Riau Tekan Harga Bahan Pokok dengan Siapkan Pasar Murah, 'Tetapi Kembali Rogoh Kocek Rp3 Miliar untuk Stabilkan Harga'

PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Dalam pengendalian inflasi, Pemerintah Provinsi [Pemprov] Riau melakukan berbagai upaya salah satunya dengan operasi pasar murah di 12 kabupaten/kota. Hal tersebut dikatakan Penjabat (Pj) Gubernur Riau, SF Hariyanto.

Pemprov Riau juga meminta perusahaan BUMN dan swasta untuk gencar melakukan pasar murah untuk membantu pengendalian harga kebutuhan pokok yang semakin tinggi belakangan ini. 

Dalam waktu dekat Pemprov juga akan mengirimkan surat imbauan kepada seluruh perusahaan yang punya program tanggung jawab sosial untuk menggelar pasar murah.

"Ini adalah salah satu langkah pemerintah untuk mengajak perusahaan BUMN maupun swasta aktif menggelar pasar murah dengan harapan dapat mengendalikan kenaikan harga dan menekan inflasi," kata Pj Gubri, Senin (1/4/2024).

Pihaknya juga telah menyiapkan langkah terakhir yaitu operasi pasar manakala rata-rata kenaikan harga sudah melebihi 10%.

Pemprov sendiri sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3 miliar untuk mengadakan kegiatan pasar murah maupun operasi pasar dalam waktu dekat ini.

"Terhitung dari Januari hingga April sudah 45 kali pasar murah, ada yang dari Pemprov, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD. Artinya instansi ini mendukung penekanan inflasi dan meringankan masyarakat, apalagi ini mau Idulfitri," kata Pj Gubernur Riau, SF Hariyanto.

Dari data yang diperoleh pihaknya, SF Hariyanto menyebutkan untuk harga beras di pasaran sebesar Rp16 ribu per kilogram. Namun untuk harga pasar murah sebesar Rp14 ribu per kilogram.

"Kita akan menyiapkan 150 kali pasar murah di Riau. Anggarannya sebesar Rp3 Miliar," ungkapnya.

Untuk diketahui, Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau telah menyusun strategi pengendalian inflasi daerah menjelang puasa dan Idulfitri 2024, diantaranya melakukan pemantauan terhadap pergerakan harga dan pasokan pangan untuk mengantisipasi kenaikan harga yang melebihi kondisi normal.

Kemudian melakukan fungsi Koordinasi dengan Bapanas, Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Bulog untuk mengetahui stok pangan di Provinsi Riau.

Melakukan Operasi Pasar untuk menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional dengan menjual komoditi sesuai/dibawah HET dan HAP.

Selain itu melakukan antisipasi terhadap gangguan cuaca, Curah hujan yang tinggi pada akhir tahun dapat mengganggu kelancaran arus distribusi barang kebutuhan pokok.

Pemerintah Provinsi Riau dalam hal ini Disperindagkop Provinsi Riau akan terus melakukan kerja sama untuk ketersediaan pangan dengan Provinsi penghasil pangan dari Sumatera Utara (Food Estate yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan - Sibolangit).

Disperindagkop UKM Riau juga akan melakukan monitoring dan pengawasan terhadap distributor barang kebutuhan pokok dan penyaluran barang bersubsidi tepat sasaran.

Sebelumnya, Pemprov Riau melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM (Disperindagkop UKM) Riau juga menganggarkan Rp1,3 miliar untuk pasar murah.

"Pasar murah dilakukan sebagai upaya untuk menurunkan inflasi."

“Tahun ini [2024] kami anggarkan Rp1,3 miiar untuk kegiatan pasar murah di Riau. Kegiatan ini untuk menurunkan inflasi di Riau,” kata Kepala Disperindagkop UKM Riau Taufiq OH.

Taufiq mengatakan, seperti tahun sebelumnya kegiatan operasi pasar murah juga kembali dilaksanakan tahun ini. Namun, untuk lokasinya belum ditentukan.

Lokasi pelaksanaan pasar murah akan disesuaikan terutama di daerah yang sedang terjadi inflasi. Karena tujuan dari pasar murah ini yakni untuk menurunkan atau mengintervensi inflasi di daerah tersebut.

“Untuk lokasinya akan disesuaikan nantinya, intinya daerah yang sedang terjadi inflasi maka akan dilakukan operasi pasar murah. Tujuannya agar inflasinya bisa segera turun, dan harga dapat kembali normal,” sebutnya. 

Dengan anggaran tersebut, pihaknya menargetkan melaksanakan pasar murah di 64 lokasi.

Selain menggunakan APBD Riau pasar murah juga didukung dengan dana dari APBN.

“Jadi selain menggunakan APBD kita juga mendapatkan dukungan dari APBN,” ujarnya.

Jika anggaran untuk kegiatan pasar murah sudah habis, namun masyarakat masih memerlukan intervensi dari pemerintah untuk menurunkan inflasi.

Maka pihaknya dapat kembali mengajukan anggaran untuk melaksanakan kegiatan serupa melalui dana Biaya Tak Terduga (BTT). 

“Kalau dana yang bersumber dari APBD sudah terserap seluruhnya, maka kami dapat mengajukan penggunaan anggaran dari BTT,” sebutnya. (*)