Riau Selain Lumbung CPO Terbesar, 'juga Miliki Pembangkit Listrik Biogas dari Limbah Sawit'

PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Provinsi Riau lumbung Crude Palm Oil (CPO) terbesar di Indonesia. Memiliki luas lahan perkebunan sawit sekitar 2,1 juta hektare.

"Selain memiliki lumbung CPO terbesar juga miliki Pembangkit Listrik Biogas limbah sawit."

"Adapun Pembangkit listrik memanfaatkan limbah cair dari produk minyak kelapa sawit dengan menggunakan teknologi pengolahan secara anaerobik yang mengubah limbah cair kelapa sawit menjadi energi biogas," kata Edmond Widjaja, Dirut PT Pasadena Biofuels Mandiri pada media belum lama ini.

Perusahaan PT Pasaden Biofuels Mandiri kini mengoperasikan secara komersial Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) Ujung Batu yang berkapasitas 3x1 megawatt yang berlokasi di Desa Sukadana, Rokan Hulu, Riau.

PLTBg pertama di Provinsi Riau inj Telah mulai beroperasi secara komersial setengah dilakukan penandatanganan Berita Acara COD PLTBg Ujung Batu dengan PT PLN Unit Induk Distribusi Riau dan Kepulauan Riau dengan Pasadena Biofuels selaku Independent Power Producer (IPP). 

"Dengan menggunakan teknologi pengolahan secara anaerobik yang mengubah limbah cair kelapa sawit menjadi energi biogas."

"Biodena Energi Hroup berkomitmen untuk dapat terus mendukung upaya PT PLN guna meningkatkan pembaruan energi hijau di tanah air," kata Edmond Widjaja. 

Adapun Pasadena Biofuels sendiri merupakan bagian dari Biodena Emergy Griup yang berkecimpung dalam pengembangan energi baru terbarukan dan merupakan upaya penurunan emisi karbon secara turut serta berperan dalam menurunkan emisi gas rumah kaca. 

Selain itu, PLTBg juga tidak hanya menghasilkan energi bersih melainkan juga mampu menerapkan teknologi pengolahan limbah sawit yang turut berkontribusi dalam pengurangan emisi karbon.

Pengurangan emisi karbon dari PLTBg ini mampu menurunkan pengurangan emisi sebesar 100000 ton karbon-dioksida atau setara dengan emisi 10000 mobil per tahun.

Sebelumnya, Arifudin selaku pengajar di Fakultas Pertanian Universitas Riau menilai, perkebunan kelapa sawit di Riau, tidak hanya memanfaatkan lahan mineral, akan tetapi juga merambah kawasan gambut dan lainnya.   

Pengolahan lahan gambut sebagai lokasi bercocok tanam kelapa sawit, dapat menyebabkan timbulnya masalah baru. Banyak lahan gambut mengering, hingga mudah terbakar.

"Tak heran ketika sering terjadi kebakaran kawasan hutan dan lahan gambut di Riau."  

“Kebakaran di Riau karena kondisi gambut kering. Dahulu tidak pernah terjadi kebakaran karena masyarakat lewat kearifan lokal dapat mengelola gambut basah meskipun mereka melalui pembakaran lahan,” kata Arifudin.

Dalam kasus yang terjadi di Riau, banyak sekali perkebunan dalam sekalah kecil dibuka oleh masyarakat dari luar provinsi. 

Kemudian, muncullah para pemukim pendatang ini yang membuka lahan di pesisir timur Riau yang merupakan lahan gambut. 

Mereka memanfaatkan infrastruktur seperti Kanal yang dibangun oleh perusahaan, bahkan tak jarang mereka menduduki lahan-lahan konsesi HTI dan sawit perusahaan.

Arifudin berpendapat, terdapat dua akar permasalahan Sawit di Riau. Pertama, tentang lahan gambut kering dan yang kedua tentang rencana tata ruang wilayah provinsi yang tak kunjung selesai.

Adanya tarik-menarik tata ruang wilayah di Riau ini merupakan sebuah pengusulan pemutihan kawasan buatan yang akan dikonversikan jutaan hektare kawasan hutan yang sebelumnya berada dalam status hutan produksi konversi menjadi area penggunaan lain yang merupakan kawasan budidaya kehutanan. 

Staf ahli Menteri kebutuhan mempertanyakan tentang bagaimana pengaturan petani inti dan plasma sehingga tidak memberikan dampak yang signifikan antara luar wilayah perkebunan dengan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, hutan produksi di Sumatera sekitar 5.2 juta hektar, untuk Riau sendiri sekitar 2,8 juta hektar. Ini terbilang cukup luas. 

Dengan luas tersebut, terdapat 229 perusahaan mengajukan pelepasan kawasan hutan karena adanya investasi keberlanjutan. 

Sehingga hal ini akan berisiko terhadap kerusakan lingkungan karena pembuangan limbah dari pabrik serta pembukaan lahan gambut yang berisiko terjadinya kebakaran hutan. Alih-alih, dapat sejahterakan masyarakat malah membuat masyarakat tersiksa. (*)