Realisasi APBD Dibawah 40 Persen, 'Pemprov Harus Pandai Kelola Anggaran'

Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun 2020 hingga akhir Agustus masih berada dibawah 40 persen, Pemprov malah dinilai tak pandai mengelola anggaran. 

PEKANBARU, RIAUPAGI.com - Kepala Biro Pembangunan Setdaprov Riau, Aryadi, mengakui, realisasi keuangan 36,94 persen tersebut sebesar Rp3,1 triliun lebih dari total APBD Riau tahun 2020 sebesar Rp8,4 triliun. Rinciannya untuk realisasi keuangan baru mencapai diangka 36,94 persen.

Untuk realisasi fisik baru mencapai 39,39 persen. "Sekarang OPD sedang melakukan percepatan, sehingga kita harapkan ke depan ada pergerakan realisasi APBD yang signifikan," katanya. Menurutnya, rendahnya realisasi APBD Riau 2020, disebab pandemi Coronavirus Disease (Covid-19), sehingga Pemprov Riau harus realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19. Pihaknya mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan percepatan realisasi APBD Riau 2020. Mengingat realiasi APBD di Riau yang masih rendah, Gubri Syamsuar meminta agar semua OPD melakukan percepatan. Diantaranya adalah menjalankan kegiatan dengan cepat. Khususnya yang terkait dengan kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan ekonomi.

"Upaya kita mempercepat semua kegiatan bisa berjalan dengan baik, dan titik beratnya terhadap kegiatan langsung peningkatan ekonomi, salah satunya adalah penyaluran bantuan keuangan kepada warga terdampak Covid-19," sebutnya pada wartawan, Rabu (26/8).

Selain mempercepat realiasi APBD Provinsi, pada pertemuan secara virtual dengan yang diikuti oleh seluruh gubenur se Indonesia tersebut, Mendagri juga meminta agar APBD Kabupaten kota dan dana transfer dari pusat segara dijalankan. Masyarakat bisa menikmati hasilnya. Terlebih disaat Pandemi Covid-19 ini. "Arahan dari Pak Menteri tadi berkaitan dengan progres anggaran, baik APBD Provinsi dan kabupaten kota, dan dana transfer dari pusat. Itu yang kita bicarakan," katanya.

Menilai realisasi APBD Riau yang masih dibawah 40 persen ini, H Darmawi Aris SE, Ketua Lembaga Melayu Riau [LMR] malah menyebutkan Pemprov berhasil menghemat belanja selama kurun waktu satu tahun terakhir ini. Menurutnya, belanja yang dihemat adalah yang bersifat tidak produktif. Belanja yang dihemat meliputi kelompok operasional, seperti perjalanan dinas, rapat, iklan hingga perbaikan gedung perkantoran dan penggunaan air, listrik dan sejenisnya. 

Selain itu ada penghematan dari belanja pemeliharaan maupun pengadaan peralatan kantor, belanja iklan, belanja modal non-infrastruktur. Contohnya pembangunan gedung kantor, pembelian kendaraan operasional. "Pemprov juga diharapakan bisa melakukan penghematan di belanja bansos (bantuan sosial), serta kegiatan prioritas dan pendukung yang setelah dikaji ulang, ternyata tidak mendesak, bisa ditunda," papar Darmawi.

"Masyarakat Riau juga berharap penghematan dari hasil optimalisasi, kurangi honorarium kegiatan, serta menunda sebagian belanja yang diperkirakan tidak akan bisa dieksekusi tahun ini," paparnya. (*)