Rapat Paripurna DPRD Riau Lebih Membahas Masalah Ekonomi, 'Khususnya APBD Tahun 2023'
PEKANBARU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Provinsi Riau menggelar rapat paripurna, membahas masalah ekonomi 2023, Kamis 3 November 2022.
"Rapat Paripurna DPRD Riau lebih membahas masalah ekonomi."
"Khususnya pada Dana Bagi Hasil (DBH) kita kan berkurang porsinya. Apalagi kalau kita lihat asumsi harga minyak dunia yang ditetapkan pemerintah pusat kemarin itu. Ada kemungkinan harga minyak dunia akan semakin turun sehingga DBH kita semakin berkurang," kata Ketua Fraksi PKS Markarius Anwar menyikapi pembahasan masalah ekonomi Riau tahun 2023.
Rapat paripurna kali ini penyampaian jawaban Gubernur Riau atas pandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Tahun 2023.
Dalam pembahasan APBD murni Tahun 2023 tersebut, Fraksi PKS menyoroti masalah ekonomi. Pemprov Riau diminta melakukan upaya ekstra untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Tetapi Fraksi PKS mendorong Pemprov Riau membuat terobosan untuk memulihkan ekonomi masyarakat setelah masa sulit Covid-19, berupa program yang menyentuh langsung masyarakat.
"Perhatian untuk recovery ekonomi masyarakat itu kami sampaikan juga kemarin. Karena sampai hari ini masyarakat belum sepenuhnya pulih dari covid ini. Jadi harus ada terobosan-terobosan," kata Markarius Anwar.
Dia mencontohkan seperti pemberian stimulus atau bantuan berupa bibit atau pupuk untuk meringankan beban masyarakat.
"Mereka akan mau bekerja, mereka punya lahan kosong. Masalahnya kan hari ini mereka gak punya uang untuk beli pupuk, modal usaha, itu aja bantu. Nanti tentunya akan menghasilkan, hasilnya luar biasa," sebutnya.
Sebelumnya, bantuan tersebut pernah diberikan di Pelalawan sehingga menghasilkan panen yang besar. Bahkan hasil panen tidak hanya dapat menutupi kebutuhan di Pelalawan, tapi dijual ke luar daerah.
"Secara umum kan ekonomi mereka naik gitu. Dan mereka tentu belanjakan ke pasar dan hiduplah ekonomi dari perputaran uang itu. Nah, harus ada usaha sungguh-sungguh membantu masyarakat dalam bentuk stimulus seperti itu," kata dia.
Menjawab hal itu, Wakil Gubernur Riau (Wagubri), Edy Natar Nasution mengatakan fokus dalam RAPBD 2023 adalah pembangunan kesejahteraan masyarakat. Sasarannya pembangunannya mengatasi kemiskinan dan pengangguran.
"Pemprov Riau akan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap seluruh program pembangunan yang telah disusun khususnya terkait pelaksanaan dan capaian pada Tahun 2023," jelas dia.
Pemprov Riau juga berupaya melakukan upaya-upaya untuk optimalisasi pendapatan daerah baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi pendapatan daerah.
"APBD fokus pada kegiatan produktif, peningkatan SDM, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, serta pemenuhan mandatory baik itu pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, dan peningkatan kompetensi SDM aparatur," katanya. (*)
