Presiden Jokowi Tinjau Lokasi Tol Pekanbaru-Bangkinang, 'yang Pembangunannya Masih Berjibaku dengan Konflik'

"Ada beberapa agenda dengan kedatangan Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya ke Riau selain melihat secara langsung pembangunan jalan tol Pekanbaru-Bangkinang juga akan diarahkan ke Pasar Bawah"

ipastikan dalam kunjungan Presiden Joko Widodo ke Riau juga akan dipersiapkan ribuan personel yang dikerahkan untuk melakukan pengamanan. Tetapi kunjungan kerja orang nomor satu di Indonesia ke Riau ini juga untuk menyaksikan pengerjaan proyek jalan tol Pekanbaru-Bangkinang yang masih rawan berpotensi berbagai konflik dalam perjalanan pembangunannya.  

Pembangunan tol Pekanbaru-Bangkinang terancam tidak selesai menjelang akhir tahun. Kelanjutan proyek strategis nasional yang diminta Presiden Joko Widodo selesai jelang pergantian tahun ini ternyata tengah masih bermasalah.

Hingga kini, masih ada 500 meter tanah di jalan membelah Kabupaten Kampar itu belum terselesaikan ganti ruginya. Di sisi lain, ada ketimpangan soal harga karena ada yang menerima Rp600 ribu per meter dan ada pula Rp30 ribu per meter.

Perbedaan ini membuat warga yang tanahnya terambil untuk Tol Pekanbaru-Bangkinang protes. Riak-riak jeritan warga mulai mengemuka bahkan bisa menjadi konflik terbuka jika sisa tol ini tetap dibangun tanpa kesetaraan ganti rugi.

Kejati Riau yang mendapat arahan Presiden Jokowi menyukseskan pembangunan ini sudah berusaha menyelesaikan. Sebagai pengacara negara, jaksa sudah meminta kepada Gubernur Riau Syamsuar, Bupati Kampar serta pihak terkait membentuk tim.

"Kami sarankan bentuk tim mengawal tapi tidak direspon, pertemuan ini juga dihadiri oleh Hutama Karya, Hutama Karya Infrastruktur dan Hutama Karya Aston," kata Asisten Intelijen Kejati Riau Raharjo Budi Kisnanto.

Awalnya, sambung Raharjo, pembebasan lahan di Tol Bangkinang-Pekanbaru terkendala 2,5 kilometer. Pihak Hutama Karya datang ke Kejati meminta persoalan ini diselesaikan.

"Itu awal September, kemudian kami menggunakan cara-cara intelijen menyelesaikan, sekarang pembebasan lahan kurang dari 500 meter lagi," kata Raharjo.

Selisih Harga

Hasil penelusuran Jaksa menemukan kesenjangan harga yang tidak pantas. Ada warga yang hanya ditawarkan ganti rugi Rp30 ribu per meter tapi di sisi lain ada warga yang ditawarkan Rp600 ribu.

Kejati Riau kemudian berkoordinasi dengan Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dari koordinasi ini diketahui nilai yang berbeda berasal dari penilaian Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP).

"Kita saran kan baik-baik pada KJJP karena hanya menilai setara eksisting lahan di tempat tadi tapi tidak di overlay dengan RTRW di Kampar," jelas Raharjo.

Hanya saja, KJJP sebagai lembaga yang mengaku independen dan tidak bisa diintervensi tak menyambut baik masukan jaksa. KJJP akhirnya tidak mau menilai ulang lagi soal ganti rugi lahan.

Kendala ini kemudian dirembukkan lagi. Kontraktor mengaku tak mempermasalahkan jika dilakukan penilaian ulang tapi lagi-lagi KJPP menolak.

"Memang penilaian kewenangan mutlak KJPP, jalan terakhir dalam bentuk konsinyasi di mana dalam jangka waktu 14 hari akan muncul penetapan," imbuh mantan Kajari Semarang ini.

Pemprov Riau Lamban

Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati Riau Dzakiul Fikri menuturkan, pada Maret 2021 lalu, pihaknya diminta pendapat hukum tentang perda tol Pekanbaru Bangkinang.

"Di Perda lama itu bukan kawasan hutan, ternyata di Perda 10/2018 itu kawasan hutan, itu merujuk surat menteri LHK, " ungkapnya.

Menurut Fikri, pada prinsipnya negara tidak boleh membayar kalau itu kawasan hutan. Namun, kemudian menjadi pelik karena keberadaan warga sehingga lokasi itu harus dikeluarkan dari kawasan hutan.

Fikri menambahkan, Kejati Riau sesuai perintah Jaksa Agung mendukung proyek strategis nasional ini. Namun, perlu diselesaikan persoalan di lapangan karena proyek ini tidak boleh berhenti.

"Kita rangkul para pihak, hindari kegaduhan," ucapnya.

Dia menyebut selalu memberikan pendapat hukum kepada Pemerintah Provinsi Riau untuk mendampingi pembangunan tol ini. Hanya saja pendapat ini tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

"Setelah kami kasih pendapat hukum, tidak ada perkembangan informasi dari pemprov, baru Agustus kemarin muncul lagi," jelas Fikri.

Jalan tol tetap diresmikan

Tetapi kedatangan Presiden Joko Widodo ke Riau yakni tanggal 4-5 Januari 2023 tidak bisa lagi ditunda.

Dalam kunjungan ke Provinsi Riau, Presiden Jokowi tidak hanya meresmikan Tol Pekanbaru-Bangkinang. Ada beberapa agenda yang sudah dijadwalkan.

"Ada lima daerah nanti yang akan dikunjungi pak presiden selama di riau. Pertama ke pekanbaru, kemudian kampar, siak, Rohil dan dumai," kata Gubernur Riau Syamsuar dalam keterangan persnya, Senin (2/1/2023) lalu.

Gubernur Riau, Syamsuar mengungkapkan, Presiden Jokowi akan melakukan kunjungan kerja selama dua hari di Riau, yakni tanggal 4-5 Januari 2023.

Selain peresmian Tol Pekanbaru-Bangkinang, Presiden Jokowi juga akan hadiri peresmian Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Dumai, Rohil dan Bengkalis (Durolis).

Kemudian peninjauan penangkaran gajah di Minas, Kabupaten Siak, selanjutnya meninjau panen raya kebun semangka dan meninjau sejumlah pasar di Pekanbaru.

Selain meresmikan tol dan SPAM Durolis, Presiden Jokowi juga dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Pertamina Hulu Rokan (PHR) di Dumai.

"Tapi itu jadwalnya masih tentatif dan bisa saja berubah," ungkapnya.

Gubri mengajak seluruh masyarakat Riau agar menyambut kedatangan Presiden Jokowi dengan penuh suka cita. Sebab ini merupakan kunjungan kerja perdana Jokowi di tahun 2023 ini.

"Mari kita sambut gembira, karena provinsi riau menjadi daerah perdana yang dikunjungi pak presiden pada tahun 2023 ini," pungkasnya.

Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo  juga akan dilakuakn pengamanan sebanyak 4 ribu personel yang akan dikerahkan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berkunjung ke Provinsi Riau. Ribuan personel gabungan siap untuk melakukan pengamanan.

Itu disampaikan Danrem 031/Wirabima, Brigjen Parlindungan Hutagalung saat apel gelar pasukan di halaman Gubernur Riau, Kota Pekanbaru, Selasa 3 Januari 2023.

“Kita rencanakan hampir 4 ribu lebih personel yang akan turun. Karena banyak objek yang dikunjungi. Jadi kita harus maksimalkan mencegah kerawanan-kerawanan,” sebut Brigjen Parlindungan.

Ia menjelaskan, hari ini akan dilaksanakan juga gladi rangkaian rute kunjungan Presiden Jokowi di Riau. Menurutnya, gladi itu merupakan standar operasional prosedur pengamanan. Sehingga nanti saat kunjungan telah terbagi dalam penjagaan ring satu, ring dua, dan ring tiga.

“Ini merupakan protap saja, kalau pengamanan VVIP itu ada ring 1, ring 2, dan ring 3," kata Danrem.

Brigjen Parlindungan berpesan, setiap satuan harus mampu bertugas sesuai tupoksinya. Dalam menangkal berbagai kerawanan dan kontingensi selama kunjungan kerja Presiden Jokowi di Riau.

“Masing-masing Satgas baik secara perorangan mau pun satuan harus siap melaksanakan tugas. Mampu menangkal berbagai kerawanan dan kontingensi yang mungkin terjadi selama kunjungan kerja Presiden Jokowi di Riau,” pesannya.

Lebih lanjut secara teknis personel pengamanan orang nomor satu di Indonesia. Ini akan ditempatkan disetiap lokasi yang menjadi sasaran peninjauan dan disepanjang rute yang dilalui.

“Lakukan yang terbaik yang dapat dilakukan seraya berdoa kepada tuhan,” sebutnya. 

Tol masih belum rampung

Pembangunan ruas Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang dengan total ruas 40 kilometer (km) saat ini baru selesai 31 km.

Rencana awal tol yang merupakan bagian dari jalan bebas hambatan Trans Sumatera ruas Pekanbaru-Padang itu untuk selesai pada Desember harus mundur jadi April 2023.

Pihak PT Hutama Karya (Persero) menyampaikan menyampaikan, sisa ruas jalan sepanjang 9 km ruas tol tersebut masih dalam proses pengerjaan dikarenakan masih belum selesainya pembebasan lahan.

"Statusnya sedang dalam proses. Artinya kita sudah melakukan pekerjaan 3 km, tinggal yang sisa 6 km adalah tanah kehutanan. Pembebasan lahan sekarang sudah sekitar 86 persen," kata Project Director Tol Pekanbaru-Bangkinang Bambang Eko, Selasa (20/9/2022) kemarin.

Bambang menjelaskan sulitnya pembebasan lahan tersebut disebabkan tumpang-tindihnya lahan negara dengan hutan adat.

"Kebetulan di kehutanan itu ada tanah yang diakui masyarakat. Lalu masyarakat juga punya alat sah, kayak sertifikat. Sehingga harus dilepaskan dulu dari Kehutanan (KLHK) ke PUPR, nanti akan dilakukan APL (area peruntukan lain)," jelasnya.

Meski demikian, Bambang memastikan 31 km ruas tol berlapis beton itu sudah memperoleh sertifikat uji layak fungsi (ULF) dari Kementerian Perhubungan dan sertfikat layak operasi (SLO) dari Binar Marga Kementerian PUPR.

Sertifikat tersebut, kata dia, menandakan jalan bebas hambatan yang menghubungkan ibukota provinsi dan Kabupaten Kampar tersebut sudah tidak ada masalah dan siap digunakan.

Jalan tol ini akan menjadi akses masuk Sungai Pinang Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar hingga pintu keluar menuju Kota Bangkinang.

"Statusnya udah oke ya, jadi kita udah siap. Panjang total kita 40 km, sedangkan yang sudah siap 31 km. Sudah mendapat uji laik fungsi dari Kementerian Perhubungan dan sertifikat laik operasi dari Bina Marga,” imbuhnya.

Dilapangan saat meninjau dari on ramp Tol Pekanbaru-Bangkinang STA 9+300, area tersebut tidak ada pintu gerbang tol, pengemudi bisa langsung masuk ke tol hingga menuju STA 40 yakni Gerbang Tol (GT) Bangkinang.

Khusus untuk rest area, tempat tersebut masih dalam proses pembangunan di tengah-tengah kawasan perkebunan sawit.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengumumkan akan mengoperasikan sebanyak 6 ruas tol baru sepanjang 87 km.

Satu di antaranya seksi ruas tol yang menghubungkan Pekanbaru-Padang, yakni Pekanbaru-Bangkinang yang anggarannya sebesar Rp3,4 triliun.

Bila ruas tol tersebut sudah diresmikan dan beroperasi, Bambang Eko menjamin waktu tempuh antara Kota Pekanbaru menuju Bangkinang sebagai ibu kota Kabupaten Kampar bisa terpangkas banyak sampai 20 menit saja.

"Kalau kita lewat jalan nasional itu 1,5 jam. Tetapi kalau lewat sini hanya 20-25 menit," kata Bambang.

Selain itu tol Pekanbaru-Bangkinang tak bisa beroperasi penuh, apa masalahnya?

Jalan tol Pekanbaru-Bangkinang sejauh 40 km, hingga sekarang memang masih belum resmi dioperasikan.

Hanya saja kalau bisa diresmikan, tol Pekanbaru-Bangkinang jelas tidak bisa dioperasikan secara penuh nantinya.

Hal ini dikearenakan satu kendala, yakni tol Pekanbaru-Bangkinang KM0-KM9 masih dalam proses penyediaan lahan alias belum selesai sepenuhnya.

PPK Satker BBJN Wilayah II Kementerian PUPR, Asdiman juga membenarkan kondisi tersebut.

Jadi lahan yang masih dalam proses masuk dalam kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK).

Dikarenakan mau digunakan untuk pembangunan, maka PPK masih menunggu Surat Keputursan Menteri LHK tentang Penetapan Menjadi Areal Peruntukan Lain agar bisa dibebaskan.

"Masih menunggu," ungkapnya, Rabu (12/10/2022) lalu.

Wajar saja prosesnya tergolong lama, mengingat bidang lahan yang mau dibebaskan berada di dalam kawasan hutan yang belum bisa diganti rugi.

Sehingga proses pembebasannya terkendala dengan aturan tentang kehutanan yang berlaku.

Sebelumnya Penjabat (Pj) Bupati Kampar Dr Kamsul saat menijau jalan tol Pekanbaru-Bangkinang-Pangkalan ini juga berpesan tidak ingin ada permasalahan baru.

Saat melakukan peninjauan lapangan Interchange (IC) persimpangan jalan yang tidak sebidang dengan jalan tol Pekanbaru-Bangkinang-Pangkalan yang berada dijalan Bangkinang-Petapahan Kabupaten Kampar.

Hadir dalam kesempatan Rakor tersebut diantaranya Anggota DPR-RI Komisi V H. Syahrul Aidi Ma’azat LC, MA, Ketua DPRD Kabupaten Kampar M.Faisal, ST, Kapolres Kampar AKBP Rido Rolly Parsaoran Purba SIK.MH , Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Dirjen Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Provinsi Riau Kementerian PUPR, Kepala Balai Pengelola Tranportasi Darat (BPTD) wilayah IV Provinsi Riau kementerian PUPR, Pimpinan PT. Hutama Karya Seksi Bangkinang Pekanbaru, Pimpinan PT. Hutama karya seksi Bangkinang Pangkalan Kepala OPD terkait dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar yang dipusatkan di aula Bapeda Kampar.

Tetapi Dr Kamsul sudah menyapaikan arahan dan harapannya dengan dibangunnya jalan tol Pekanbaru- Bangkinang, Bangkinang-Pangkalan tidak menimbulkan persoalan baru atau masalah baru seperti Kemacetan yang telah terjadi di pintu tol yang terletak di Kecamatan Bangkinang.

Ia berharap stake holder terkait untuk ikut mencari jalan keluar atau solusi permasalahan yang timbul akibat adanya pembangunan Jalan Tol ini.

“Ketika difungsikannya Jalan Tol Pekanbaru Bangkinang, Kecamatan Bangkinang terjadi Kemacetan, Ini semua harus kita carikan solusinya, salah satunya diperlukan jalan penyangga,” pintanya.

Ia juga menyampaikan agar jalan penyangga tol untuk tetap dianggarkan, agar masyarakat pengguna jalan tol juga dapat menikmati pembangunan Infrastruktur jalan yang dibangun Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah Kabupaten Kampar, "selain itu akses non tol seperti dua jalur menuju Kota Bangkinang agar diteruskan pembagunannya," sebutnya.

"Atas nama masyarakat Kabupaten Kampar mengucapkan terimakasih kepada Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo, melalui kementerian PUPR telah difungsikannya pembangunan Infrastruktur Jalan Tol Pekanbaru Bangkinang melalui dana RAPBN," sebutnya.

Usulan kunjungi pasar bawah 

Ada yang menarik seiring kedatangan Presiden Joko Widodo nanti ke Riau. Pihak Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mengusulkan Presiden bisa menyempatkan waktu kunjungi Pasar Bawah.

"Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru usul Presiden Joko Widodo dapat kunjungi Pasar Wisata Pasar Bawah dan Pasar Panam," kata Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Pekanbaru, Indra Pomi Nasution.

Indra Pomi Nasution menyebut, pihaknya sudah melakukan rapat bersama kepala OPD. Serta camat untuk menyambut kedatangan Presiden Jokowi tersebut.

Ada beberapa titik alternatif yang akan dikunjungi Presiden Jokowi ke Kota Pekanbaru. Alternatifnya yakni kunjungan ke pasar dan panen semangka.

"Rencananya ada beberapa alternatif, ada Pasar Bawah dan Pasar Panam dan panen semangka," ujar Indra, Selasa (3/1/2023).

Hanya saja, usulan tersebut belum bisa dipastikan. Alternatif kunjungan itu bakal ditentukan protokoler Presiden RI.

"Itu nanti mungkin protokol istana yang akan memutuskan, masih belum pasti," katanya.

"Kita hanya melakukan persiapan itu pembersihan ruasnya, kita bersihin jalannya, kita sapu, kita tata bunganya. Kemudian juga berkaitan dengan kebersihan-kebersihan, itu aja," sebut Indra Pomi.

Jadi pihak Pemko Pekanbaru telah menunjukkan kesiapannya jika Presiden berkenan mengunjugi pasar wisata itu dengan melakukan pembersihan pasar tiap hari, untuk menyambut kedatangannya. (*)