Sejak Tahun 2019 Pemprov Riau Salurkan Bantuan Keuangan Khusus, 'Demi Kemajuan Pembangunan Desa'

PEKANBARU, RIAUPAGI.com - Sejak tahun 2019 PemerintahProvinsi (Pemprov) Riau telah menyalurkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk kemajuan pembangunan desa.

"Bantuan Keuangan Khusus (BKK) tetap disalurkan kedesa-desa yang ada di kabupaten/kota."

"Alhamdulillah pak Kades di sini berhasil menggerakkan ekonomi desa sehingga dana yang kami berikan itu tidak sia-sia," kata Gubernur Riau, Syamsuar saat peresimian alun-alun Desa Tanjung Sawit, Kabupaten Kampar, Sabtu (5/11).

Menurut Gubri BKK difokuskan untuk penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), penanggulangan kemiskinan, Tahfiz, Posyandu, penanganan stunting dan peningkatan kapasitas kewirausahaan pemuda pemudi desa.

Gubri juga mengapresiasi kepala desa dan pihak-pihak terkait yang telah menggunakan bantuan keuangan khusus untuk menggerakan ekonomi masyarakat sekitar.

"Baik melalui badan usaha milik desanya, maupun juga masyarakat yang bergerak sebagai pelaku ekonomi," sebutnya.

Gubri Syamsuar juga berharap ke depannya pengembangan Desa Tanjung Sawit terus berlanjut dan masyarakat mampu mendukung unit usaha yang dimiliki BUMDes Bintang Flamboyan.

Tetapi Gubri Syamsuar juga mengakui soal Pendapatan Asli Daerah meningkat seiring otonomi daerah berhasil dilakukan.

Keberhasilan otonomi daerah dapat dilihat dari mampunya daerah tersebut dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya (PAD).

"Otonomi daerah yang berhasil itu apabila kita mampu membiayai pembangunan yang ada di daerah kita, bukan tergantung pada pusat," ucap Gubri.

Syamsuar menuturkan, saat ini PAD Riau juga meningkat. Sudah tidak menjadi dominan lagi bagi hasil. Sebab, biasanya Riau tergantung pada bagi hasil, dana transfer daerah.

"Tapi sekarang sudah bisa kita setidaknya membesarkan PAD kita. Contoh tahun ini saja, kita defisit Rp613 miliar lebih, itu disebabkan dana transfernya berkurang," tuturnya.

Menurutnya PAD Riau mengalami peningkatan sehingga defisit anggaran pun bisa ditutupi. Kendati begitu kata dia, kondisi ekonomi secara global masih dalam resesi.

"Artinya, apa yang kita perbuat tadinya bisa berubah sepanjang kondisi ekonomi global berubah," sebutnya.

Selain itu, dia mengatakan, untuk program prioritas APBD Riau 2023 tetap pada masalah pengentasan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan.

Sementara Direktur BUMDes Bintang Flamboyan, Syamsul Fauzi menyampaikan terimakasih yang mendalam atas program BKK yang dibesut Gubri Syamsuar.

"Saya mengucapkan terimakasih banyak kepada bapak gubernur riau syamsuar yang telah berkunjung ke desa kami dan juga telah memyampaikan banyak terkait tentang BUMDes. BKK tersebut sangat berarti bagi kami," ujarnya.

Menurut Syamsul Fauzi, berkat bantuan tersebut, unit usaha di BUMDes Bintang Flamboyan mampu berkembang dan memiliki alat transportasi untuk pembelian bahan-bahan material yang mempermudah masyarakat.

"BKK di tahun 2020 kita belikan satu unit damptruck untuk unit usaha tranportasi. Untuk BKK tahun 2021 kita melakukan penguatan simpan pinjam disalah satu unit usaha di BUMDes bintang flamboyan. Dan di tahun 2022 ini BKK rencana akan ada penambahan unit dump truck satu lagi, jadi kita akan memiliki tiga dump truck," jelasnya.

"BKK sendiri memang pengaruh betul dalam mengembangkan ekonomi desa. Karena berkat BKK itu kita bisa mengaktulisasikan cita-cita ekonomi desa mandiri," lanjutnya.

Dikatakan Syamsul, dengan adanya feedback antara masyarakat dan pengelola Bumdes ini maka itu akan menambah pendapatan asli desa.

"Masyarakat sangat terbantu, yang tadinya membutuhkan material bisa pesan melalui kita karena kita mempunyai transportasinya. Jadi saling berkesinambungan nantinya uang itu masuk ke BUMDes dan masuk ke pendapatan asli desa," terangnya.

Direktur BUMDes Bintang Flamboyan ini juga berharap bantuan keuangan khusus itu tetap terus disalurkan setiap tahunnya.

"Terkait BKK inginnya setiap selalu tahun ada. Kami bersyukur sekali mendapatkan bantuan keuangan khusus ini, artinya BUMDes bintang flamboyan akan selalu menciptakan inovasi baru dengan diberinya BKK oleh bapak gubernur riau," harapnya.

Untuk diketahui, Progam BKK tahun 2019 Pemprov Riau memberikan BKK kepada 1.591 desa yang ada di Provinsi Riau sebesar Rp200 juta per desa.

Tahun 2020, mengalami penurunan disebabkan dampak pandemi Covid-19. Sehingga BKK yang disalurkan sebesar Rp85 juta per desa.

Sementara ditahun 2021, BKK yang disalurkan kembali naik menjadi Rp100-150 juta per desa. Jumlah tersebut disalurkan berdasarkan klasifikasi terhadap BUMDes dengan empat kategori, yakni dasar, tumbuh, berkembang, dan maju. (*)