PUPR Belum Memberikan Sinyal Pembangunan flyover di Batam, Karena Dinilai 'Terlalu Mewah'

BATAM - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) berencana membangun jembatan flyover, namun pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) belum memberikan sinyal persetujuan karena dinilai infrastruktur Batam terlalu mewah.

Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad terus menggesa percepatan pembangunan infrastruktur di Kepri, khususnya Jembatan Batam-Bintan (Babin). Soal Jembatan Batam Bintan, gubernur ingin pembangunannya dimulai tahun 2022. ”Kita bersyukur semua berjalan sesuai progres. Semoga tahun 2022 pemerintah pusat mulai merealisasikan pembangunannya” kata Ansar di Kementerian PUPR pada media, Rabu (10/3).

Sebelumnya, Ansar melakukan pertemuan dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Eko D. Heripoerwanto. Hadir juga pertemuan itu Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Reni Ahiantini. Eko D Heripoerwanto menyambut baik kehadiran gubernur. Pihak kementerian sendiri menargetkan Jembatan Batam-Bintan selesai akhir 2023 atau awal 2024.

Sesuai koordinasi awal, Jembatan ini nantinya memiliki row jalan 100 meter dan dibagi dalam tiga trase. Panjang Trase Pulau Batam adalah 1,64 Km dilanjutkan trase Pulau Tanjungsauh sepanjang 3,35 Km dan Trase Pulau Bintan sepanjang 2,40 Km. Dari sejumlah informasi lelang KPBU bakal dilaksanakan tahun ini. Pelelangan akan dimulai setelah mendapatkan rekomendasi tinggi vertical clearance Jembatan Batam.­

Namun pemerintah pusat menganggap infrastruktur di Kota Batam terlalu mewah. Pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR belum memberikan sinyal terkait jembatan layang tersebut. ”Mengenai flyover Kabil, tahun ini belum ada kabar dari pemerintah pusat,” kata Direktur Infrastruktur Kawasan Badan Pengusahaan (BP) Batam, Imam Bachroni.

Proyek flyover Kabil masuk dalam rencana strategis nasional, namun pemerintah pusat memilih memprioritaskan anggarannya untuk penanganan Covid-19. ”Pemerintah tengah optimalisasi anggaran, sehingga harus memprioritaskan yang pantas didahulukan. Salah satu faktor lainnya yang membuat pembangunan flyover Kabil belum bisa diwujudkan, karena adanya pandangan pusat bahwa Batam sudah terlalu mewah infrastrukturnya. ”Iya, orang Jakarta (pusat) anggap Batam terlalu mewah
infrastrukturnya,” ujarnya.

Pagu anggaran dalam proyek ini senilai Rp 200 miliar lebih. Proyeknya bersifat multiyears atau tahun jamak dan akan selesai dalam dua tahun. Rancangannya nanti mirip seperti flyover Simpang Jam, tapi desainnya lebih panjang dan mengarah dari bandara menuju Nagoya. Akhir tahun lalu, Pemprov Kepri sudah mengusulkan vertical clerance untuk tiap trase. Vertical clearance untuk trase Batam ke Tanjungsauh setinggi 20 meter. Sementara dari Tanjungsauh ke Pula Buau setinggi 40 meter. (*)