PEKANBARU, RIAUPAGI.com - Pungutan ekspor sawit gratis diperpanjang ditengah ekspor crude palm oil/CPO banjir orderan. Hal ini juga sudah ditegaskan Menko Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, Senin 31 Okteber 2022 lalu.
"Menko Perekonomian telah mengumumkan kebijakan menggratiskan pungutan ekspor (PE) atau levy yang diperpanjang hingga akhir Desember 2022 dengan tujuan mendongkrak harga TBS sawit."
"Kebijakan ini memang sangat diharapkan petani sawit dan cukup menarik. Dan berbeda pada rapat lanjutan levy kali ini, karena disinggung mengenai distribusi pendapatan atau nilai tambah, dampak di-nol kannya levy pada rantai industri sawit," kata Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Dr Gulat Medali Emas Manurung dikontak ponselnya pada media menanggapi pengumuman itu, Selasa (8/11).
Gulat menuturkan, langkah itu keputusan positif, namun implementasinya yang tidak sampai ke petani.
Menurutnya, nilai tambah itu merupakan hak bagi petani sawit. Namun, kenyataannya, skema tarif levy yang saat ini digratiskan tidak memberikan dampak signifikan kepada sektor hulu, yakni kenaikan harga TBS. Karena kenaikan yang terjadi saat ini tidak sesuai dengan besaran levy, yakni $200/ton.
"Cara menghitungnya sederhana, bandingkan harga TBS dan CPO sebelum kebijakan ini diterapkan dan harga sekarang. Seharusnya, harga TBS itu terdongkrak naik sebesar levy itu," ujarnya.
Dia mengakui, saat ini memang terjadi kenaikan harga TBS. Namun menurutnya, kenaikan harga ini bukan terjadi karena levy yang digratiskan, melainkan karena harga CPO dunia memang tengah naik.
"Harga CPO dunia saat ini memang tengah naik, di angka Rp12.500-12.850/kg CPO. Dimana sebelum tarif levy digratiskan, yakni sebelum 15 juli 2022, harga CPO hanya Rp10.200-11.200/kg CPO," bebernya.
Gulat menerangkan, per 1 November 2022 kemarin, menurut data posko harga TBS DPP APKASINDO, rata-rata harga TBS di 22 Provinsi APKASINDO untuk petani swadaya adalah Rp1.850-1.950/kg dan petani bermitra Rp2.200-2.600/kg.
"Harga TBS di petani bermitra ini memang sesuai dengan harga konversi 21 persen dari harga CPO per hari ini. Namun tidak demikian dengan harga petani swadaya," imbuhnya.
Alumnus program Doktoral Ilmu Lingkungan Universitas Riau (Unri) itu juga membeberkan betapa jauhnya keuntungan yang diperoleh petani dan perusahaan dari setiap TBS yang dijual.
Hasil perhitungan Apkasindo, kata dia, untuk setiap kg CPO, petani hanya mendapatkan margin Rp250 per kg CPO, sedangkan PKS mendapatkan Rp2.500 per kg CPO yang diolahnya.
"Oleh karena itu, perlu komitmen berbagi beban dan berbagi untung antara sektor hulu dan hilir. Menjaga keseimbangan margin sektor hulu dan hilir, adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlanjutan sawit indonesia," sebutnya.
"Dan keseimbangan ini akan membantu indonesia terhindar menjauh dari resesi dunia yang sudah di depan mata. Tanpa berbagi tersebut, jangan harap tujuan dari levy nol dapat tercapai sebagaimana harapan Menko ekonomi," sebutnya.
Sementara harga komoditas minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) saat ini di Riau naik tipis di sesi awal perdagangan, setelah pada awal pekan ini Bursa Malaysia Excchange Derivatives ditutup untuk memperingati Hari Raya Festival Diwali.
"Kenaikan harga CPO tampaknya disebabkan selisih harga CPO yang lebih murah dibandingkan dengan minyak saingan. Ditambah lagi adanya potensi produksi CPO terganggu karena cuaca ekstrem," kata Kabid P2HP Disbun Riau, Defris Hatmaja.
Ia menyebutkan, mengacu pada refinitiv, harga CPO pada sesi awal perdagangan menguat tipis 0,29 persen ke MYR 4.113 per ton.
Selisih harga yang cukup besar tersebut diprediksikan akan meningkatkan permintaan pada CPO, sehingga harga CPO dapat naik lagi ke depannya.
"Permintaan beralih ke minyak sawit dari minyak nabati lainnya, sangat mungkin harga minyak sawit akan bergerak lebih tinggi," ujarnya.
"Apalagi tahun ini diprediksikan bahwa produksi CPO akan kembali terhambat karena cuaca ekstrem. Banjir dan hujan lebat membuat para pekerja sulit memanen tanaman kelapa sawit dan memindahkan tandan buah segar ke pabrik untuk diproses," kata Defris. (*)
