Prihatin Kondisi Warga Ditimpa Banjir, Caleg Perindo Larshen Yunus: 'Kita Minta Pemerintah Usir Perusahaan Sawit yang Hanya Cuma Cari Kaya'

PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Bentuk dari keprihatinan Larshen Yunus, Caleg DPRD Provinsi Riau Dapil 2 Kabupaten Kampar dari Partai Persatuan Indonesia [Perindo] diacungi jempol sudah respon dan tanggap pada kondisi terhadap masyarakat Kampar [sekaligus Wilayah Dapil] nya yang selalu kena musibah kebanjiran.

"Caleg Perindo prihatin lihat kondisi warga ditimpa banjir."

"Selain rasa prihatin, kita memberi perhatian dan bantuan pada warga. Bantuan ini adalah bentuk keprihatinan kami, apalagi melihat kondisi rumah warga selalu tergenang air 1 meter setiap hujan deras turun," kata Larshen Yunus menginformasikan tadi Jumat (12/1). 

Pintu air waduk PLTA dibuka, menambah genangan air disetiap rumah penduduk tergenang air, diperparah lagi air hujan mengguyur deras sudah sepekan terakhir," ungkapnya.

"Tetapi bantuan kami berikan tidak seberapa nilainya, namun kami harap dapat meringankan beban warga." 

"Terus terang saya prihatin melihat kondisi ini, bahkan status bencana banjir sudah dimulai, tetapi semua tetap bersyukur belum lama ini Gubri Edy Natar Nasution telah mengerahkan bantuan beras pada warga yang terdampak," sebutnya.

"Sedangkan bantuan yang kami salurkan bukan lah berarti apa-apa, tetapi tujuannya semata-mata hanya membantu demi kemanusiaan saja," ungkapnya.

Sementara, Ibu Marla (65) seorang janda terharu atas kepedulian dan keprihatinan yang diberikan, Caleg Perindo Larshen Yunus.

"Saya gak menyangka orang baik datang membantu meringankan hidup ini," imbuh ibu itu terharu dikediaman rumahnya.

Ia mengaku, selama ini pasrah dengan kondisi rumahnya terendam banjir seisi rumah jika turun hujan deras. Karena setiap hujan tidak ada parit untuk pembuangan air hujan ditempat pemukimannya.

"Jadi air dari dataran tinggi mengalirnya kerumah kami semua." 

"Kalau kena banjir seperti ini sudah 5 tahun lamanya kami rasakan dan alami seperti ini tapi masalah pembuangan parit diarea kami gak pernah ada perhatian dari manapun termasuk pemerintah," ungkap Ibu Marla yang memandang kedepan dengan kosong dan hampa.

Tetapi kembali disebutkan Larshen, kalau banjir tahun ini memang cukup serem.

Dia menilai banjir lebih disebabkan ulah perusahaan yang membuka lahan jadi perkebunan sawit. "Ada sekitar 20 perusahaan perkebunan ya bercokol di serambi mekah [sebutan] wilayah Kabupaten Kampar.

Dia berharap perusahaan seharusnya juga ikut membantu warga yang terdampak banjir.

"Namun kelihatan perusahaan tak ada yang sudi memenuhi harapaan warga dengan berbagai alasan," kata Larshen.

“Perusahaan perkebunan sawit seharusnya membantu saudara saudara kita yang terdampak banjir, tapi mereka enak aja, ada yang jawab perusahaan mereka tidak di lokasi banjir, bahkan ada yang jawab harus minta persetujuan atasan dan lain lain. Kalau sudah tau begini, pemerintah seharusnya usir aja,” kata dia.

Menurut Larshen, puluhan perusahaan itu tidak mempunyai nurani dan tanggung jawab. Padahal, bencana hidrologi yang terjadi di Kampar kemungkinan disebabkan oleh aktivitas perkebunan sawit mereka.

“Mereka ini tidak punya hati, sangat kurang peduli dengan masyarakat yang menderita mungkin akibat ulah mereka,” ujar Wasekjend KNPI Pusat ini lagi.

Ia pun mengecam perusahaan sawit yang menurutnya tak peduli. Ia berkata, pihaknya juga tak akan peduli jika perusahaan itu enyah dari Kampar.

Ia berharap, perusahaan perusahaan sawit itu menyesal karena tidak mau bertanggung jawab.

“Kalau mereka tidak peduli dengan masyarakat Kampar, ya sebaiknya pemerintah juga jangan pedulikan mereka ada atau tidak di Kampar,” ujar Larshen Yunus yang juga sebagai Direktur Kantor Hukum Mediator dan Pendampingan Publik [HMPB] Satya Wicaksana ini.

Dia lebih kemukakan penyebab banjir di Kampar diakibatkan oleh deforestasi dan pembukaan lahan jadi perkebunan sawit yang berlebihan. Ia juga mengakui bahwa lahan hutan di Kampar sudah banyak beralih menjadi konsesi perusahaan.

Jadi Larshen lebih menyoroti bahwa konsesi lahan itu kemudian banyak mengurangi lahan hutan yang mengakibatkan akibat konsesi resapan air pun turut berkurang. Jadi  Imbasnya, ketika musim hujan tiba, air yang turun tidak dapat terserap sehingga mengakibatkan banjir. (*)