PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Sekdako Pekanbaru, Indra Pomi Nasution enggan menanggapi isu yang menyebut dirinya akan ditunjuk sebagai Pj Walikota Pekanbaru menggantikan Muflihun, yang masa jabatannya berakhir pada 23 Mei 2024 mendatang.
"Sekdako Indra Pomi Nasution belum berani jawab pengganti PJ Walikota Pekanbaru Muflihun."
Sebelumnya kalangan legislatif di DPRD Kota Pekanbaru menilai selama memimpin kota bertuah sejak 23 Mei 2022 yang lalu, Jabatan Pj Wali Kota Pekanbaru Muflihun meninggalkan sejumlah catatan penting.
"Sampai saat ini masih banyak kegiatan-kegiatan yang seremonial, joget sana joget sini. Tidak boleh begitu jugalah, harus efektif menggunakan uang rakyat yang seharusnya dipergunakan untuk hal-hal yang bersifat kepentingan dan pelayanan masyarakat," kata Ruslan Tarigan, anggota Fraksi PDI-Perjuangan, Selasa (14/5).
Ruslan Tarigan menyampaikan, selama dua tahun belakangan Kota Pekanbaru kerap diisi oleh kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial belaka.
Sementara kebutuhan masyarakat yang seharusnya menjadi kewajiban pemerintah masih jauh dari harapan.
Menurut Ruslan, sesuai dengan amanah Undang-undang nomor 23 tahun 2014, semua kebutuhan masyarakat (pendidikan, kesehatan, infrastruktur) menjadi urusan wajib dan dasar pemerintah daerah.
Sementara selama ini kebutuhan masyarakat masih jauh dari kata terpenuhi bahkan masih dibawah standar pelayanan minimal (SPM)
"Masih banyak lip service yang icak-icak. Contohnya sektor kesehatan, masih banyak masyarakat Pekanbaru yang ditolak di rumah sakit," tegas Ruslan.
"Pendidikan, masih banyak angka putus sekolah dengan alasan sekolah penuh. Jalan masih banyak yang rusak dan berlubang," sambungnya.
Tidak hanya itu, Ruslan juga menyoroti beberapa persoalan lainnya seperti banjir dan tumpukan sampah.
"Yang paling banyak dikeluhkan masyarakat saat ini persoalan banjir, jalan rusak termasuk juga persoalan sampah. Ke depan tentu kita berharap siapapun yang mengganti posisi Pj ini harus lebih baik, mengedepankan kepentingan masyarakat," pungkas Ruslan.
Sejumlah nama telah disebut-sebut akan menggantikan posisi Muflihun, termasuk Indra Pomi Nasution. Namun, Indra Pomi memilih untuk tidak berkomentar mengenai isu ini.
"Kalau itu no comment dulu," ujarnya singkat pada Kamis (16/5).
Isu penunjukan ini semakin memanas seiring dengan semakin dekatnya akhir masa jabatan Muflihun.
Sebelumnya, DPRD Kota Pekanbaru telah mengajukan nama Hambali Nanda Manurung untuk mengisi posisi Pj Walikota.
Selain itu, Gubernur Riau, SF Hariyanto, juga telah mengajukan beberapa nama ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Menurut informasi yang dihimpun, tiga nama yang diajukan adalah Kadispar Riau Roni Rakhmat, Kepala Bapenda Riau Evarefita dan Kepala Bappeda Riau Emri Juli Harnis.
Hingga kini, Kemendagri belum mengumumkan siapa yang akan ditunjuk sebagai Pj Walikota Pekanbaru.
Ketidakpastian ini menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan masyarakat dan pejabat terkait.
Sementara itu, Indra Pomi Nasution tetap fokus pada tugasnya sebagai Sekda dan menolak untuk berspekulasi mengenai kemungkinan penunjukannya sebagai Pj Walikota.
"Saat ini, saya belum bisa berkomentar perihal informasi tersebut," pungkasnya.
Kepastian mengenai penunjukan Pj Walikota Pekanbaru masih ditunggu banyak pihak, mengingat pentingnya posisi ini dalam memimpin kota selama masa transisi pemerintahan. (*)
Tags : sekdako pekanbaru indra pomi nasution, pengganti pj walikota, sekdako belum berani jawab pengganti pj walikota, pengganti pj walikota belum terungkap, kepemimpinan pj walikota dinilai hanya lip service,