Rencana Kunjungan Kerja Gubri ke Jerman Dikritik, KNPI Riau: 'Jika Tidak Gunakan Alokasi Khusus APBD, Polisi Diragukan Bisa Jerat Si Pemberi Uang'
Larshen Yunus, Ketua Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia [DPD I KNPI] Provinsi Riau.
PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Rencana keberangkatan Gubernur Riau, Syamsuar bersama sembilan pejabat lainnya ke Jerman pada tengah musim kabut asap dan menjelang berakhirnya masa jabatan telah menimbulkan kritikan dari DPRD Riau.
"Rencana kunjungan kerja Gubri ke Jerman juga mendapat kritikan dari Komite Nasional Pemuda Indonesia [KNPI] Provinsi Riau soal penggunaan dana untuk pelesiran ini."
"Jika rencana kunjungan kerja Gubri Syamsuar bersama rombongan itu ke Jerman tidak gunakan alokasi khusus APBD, bisa dipastikan polisi juga diragukan bisa jerat siapa yang pemberi uang," tanya Larshen Yunus, Ketua Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia [DPD I KNPI] Provinsi Riau, tadi Rabu (11/10/2023).
Sebelumnya, rencana kunjungan kerja Gubri dan rombongan ke Jerman tak disetujui dewan.
"Pertama keberangkatan ini menggunakan dana apa. Apakah ini sudah dianggarkan di APBD murni atau APBD perubahan. Kalau murni setahu saya tidak ada, tetapi kalau perubahan juga seperti apa karena DIPA belum keluar, agak aneh juga," kata Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau, Ade Agus Hartanto pada media.
Dewan mempertanyakan sumber anggaran untuk perjalanan ini, terutama karena tidak ada alokasi khusus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau.
Ade Agus juga mengingatkan agar pejabat yang berangkat memberikan klarifikasi terkait sumber dana untuk perjalanan ini.
Ia juga mempertanyakan kehadiran seorang pejabat travel dalam rombongan, serta mengingatkan bahwa Gubernur Syamsuar telah mengumumkan pengunduran dirinya.
Lebih lanjut, Ade Agus menyarankan agar Gubernur Syamsuar fokus pada pemilihan caleg DPR setelah mengumumkan pengunduran diri.
Sementara kunjungan ini bertujuan untuk mengikuti kerjasama beasiswa untuk mahasiswa Riau yang kuliah di Jerman. Sedangkan rombongan para pejabat pelesiran Pemprov Riau ke Jerman diantaranya:
Gubernur Syamsuar
Asisten I Masrul Kasmy
Kadis Tenaga Kerja Imron Rosyadi
Kadis Pendidikan Kamsol
Kepala Biro Hukum Elly Wardhana
Kabag SMK Arden Semeru
Kabag Protokol Selamet Heryadi
Ajudan Gubernur Raja Jeihan
Istri Gubernur Misnarni
Istri Asisten I Tengku Reni Azmahrani
Travel Perjalanan Ilham Affandi.
Tetapi kembali diingatkan Larshen Yunus, jika tidak menggunakan dana alokasi khusus APBD, dipastikan Polri dinilainya tidak akan mampu mengungkap sosok pemberi uang ke Gubri Syamsuar [rombongan pejabat] untuk membuat paspor sekaligus pelesiran ke luar negeri.
"Pasalnya, hingga saat ini Polri dinilai tidak mampu mengungkap asal-usul sumber uang yang digunakan untuk pelesiran ini."
"Logikanya, tidak mungkin orang yang beri uang adalah orang dalam [pejabat]. Sepanjang dia berada luar lingkaran Pemprov Riau, Polri sedikit kesulitan menanganinya, maka tidak mungkin tindakan itu [pelesiran] akan terbongkar," ucap Larshen Yunus, yang juga menjabat sebagai Direktur Kantor Hukum Mediator dan Pendampingan Publik [HMPB] Satya Wicaksana ini.
Larshen kembali mengatakan, dapat aksesnya Gubri Syamsuar memperoleh dana pelesiran ke Jerman semakin menguatkan adanya berlapis-lapis kepentingan pihak tertentu.
Selama Syamsuar masih berada di Gedung Kantor Gubri, menurut Larshen, kemungkinan akan terus mendapat akses uang maupun akses lain dari berbagai pihak.
"Saya pikir tidak ada pilihan, penanganan masalah ini [jika tetap dipaksakan pelesiran ke Jerman] KPK diharap bisa campur tangan untuk hilangkan konflik kepentingan itu," kata dia berharap.
Menurutnya, sampai saat ini, seolah-olah Gubri Syamsuar dan pihak-pihak tertentu merasa terlindungi. Pada hal Ia [Gubri Syamsuar] sudah dinyatakan mengajukan mundur diri karena ikut caleg DPR RI," kata dia.
"Saya pikir sangat pesimistis kasus pelesiran [jika terjadi] itu bisa terbongkar karena Gubri Syamsuar sudah mendapat akses dari orang-orang kuat," kata Larshen.
Jadi rencana keberangkatan Gubernur Riau, Syamsuar bersama sembilan pejabat lainnya ke Jerman pada tengah musim kabut asap dan menjelang berakhirnya masa jabatannya itu wajar menimbulkan kritikan dari masyarakat, tetapi sepertinya mereka tetap ngotot untuk berangkat walau sekalipun rintangan dan hambatan menghadang. (*)
