Riau dapat Dana Hibah Triliunan dari Negara Asing, KNPI Riau: Apakah Mengalir ke Kas Daerah?

PEKANBARU - Provinsi Riau mendapatkan dana hibah dari Amerika Serikat yang diperoleh melalui Program Hibah Millennium Challenge Compact (MCC).

Ada lima Provinsi di Indonesia yang mendapatkan dana hibah dari Amerika Serikat tersebut, yakni Riau, Kepri, Sumsel, Bali, dan Sulawesi Utara.

"Riau dapat dana hibah triliunan dari AS, tetapi masih dipertanyakan kegunaannya."

"Dana internasional kembali mengalir ke Kas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Informasinya pada hari Jumat 15 Mei 2026 tercatat dan sudah beberapa bulan yang lalu dilakukan pencairan dana dari United Nations Development Programme (UNDP) sebesar 3.764.257 Dolar Amerika Serikat atau setara sekitar Rp.66,2 Miliar berdasarkan kurs rupiah hari ini," kata Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Tingkat I, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau, Larshen Yunus, Jumat.

Tetapi sebelumnya, masa Gubernur Riau dijabat Drs H Syamsuar M.Si,  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menerima Rp10 triliun proyek Millenium Challenge Corporation (MCC) kedua hibah dari Amerika Serikat (AS) untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di daerah ini.

"Tercatat 5 provinsi di Indonesia yang akan menerima hibah MCC sebesar Rp10 triliun itu, selain Riau, juga Kepri, Sumsel, Sulut dan Bali. Bantuan ini dilakukan melalui kesepakatan antara Pemprov Riau dengan PT Pertamina Patra Niaga (PPN) terkait program hibah Compact-2 MCC, tersebut," kata Gubernur Riau Syamsuar saat iu, Rabu.

Menurut Gubernur Syamsuar, Pemprov Riau berhasil mendapatkan hibah MCC melalui perjuangan panjang Bappedalitbang.

Hal ini sekaligus keberhasilan Pemprov Riau mendapat dukungan anggaran pembangunan di luar APBD dan APBN.

Ia menyebutkan kerja sama ini sebagai bentuk dukungan dalam penyediaan lahan untuk pembangunan proyek infrastruktur program Compact-2 MCC di Patra Batu Bintang Commercial Estate (PBBCE), Kota Dumai.

"Dukungan tersebut sebagai tindak lanjut pelaksanaan proyek peningkatan fasilitas fery Roro Dumai-Pulau Rupat yang saat ini telah memasuki tahapan penyusunan kelayakan studi dalam upaya pengembangan transportasi dan logistik di Provinsi Riau," katanya pula.

Dia menjelaskan proyek ini diusulkan Pemprov Riau menjadi proyek percontohan pada program Compact-2 MCC dengan pertimbangan yakni Roro Dumai-Pulau Rupat merupakan akses penghubung antara Dumai dan Pulau Rupat, dimana Pulau Rupat merupakan salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Selain itu, Dermaga Roro Dumai juga sedang dipersiapkan untuk menghubungkan Roro Dumai-Melaka yang merupakan bagian dari kerja sama regional Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT).

"Pulau Rupat berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan Malaysia, sehingga perlu percepatan pembangunan aksesibilitas secara terfokus. Untuk meningkatkan aksesibilitas dan pengembangan kawasan Pulau Rupat serta mengurangi antrean kapal roro menuju Pulau Rupat, perlu dibangun jalan lingkar Pulau Rupat dan dermaga yang menghubungkan antara Dumai ke Pulau Rupat," katanya lagi.

Proyek ini juga meliputi pembangunan dermaga penyeberangan Dumai-Pulau Rupat merupakan solusi untuk peningkatan pergerakan barang dan jasa dari dan menuju Pulau Rupat.

"Dermaga ini merupakan infrastruktur penunjang yang sangat strategis untuk membuka potensi ekonomi, khususnya sektor perikanan dan pariwisata. Selain itu, juga untuk meningkatkan konektivitas daerah pesisir yang menghubungkan antara Kota Dumai dan Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis," demikian Syamsuar.

Dana hibah dari AS, Provinsi Riau memprogramkan pembangunan darmaga ditambah lagi dari Kemenhub RI untuk darmaga penyebrangan dari dumai ke rupat yang juga didukung dengan dana hibah yang diperoleh dari MCC AS.

Syamsuar menuturkan, dana hibah itu disampaikan Presiden AS Joe Biden saat bertemu dengan Presiden Jokowi di forum kerjasama G20.

"Saat pertemuan G20 di bali, joe biden menyampaikan kepada bapak presiden Jokowi ada lima provinsi yang mendapatkan bantuan hibah dari AS," jelasnya.

Syamsuar mengungkapkan, selain adanya penambahan darmaga di Pulau Rupat, juga akan ada penambuatan jalan ke arah Rupat Utara.

"Kita mendapatkan dukungan untuk pembangunan roro dumai-rupat dan jalan di pulau rupat. Ini dalam rangka meningkatkan perekonomian di sini termasuk juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat disini dan meningkatkan pariwisata di sini," pungkasnya.

embali disebutkan Larshen Yunus, bantuan program Climate Action and Reduction of Emissions for Green Economy in Riau Province atau CARE for Green Riau, masa Gubernur Riau dijabat Abdul Wahid S.Pd.I M.Si pada awal tahun 2025 lalu untuk pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan sosial, serta pembangunan yang berkelanjutan di berbagai negara termasuk di Indonesia.

UNDP sendiri merupakan Badan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dana internasional masuk ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tidak terlepas dari langkah yang dilakukan oleh mantan Gubernur Riau, Abdul Wahid yang saat itu menghadiri Forum investasi internasional REDD+ di London, Inggris.

"Provinsi Riau kemudian diumumkan sebagai salah satu Daerah Pelaksana Program Growing Resilience Through Emission Reduction, Community Empowerment and Ecosystem Restoration for Nurturing Future (GREEN)."

"Program bernilai Jutaan Dolar tersebut di Danai oleh Pemerintah Inggris dan dilaksanakan bersama sejumlah Lembaga di bawah naungan PBB seperti FAO, UNDP, UNEP, serta program UN-REDD."

"Fokus utama program itu adalah penanganan perubahan iklim melalui restorasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal demi menciptakan mata pencaharian yang berkelanjutan," kata dia.

Sebagai tindak lanjut dari kerjasama internasional tersebut, pada saat itu Abdul Wahid menerbitkan keputusan gubernur riau nomor Kpts.765/VIII/2025 tentang forum koordinasi dan komunikasi pengelolaan cagar biosfer giam siak kecil – bukit batu.

Dalam perjalanan program tersebut kemudian menjadi sorotan publik setelah Abdul Wahid terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada November 2025 lalu.

Tetapi publik mulai mempertanyakan kelanjutan program internasional tersebut, mengingat proyek itu disebut berpotensi menghadirkan tambahan pemasukan hingga ratusan miliar rupiah bagi negara maupun daerah.

Tiga bulan pasca OTT, posisi kepemimpinan di Pemprov Riau kemudian beralih kepada Ir. H. SF Hariyanto MT.

Selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2026, SF Hariyanto menerbitkan Keputusan Nomor Kpts.41/I/2026 yang mengubah keputusan sebelumnya.

Dalam keputusan Terbaru tersebut terdapat perubahan struktur organisasi forum, dengan alasan penambahan anggota serta pergantian kedudukan dalam sekretariat.

"Pencairan dana puluhan miliar rupiah pada Mei 2026 itu pun kini memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat," sebutnya.

Mulai dari siapa yang menerima dana puluhan milyar tersebut, bagaimana mekanisme penggunaannya, hingga sejauh mana program dijalankan di lapangan, semuanya menjadi perhatian serius publik.

Ketua Umum Relawan Prabowo Gibran itu meminta agar pengelolaan program CARE for Green Riau dilakukan secara terbuka dan transparan kepada publik. (*)