran sebesar itu akan diimbangi dengan menaikkan pajak terhadap pelaku bisnis, terutama perusahaan-perusahaan besar.

Proposal tersebut langsung menimbulkan pro dan kontra yang sengit di kalangan politisi. Partai Republik yang beroposisi menyebut kenaikan pajak itu menjadi "pintu masuk stagnasi dan kemunduran", sedangkan kelompok-kelompok pelobi bisnis yang berpengaruh, seperti the Business Roundtable dan Kamar Dagang, mengatakan mereka mendukung investasi tetapi menentang kenaikan pajak.

Penolakan tersebut merupakan pertanda perjuangan berat yang akan dihadapi pemerintah untuk memajukan rencana besar itu, yang membutuhkan persetujuan dari Kongres. Joe Biden bisa saja mengambil sejumlah arah kebijakan yang berbeda setelah berhasil mendapatkan restu Kongres atas RUU paket bantuan pandemi Covid-19 beberapa waktu lalu.

Pilihannya untuk mendorong RUU tentang infrastruktur - ketimbang mendesak adanya aturan-aturan baru soal pengendalian senjata, hak plih, imgrasi, lingkungan hidup maupun reformasi layanan kesehatan - menunjukkan bahwa dia memilih membuat aturan yang populer dan tidak kontroversial di parlemen. Tentu saja, seperti halnya paket bantuan atas pandemi corona yang telah disetujui, pemerintahan Biden kemungkinan besar akan memanfaatkan upaya pengesahan atas uUndang-undang yang berskala sangat luas untuk secara diam-diam juga mengikutsertakan beberapa kebijakan lainnya.

Proposal yang baru itu, misalnya, mencakup anggaran ratusan juta dollar untuk program energi hijau, perawatan bagi kaum lansia dan disabilitas, serta pelatihan kerja. Seperti halnya saat memajukan RUU bantuan pandemi corona, proposal soal pembangunan infrastruktur yang non-kontroversial dan mendapat dukungan tinggi publik itu bakal menghadapi penolakan sengit. Partai Republik bakal habis-habisan menolak kenaikan pajak untuk perusahaan dan bisnis yang diusulkan dalam RUU baru itu.

Kemungkinannya, para politisi Partai Demokrat lagi-lagi harus bertindak sepihak saat mengesahkan RUU baru dari Biden itu. Tantangannya kemudian adalah menjaga koalisi Demokrat tetap solid saat sebagian besar politisi mereka, yang banyak menahan diri selama pembahasan RUU bantuan Covid sebelumnya, bersamaan menuntut agar program-program mereka bisa didanai.

Gedung Putih telah mempromosikan proposalnya itu sebagai pengeluaran publik yang paling ambisius dalam beberapa dekade terakhir dan mengatakan investasi diperlukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi AS agar tetap kompetitif dengan negara lain, terutama China. "Ini bukan rencana yang main-main," kata Biden dalam pidato yang dia sampaikan di Pittsburgh, Pennsylvania, Rabu (31/03). "Ini adalah investasi sekali dalam seumur hidup di Amerika."

Proposal itu merencanakan investasi lebih dari $600 miliar untuk proyek infrastruktur, termasuk memperbarui jalan, meremajakan kereta dan bus, serta memperbaiki jembatan-jembatan rusak. Miliaran dolar lagi akan ditujukan untuk program-program memperbaiki rumah sakit veteran, menyediakan rumah yang terjangkau, memperluas sambungan internet berkecepatan tinggi, dan memberikan insentif untuk penelitian manufaktur dan teknologi.

Proposal itu juga akan mengucurkan dana untuk komunitas pedesaan dan komunitas non kulit putih, termasuk mendirikan laboratorium yang berfokus pada iklim nasional yang berafiliasi dengan universitas yang terjangkau bagi warga. Belanja negara itu, yang masih harus disetujui oleh Kongres, akan bergulir selama delapan tahun. Gedung Putih mengatakan peningkatan pajak akan berkontribusi bagi pendanaan program-program itu dalam jangka waktu 15 tahun.

Maka Biden menyerukan untuk menaikkan tarif pajak perusahaan dari 21% menjadi 28%. Langkah itu sebagian akan membatalkan pemotongan yang disahkan AS pada 2017. Dia juga mengusulkan kenaikan tarif minimum pajak yang dibebankan pada laba dari luar negeri. Dalam pidatonya, sebagai isyarat bahwa ia menyadari rencana itu akan menghadapi penentangan, Biden mengatakan bahwa dia juga "terbuka terhadap ide-ide lain" dalam hal menutupi pengeluaran. "Kegagalan untuk melakukan investasi ini akan menambahkan utang kita dan secara efektif akan merugikan anak-anak kita yang akan tertinggal dari para pesaing AS," kata Biden. "Perselisihan di saat sekarang seharusnya tidak menghalangi kita untuk melakukan hal yang benar demi masa depan."

Proposal Biden itu senada dengan janji-janji yang dia buat selama kampanye pemilu tahun lalu. RUU ini muncul hanya beberapa minggu setelah politisi Demokrat berhasil meloloskan RUU bantuan senilai $1,9 triliun untuk mengatasi dampak ekonomi yang disebabkan oleh pandemi. Paket bantuan itu disetujui tanpa dukungan dari Partai Republik di Kongres.

Belum jelas seberapa besar peluang dari rencana terbaru Biden itu akan berhasil lolos di Kongres - atau berapa banyak dari paket pengeluaran lain yang difokuskan pada bidang-bidang seperti perawatan anak dan pendidikan, yang rencananya akan dia ungkapkan dalam beberapa minggu mendatang. Paul Ashworth, kepala ekonom Amerika Utara di Capital Economics, mengatakan pesatnya pengesahan paket bantuan pandemi di Kongres itu hal yang tidak biasa. Biasanya, menurut dia, negosiasi bisa makan waktu berbulan-bulan.

Eli Allen adalah direktur Center for Sustainable Careers di Civic Works, sebuah organisasi nirlaba yang menawarkan program seperti pelatihan kerja yang berfokus pada karier di bidang energi berkelanjutan di Baltimore, Maryland, kota mayoritas kulit hitam di dekat Washington, DC. Dia mengatakan bahwa dia "cukup optimis" bahwa ambisi Biden itu pada akhirnya akan disahkan. Allen sangat tersentuh oleh penekanan Biden untuk menciptakan "pekerjaan yang berkualitas" dalam hal gaji dan tunjangan - yang menurutnya dapat membantu menetapkan standar yang baik di seluruh industri. "Fokus pada kesetaraan rasial bukanlah sesuatu yang telah kami lihat di beberapa program federal yang telah kami kerjakan," tambahnya. "Menurut saya fokus itu… sangat penting karena kami memikirkan tentang strategi untuk memperluas akses ke pekerjaan ini, terutama untuk komunitas non kulit putih."

Stefani Pashman adalah kepala eksekutif Allegheny Conference on Community Development, sebuah kelompok pengembangan ekonomi regional di Pittsburgh, Pennsylvania di mana Biden menyampaikan pidatonya pada hari Rabu. Kota yang terletak di negara bagian yang turut menjadi kunci kemenangan Biden dalam Pemilu tahun lalu itu telah berupaya untuk berubah menjadi pusat penelitian teknologi tinggi di berbagai bidang, seperti kendaraan otonom.

Pashman mengatakan janji presiden untuk mengerahkan miliaran dolar itu juga telah menyuntikkan energi baru ke dalam rencana lokal yang ambisius, seperti upaya oleh Universitas Carnegie Mellon dan perusahaan teknologi kereta api Wabtec untuk mendirikan laboratorium penelitian baru yang berfokus pada inovasi dalam kereta barang, seperti kereta otonom. "Idenya adalah untuk mengubah industri kereta api... tetapi kami membutuhkan $600 juta dari pemerintah federal untuk memperkuat apa yang dapat kami lakukan di tingkat lokal," katanya dirilis BBC.

"Beberapa tahun terakhir… Saya tidak berpikir pemerintah siap untuk menghadapi itu pada tingkat yang diperlukan dan berinvestasi untuk mendorong ekonomi kawasan kita dan semua perekonomian bangsa," tambahnya jelas bahwa mereka memprioritaskan infrastruktur dengan cara yang baru. (*)