Relawan Gabungan Rakyat Prabowo Gibran Nilai Plt Gubri SF Hariyanto Tetap Tindak Lanjuti 3 Arahan Presiden
PEKANBARU - Relawan Gabungan Rakyat Prabowo Gibran (GARAPAN) nilai Pelaksana Tugas (Plt Gubernur Riau), SF Hariyanto tetap tindak lanjuti 3 arahan Presiden.
"Kepala Daerah harus bersikap 'tegak lurus' terhadap instruksi presiden demi memastikan kelancaran dan kesinambungan program pembangunan nasional," kata Larshen Yunus, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GARAPAN, dikontak ponselnya malam ini, Rabu (3/6).
Menurutnya, keselarasan garis kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sangat krusial untuk mencegah terjadinya disharmoni birokrasi dan percepatan implementasi program strategis.
Dinamika terkait kepemimpinan nasional, kata dia terus berjalan, di mana Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini juga melakukan evaluasi dan penyegaran kabinet, seperti perombakan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) pada awal Juni 2026.
"Pergantian ini merupakan bentuk monitoring berkala pemerintah untuk memastikan aparaturnya sejalan dengan visi prioritas."
PLt Gubri SF Hariyanto sudah membahas 3 poin: pengendalian Inflasi di daerah; tindak lanjut aksi afirmasi bangga buatan Indonesia; dan penyesaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
“Hal ini sesuai dengan tindak lanjut dari penekanan pada arahan dari Presiden RI, Prabowo Subianto,” kata Larshen Yunus.
“Pemimpin loyalitas itu memang harus kompak, harus bersatu dari pusat, Provinsi, kabupaten/kota untuk penanganan inflasi ini, ini sangat penting sekali,” tambahnya.
Direktur Kantor Hukum Mediator dan Pendampingan Publik (HMPP) Satya Wicaksana ini juga menjelaskan, adapun upaya yang dilakukan Pemprov Riau dibawah pimpinan Plt Gubri SF Hariyanto untuk program pengendalian inflasi baik jangka pendek dan panjang pada hulu, antara, hilir dan konsumen.
"Seperti gerakan tanam panen cepat serta pengawasan berupa monitoring BBM Bersubsidi Tepat Sasaran dan mengaktifkan satgas pangan."
“Jadi kerjasama antar daerah (KAD) merupakan kunci dari penangananan inflasi. Paling penting dari semua intervensi anggaran APBD untuk menyentuh sektor terdampak yang telah diamanatkan,” sebut Larshen.
Sedangkan untuk Tindakan Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia diantaranya; Pemprov memdorong pengunaan PDN (Produk Dalam Negeri) untuk PBJ dalam belanja APBD; Pembentuk TIM P3DN Provinsi Riau; Melakukan sosialisasi penggunaan produk dalam negeri ke OPD lingkup Pemprov; dan Mendorong daya saing produk IKM dengan melakukan standarisasi industri.
“Kalau produk dalam negeri sudah punya e-katalog dan UMKM juga sudah masuk, sesuai instruksi P3DN yang sudah dimulai, maka cukup bagus,” jelasnya.
Untuk pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem diantaranya: Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat; Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan; dan Peningkatan Pendapatan Masyarakat seperti peningkatan produktivitas petani dengan program mandiri benih yang memanfaatkan bibit yang diproduksi oleh petani lokal dengan sistem padat karya.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjend) KNPI Pusat Jakarta ini juga menilai, Pemprov Riau juga menjadikan wilayahnya sebagai lumbung pangan nasional yang perlu dipertahankan melalui kebijakan memastikan ketersediaan beras BULOG.
"Riau menjadi tertinggi nasional mensupport kebutuhan sebesar 25 persen."
“Yang kita tekankan ada mandat dari nasional Riau harus menjadi dan memperkuat stoknya. Karena banyak wilayah lain yang gagal tanam, Riau bagus produknya, banyak sekali yang ke provinsi lain, sampai sekarang sudah suplai,” ujarnya.
Larshen melihat untuk menekan inflasi pada 2026, pemprov melakukan sekaligus meminta pemerintah daerah yang memiliki program yang menyentuh masyarakat untuk perencanaan tahun depan bisa disinergikan pada pembahasan APBD untuk link and match program.
Ia menyampaikan apresiasi dengan penghargaan atas raihan Riau sebagai TPID terbaik Riau berkat sinergi kabupaten/kota. (*)
