Riau dapat Berkah dari PI dan DBH Sawit yang Bisa Digunakan untuk Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi 

PEKANBARU, RIAUPAGI.COM – Provinsi Riau terus mendapat berkah dari dana Participating Interest (PI) dan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit yang bIsa digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan ekonomi. 

"Bumi Lancang Kuning terus mendapatkan berkah dari sumber daya alam minyak dan gas bumi."

"Hak-hak Provinsi Riau dalam upaya mensejahterakan rakyatnya perlahan telah terpenuhi, termasuk pengelolaan PI 10 persen di Blok Rokan dan DBH Kelapa Sawit," kata Zulkifli Syukur, Asisten I Setdaprov Riau, Kamis (17/10).

Berkat perjuangan intensif Pemerintah Provinsi Riau, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh elemen masyarakat, Participating Interest (PI) sebesar 10 persen di Blok Rokan dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari kelapa sawit kini mulai diterima secara bertahap.

Zulkifli menjelaskan bahwa kontribusi dari PI tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung sejumlah program prioritas, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan angka stunting, perbaikan pelayanan kesehatan, serta pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi Riau.

Pemerintah Provinsi Riau juga berkomitmen untuk meningkatkan pendapatan melalui peningkatan produksi minyak.

Saat ini, produksi minyak di Riau mencapai 180 ribu barel per hari, yang menyumbang 30 persen dari total lifting nasional.

"Pemerintah pusat menargetkan produksi minyak dan gas (migas) nasional mencapai 1 juta barel per hari pada tahun 2030. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus bergerak cepat untuk mendukung pencapaian target tersebut," jelas Zulkifli.

Untuk memastikan kelancaran produksi migas di Blok Rokan, Pemprov Riau telah membentuk gugus tugas khusus.

Gugus tugas ini bertujuan untuk menangani berbagai persoalan yang mungkin muncul di lapangan, seperti sengketa lahan dan isu hukum lainnya, sehingga target produksi nasional dapat tercapai.

"Produksi minyak ini tidak dapat berjalan hanya oleh PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) saja. Kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah daerah sangat diperlukan, terutama dalam menghadapi tantangan di lapangan," tambahnya.

Pemprov Riau juga berkomitmen agar industri hulu migas tidak hanya memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Riau, tetapi juga memberikan dampak berkelanjutan bagi masyarakat setempat, termasuk pengembangan UMKM lokal.

"Kami memprioritaskan komitmen pada aspek Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L), serta memastikan penggunaan tenaga kerja dan barang/jasa lokal untuk memenuhi kebutuhan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)," tegas Zulkifli dikutip dari MC.Riau.

Saat ini, terdapat 13 KKKS aktif di Provinsi Riau yang bekerja sama dengan banyak mitra lokal, memberikan peluang bagi masyarakat dan UMKM untuk berpartisipasi dalam rantai pasok industri migas.

Dengan langkah-langkah ini, Riau diharapkan mampu terus memperkuat posisinya sebagai salah satu daerah strategis dalam pengelolaan migas di Indonesia, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya secara signifikan. (*)