Sekdaprov SF Hariyanto Dorong Program Unggulan Riau Tahun 2024
Sekdaprov Riau SF Hariyanto
PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Pemprov Riau memberikan dorongan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk merancang program unggulan yang dapat meningkatkan kinerja dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
"Program unggulan Riau tahun 2024."
"Susunlah segera usulan program dan sejenisnya. Buatlah program unggulan yang penting dapat menunjang kepentingan masyarakat," kata Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto, Selasa (2/1).
SF Hariyanto telah menginstruksikannya dan disampaikan saat memimpin serah terima jabatan (Sertijab) 21 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PTP).
Sekdaprov menekankan pentingnya program unggulan dalam mendorong inovasi dan kemajuan di setiap OPD.
Ia meminta prioritas untuk mengajukan SK Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), SK Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan SK Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
"Dahulukan tiga ini, agar ke depannya kita bisa lebih cepat dalam pembuatan program unggulan untuk tahun 2024 ini," papar Sekdaprov Riau.
SF Hariyanto juga memberikan contoh program unggulan yang dapat diusung, seperti proyek ternak ayam dan produksi pupuk.
Ia menekankan pentingnya kerjasama dengan pihak ketiga untuk menjalankan manajemen program tersebut.
"Bangunannya kita buat, kerja samanya seperti ayam, pupuk dan manajemennya mereka dari pihak ketiga yang menjalankan," ucapnya.
"Dari situ kita bagi hasil, yang penting kebutuhan daging ayam kita terpenuhi, begitupun juga dengan daging sapi," tambahnya.
Sekaligus, Sekdaprov Riau meminta 21 pejabat yang baru saja mengalami sertijab untuk segera menyelesaikan tanggung jawab di tahun 2023 di masing-masing OPD.
"Kepada 21 pejabat yang sudah ditunjuk dan dirotasi, segera selesaikan tanggungjawabnya masing-masing di tahun 2023. Pastikan persoalan administrasi telah clear," tegasnya.
Tidak hanya itu, kepada seluruh staf di setiap OPD diminta untuk menyimpan data dengan baik untuk memastikan transparansi dan ketaatan aturan jika diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (*)
