Salat Idul Fitri di Masjid Raya Annur Riau Batal karena Proyek Payung Elektrik Mandek, Legislatif: Kinerjanya Memang Tak Becus

PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Salat Idul Fitri 1444 Hijriah/2023 Masehi di halaman Masjid Annur Riau, Kota Pekanbaru terancam batal karena proyek payung elektrik belum juga selesai pengerjaannya.

Pihak Indonesian Corupttion Investigatian (ICI) justru menilai, biaya perawatan payung elektrik Masjid Agung An-Nur akan semakin besar di masa mendatang. Jika tidak, segera jadi rongsokan besi tua yang tak berguna.

Seperti disebutkan Asisten I Setdaprov Riau, Masrul Kasmy, rencana Gubernur Riau, Syamsuar untuk salat Idul Fitri 1444 H Tahun 2023 M di halaman Masjid Annur Riau, Kota Pekanbaru ini batal karena proyek payung elektrik kembali lagi-lagi tak dapat selesai pengerjaannya.

Sebelumnya pembangunan payung elektrik sudah diberikan tenggang waktu, bahkan sampai musibah diterjang angin puting biliung yang membuat sebagian payung elektrik roboh dan kembali diberi tenggang waktu penyelesaiannya.

"Salat Id (Idul Fitri) kemungkinan kita gunakan halaman kantor gubernur, karena masjid raya Annur riau masih dalam masa renovasi, perbaikan itu belum dilakukan," kata Asisten I Setdaprov Riau, Masrul Kasmy membenarkan, Kamis (20/4) kemarin.

Rencana Gubernur Riau, Syamsuar untuk salat Idul Fitri 1444 H/2023 M di halaman Masjid Annur Riau, Kota Pekanbaru, batal karena proyek payung elektrik mandek.

Masrul Kasmy mengatakan, salat Idul Fitri pimpinan di Riau dialihkan dari Masjid Raya Annur Riau beralih ke halaman Kantor Gubernur Riau.

Meski dijadwalkan di halaman Kantor Gubernur Riau, Jalan Sudirman, namun tak menutup kemungkinan tetap digelar di dalam Masjid Annur Riau. Terutama bila cuaca hujan.

"Kecuali nanti sesuatu hal, yang tidak dapat diduga atau hujan. Jamaah ditampung di annur riau, di dalam masjid," sebut Masrul Kasmy.

Renovasi dan pembuatan payung elektrik Masjid Annur Riau senilai Rp40 miliar lebih itu tak kunjung tuntas. Padahal, proyek itu sesuai kontrak harus selesai pada akhir Desember 2022 lalu.

Proyek puluhan miliar rupiah itu tak kunjung tuntas setelah dua kali diberi perpanjangan waktu. Kabid Cipta Karya PUPR Riau, Thomas menyebut proyek dipastikan tuntas sebelum lebaran.

Proyek senilai Rp42 miliar itu dipastikan tuntas karena akan dipakai untuk salat Id oleh Gubernur Syamsuar. Namun sayang, rencana itu kemungkinan gagal karena proyek tak kunjung tuntas.

"Sebelum lebaran (selesai)," kata Thomas pada akhir Maret lalu.

Sebelumnya, Anggota DPRD Riau fraksi PAN, Mardianto Manan mengomentari sejumlah proyek Pemprov Riau tahun anggaran 2022 yang tidak selesai namun tidak disebutkan di dalam Laporan Kerja Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah tahun 2022.

Dewan menyoroti proyek mandek Pemprov Riau yang tak masuk LKPj 2022.

Ia menyebut, tak menemukan hal ini sebagai catatan Panitia Khusus (Pansus) LKPj Kepala Daerah Provinsi Riau tahun 2022 yang dibacakan di sidang Paripurna Senin (17/4/2023) siang tadi.

"Tidak ada saya lihat laporan keterlambatan proyek tahun lalu. Padahal kan ini basis kinerja juga," kata dia.

Mardianto menyebut, sejumlah proyek strategis Pemprov seperti Payung Elektrik Raksasa di Masjid Agung Annur Provinsi Riau, Qur'an Center di Komplek MTQ Jalan Sudirman, hingga Riau Creative Hub di Jalan Arifin Achmad yang tak selesai.

"Tender yang sudah dilakukan, kontrak kerja sudah dibuat, lokasi dan masa kerjanya sudah ditentukan. Logikanya harus dikerjakan tepat waktu. Apabila ia terlambat satu hari saja, didenda," ujarnya.

Mardianto menambahkan, proyek yang tertunda berulang kali penyelesaiannya ini menunjukkan kinerja Pemprov Riau yang tidak becus.

"Perlu evaluasi di beragam tingkatan mulai dari pengadaan barang dan jasa di lembaga pengadaan secara elektronik (LPSE), implementasi pengerjaan, atau pengawasan tidak berjalan," sebutnya.

Mardianto juga meminta kepada Pemprov untuk mempercepat tender mengingat tahun 2023 sudah memasuki bulan April. Sebab, kata Mardianto, salah satu alasan keterlambatan penyelesaian proyek itu disebabkan oleh kontrak yang juga lambat.

"Ini alasan klasik, makanya sekarang kita percepat. Lakukan pengadaan dengan independen, dengan kajian yang mumpuni," ujarnya.

Tak hanya itu, Mardianto juga mengkritisi OPD yang terlibat karena permasalahan ini berulang. seharusnya ada mekanisme pembenahan dari dalam sehingga tak terulang hal yang sama.

"Itu seharusnya dikaji di dalam, kalau dari sudut pandang saya orang luar, saya katakan tidak profesional itu. Kalau memang merasa profesional, bantah ucapan saya ini," sebutnya.

Tetapi kembali disebutkan Ketua Koordinator ICI, H. Darmawi Wardhana Zalik Aris yang mengkhawatirkan biaya perawatan payung elektrik akan semakin besar di masa mendatang.

"Saya kok malah khawatir kedepan biaya perawatan itu tentu semakin besar. Jika tidak, segera jadi rongsokan besi tua yang tak berguna," sebutnya.

"Alangkah baiknya jika kita belajar dan berkaca dari kronologis proyek pengadaan payung untuk Masjid Agung di Jawa Tengah. Jauh sebelum megaproyek pembangunan revitalisasi alun - alun kota Pasuruan direalisasikan usulan pemasangan payung elektrik juga terjadi di beberapa daerah, salah satu diantaranya Provinsi Riau," katanya.

Dia mengingat kembali pada saat itu rapat paripurna DPRD Riau membahas pembelian payung untuk Masjid Agung An Nur berlangsung alot. Tetapi kembali suasana mendadak tegang saat melihat molornya pengerjaan dan terkahir mengarah ke pembelian payung elektrik.

"Sebagian anggota dewan yang hadir menyatakan setuju dengan pembelian payung elektrik yang harganya mencapai puluhan miliar ini. Tetapi ada juga anggota dewan mengusulkan untuk pemasangan payung statis yang harganya jauh lebih terjangkau,” ujarnya.

Darmawi juga menilai barang yang dibeli menurutnya sangat mahal serta mewah. Hal tersebut terkesan kontraproduktif dengan kebijakan pemerintah soal penghematan energi. Akan tetapi, jika dilihat untuk di Riau masih banyak masjid yang memerlukan bantuan baik soal pembangunan maupun pemeliharaan.

Mayoritas anggota dewan menyetujui dengan pembelian payung itu juga berpendapat, berapapun harga dari payung dan peralatan Masjid Agung An-Nur nanti tentu tidak masalah, asalkan penggunaan dananya transparan.

Kronologi realisasi pengadaan payung elektrik di masjid agung di Riau ini diketahui dalam Berita Acara Serah Terima pekerjaan pembangunan 6 payung dikerjakan oleh rekanan asal Jakarta Timur yaitu, PT Bersinar Jesstive Mandiri, dengan nilai kontrak sebesar Rp 40,7 miliar dari pagu anggaran lebih kurang Rp 42 miliar. Tetapi perusahaan itu masih diberikan tanggung jawab untuk penyelesaian dan masa pemeliharaan selama 360 hari.

"Namun kan setelah berjalannya pembangunan, malah belum selesai seluruhnya kemudian payung hidrolik masjid itu rusak parah. Belum lagi nanti kain payung elektrik itu yang akan mengalami usang karena tak tahan didera cuaca yang silih berganti," tanya Darmawi. 

Darmawi juga mengajak masyarakat Kota Pekanbaru, Riau untuk belajar dari sepenggal cerita sejarah kronologis adanya kontraversi dalam program pembelian payung elektrik ini.

Ia mewanti-wanti jangan sampai bengkaknya biaya perawatan enam payung elektrik yang berdiri di alun-alun Masjid Annur di masa mendatang menjadi beban yang sulit dipenuhi, mewarisi kesulitan seperti halnya yang terjadi saat ini yang sudah mulai tampak.

“Semua kini terlanjur direalisasikan, terus terang sebagian besar anggota masyarakat Kota Pekanbaru, Riau merasa keberatan dengan dikerahkannya dana APBD yang harus menanggung biaya untuk memperbaiki jika rawan terjadi kerusakan. Jangankan perbaikan, untuk biaya operasionalnya mungkin sudah cukup tinggi,” tuturnya.

"Kebijakan Pemprov Riau dalam hal ini tidak hanya bisa Kejar Tayang dalam membuat program, tapi harus bisa bermanfaat untuk masyarakat dalam jangka waktu yang panjang," pesanya. (*)