Satu Persatu Pekerja Migas di Blok Rokan Bertumbangan Meregang Nyawa, DPRD Riau: 'PHR Tak Juga Mau Berbenah'

PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Kecelakaan KERJA di wilayah kerja Blok Rokan, PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) hingga menewaskan pekerja mendapat tanggapan keras dari Gubernr Riau (Gubri) Syamsuar.

"Hingga hari ini pekerja minyak dan gas (Migas) di Blok Rokan sudah 11 nyawa melayang."

"Sudah berkali-kali PHR saya ingat. Jadi kalau tidak ada sesuatu yang salah, tidak akan mungkin terjadi korban kecelakaan kerja yang begitu banyak dan terus menerus," kata Syamsuar mengingatkan, Sabtu (25/2/2023).

Terakhir area PT PHR di Rokan Hilir, yang menewaskan tiga orang pekerja. Menanggapi insiden tersebut, Gubernur Riau, Syamsuar kembali menyoroti kecelakaan kerja di wilayah kerja Blok Rokan ini.

Syamsuar mengaku telah berulang kali memberi peringatan. Memang meninggal itu kuasa Tuhan, namun keselamatan dan kecelakaan kerja harus tetap diperhatikan. 

Sebelumnya, Syamsuar telah memberi peringatan kepada PT PHR pada pelaksanaan Bulan Bakti Keselamatan dan Kecelakaan Kerja di Dumai 12 Februari lalu. Dalam kesempatan itu, Syamsuar mengingatkan bahwa keselamatan kerja jadi priorotas.

Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya mendorong perusahaan untuk menerapkan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) guna menekan kasus kecelakaan kerja bagi pekerja.

"Untuk itu agar K3 bisa kita jaga dan laksanakan dengan baik. Sehingga tidak terjadi lagi kecelakaan kerja di masa yang akan datang," tutur Syamsuar. 

"Bahkan pada peringatan hari Bulan Bakti K3 di Dumai saya tegaskan kembali bahwa keselamatan kerja yang paling penting. Utamakan menjadi perhatian pimpinan perusahaan," sambung dia.

Diketahui sebelumnya, tiga pekerja di wilayah Blok Rokan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) di Rokan Hilir, Riau tewas setelah terjatuh ke dalam kontainer limbah.

Pihak kepolisian Rokan Hilir menyebutkan kecelakaan kerja di Blok Rokan tersebut terjadi pada Jumat 24 Februari 2023. 

Kapolres Rokan Hilir AKBP Andrian Pramudianto mengatakan kecelakaan kerja di wilayah kerja Blok Rokan terjadi hari ini. Ketiga korban adalah pekerja perusahaan rekanan PT PHR, yakni PT PPLU di CMTF Balam Selatan. 

Ketiga pekerja meninggal dunia diketahui atas nama Hendri (54) bekerja sebagai PMCOW, Ade (37) bekerja sebagai Operator Dewatring dan Dedi (44), bekerja sebagai Operator Evaporator.

"Terdapat 3 korban meninggal dunia yang terjatuh ke dalam kontainer limbah. PT. PPLI di CMTF Balam Selatan. Arco dan Patrol Shipping Line melakukan Escorting Fire dan Ambulan dari Bangko Camp ke TKP Balam CMTF," ujar Andrian. 

Kasat Reskrim Polres Rokan Hilir AKP Reza Fahmi mengatakan, ketiga pekerja meninggal dunia di tempat, lokasinya di CMTF Balam Selatan, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil).

"Saat ini anggota masih melakukan olah TKP di PHR. Jenazah korban sudah dibawa ke Klinik Pratama Pertamina untuk divisum," ujar Reza.

Reza mengatakan, ketiga pekerja itu ditemukan mengapung di dalam kontainer berisi cairan limbah. Ketiganya terlihat masih mengenakan helm dan seragam kerja.

Sejak dikelola oleh PT PHR sejak Juli 2022 hingga Januari 2023, telah terjadi sebanyak 7 kecelakaan kerja yang menyebabkan 7 nyawa pekerja tewas. 

Dari 7 pekerja tewas itu, seorang di antaranya merupakan pegawai PHR sementara 6 lainnya adalah pekerja mitra kerja PHR. Dengan adanya tiga korban dalam kasus terbaru ini, total korban pekerja yang tewas di Blok Rokan sudah mencapai 10 orang.

Menanggapi kecelakaan kerja yang beruntun di PT PHR ini, Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto menyebut PHR masih belum menunjukkan perbaikan walau sudah 11 nyawa di wilayah kerjanya melayang.

"Seharusnya PHR menunjukkan etika. Sebagai BUMN yang punya hajat hadir dong, tunjukkan political will. Kita tidak menyerang PHR, tapi mencari benang merah yang terjadi," kata Hardianto menyikapi.

Tewasnya tiga pekerja pada 23 Februari 2023 lalu menggenapkan sudah delapan pekerja yang tewas akibat kecelakaan kerja.

Selama itu pula Direktur Utama (Dirut) PT PHR, Jafee Suardi tak kunjung datang memenuhi panggilan DPRD Riau.

Hardianto menegaskan, PT PHR jangan berpikir mereka sedang diserang, tapi harus menunjukkan itikad baik demi perbaikan.

Walau Jafee memiliki alasan untuk tak hadir dan PHR memang mengirimkan utusan, tapi DPRD Riau sepakat perwakilan ini dipandang tak punya wewenang untuk membuat kebijakan yang konkret.

"Ketika yang hadir orang yang tidak bisa membuat keputusan, percuma rapat itu dilaksanakan. Nanti jawabnya kami sampaikan ke atasan. Kapan ada solusi?" ujarnya.

Diketahui, DPRD Riau sudah berulang kali memanggil Dirut perusahaan migas itu untuk memberi penjelasan mengenai kecelakaan kerja di wilayahnya tapi selalu mangkir.

Ditambah yang terbaru masih saja terjadi kecelakaan yang menewaskan tiga pekerja sub-kontraktor PT PHR.

"Kejadian-kejadian ini mengindikasikan PHR seperti tak membenahi diri perihal keselamatan kerja. Padahal PT PHR sempat mengajukan diri menjadi tuan rumah bulan K3. PHR belum berbenah, apa yang dulu dikerjakan chevron, SOP, mekanisme kerja, manajemen itu belum kita adopsi," tegasnya. (*)