Sejarawan Anhar Gonggong: Sukarno Memang Dilengserkan
Ir Soekarno
SEJARAH - Sejarawan Anhar Gonggong membenarkan orasi Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri yang menyebut bahwa ayahnya, Presiden Sukarno, dilengserkan pasca prahara 1965.
Megawati mengungkapkan cerita tentang ayahnya yang dilengserkan itu saat memberikan orasi usai penyematan gelar profesor kehormatan dengan status Guru Besar Tidak Tetap oleh Universitas Pertahanan (Unhan) pada Jumat (11/6).
Setelah Sukarno lengser, Mega berkata hidupnya berubah drastis. Dia yang dibesarkan dalam lingkungan Istana kemudian menjalani kehidupan seperti rakyat biasa. Mega bahkan pernah mengikuti penelitian khusus (Litsus), kebijakan pada Orde Baru untuk menjaring orang-orang yang terindikasi terkait dengan komunisme. "Saya tumbuh besar di istana. Akibat peristiwa politik tahun 1965 saya tidak bisa melanjutkan sekolah. Dan tentu saja karena ayah saya dilengserkan, hidup sebagai rakyat biasa," kata Megawati.
Menurut Anhar, Sukarno dilengserkan oleh orang-orang yang tak suka dengan konsep nasionalisme, agama, dan komunis yang diusung proklamator RI itu. "Kalau hanya dia mengatakan dilengserkan memang betul, yang melengserkan ya mertua Prabowo (Soeharto)," kata Anhar dirilis CNNIndonesia.com, Jumat (11/6).
Anhar mengatakan, saat menjadi presiden, tidak semua orang setuju dengan sistem pemerintahan yang dijalankan oleh Bung Karno. Apalagi, kata dia, ketika proklamator kemerdekaan itu mencetuskan gagasan konsep politik Nasionalisme, Agama, dan Komunisme (Nasakom). "Nah orang yang anti Nasakom, Komunis ya melawan lah. Belakangan kemudian terjadi peristiwa G30S/PKI," ujarnya.
Peristiwa G30S merujuk pada pembunuhan sejumlah perwira tinggi militer di Indonesia pada 1965. Sementara Sukarno lengser pada 1967. Peristiwa ini kemudian dikaitkan dengan gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI). Menurut Anhar, peristiwa G30S/PKI itu merupakan proses menuju upaya melengserkan Sukarno.
Ia menyebut, saat itu, pelengseran dilakukan lewat berbagai cara. Salah satunya melalui mekanisme sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). "Tetap berusaha lewat MPRS yang dibentuk oleh Bung Karno sendiri. Setelah Bung Karno mau dilengserkan, anggota-anggota MPR, DPR, seperti orang PKI, PNI, diganti semua dengan pendukung Soeharto. Ya jadi memang benar dilengserkan," ucap dia. (*)
