Sekdaprov SF Hariyanto Mengadu ke Gubri Banyak Proyek Bermasalah, Pengamat dan Legislatif: Sebaiknya di Stop juga Perlu Diusut

PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto mengaku dapat laporan soal dugaan adanya berbagai proyerk di lingkungan pemprov riau bermasalah, untuk itu telah melaporkannya ke Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar.

"Sekdaprov SF Hariyanto mengaku mengantongi sejumlah proyek bermasalah dilingkungan pemprov riau."

"Saya punya bukti, punya saksi dan punya data lengkap. Karena proses lelangnya tidak benar. Tenaga ahlinya palsu semua, saya pastikan. Sudah saya suruh cek itu, saya dapat laporan. Palsu semua," kata dia.

Sekdaprov Riau, SF Hariyanto mengaku mengantongi bukti soal dugaan tidak beresnya proyek payung elektrik raksasa di Masjid Annur Riau senilai Rp42 miliar yang sampai saat ini masih belum tuntas, begitu pula di Diskes Riau terkait dana stunting.

Ia telah mengadukannya di hadapan Gubernur Riau, Syamsuar dan para kepala OPD Pemprov Riau saat evaluasi capaian kinerja dan realisasi APBD Riau 2023, Inflasi dan Penanganan Karhutla, Selasa (2/5/2023).

"Kepada Gubri, SF Hariyanto mengaku miris terhadap segala permasalahan yang ada."

"Kenapa? Tenaga ahli payung itu (harusnya) betul-betul orang yang ahli bukan dipalsukan. Jadi beginilah risikonya. Saya sudah bilang kepala biro, cek itu informasi. Palsu semua itu," ucapnya.

Ia menegaskan, tinggal menunggu waktu saja proyek tersebut akan diproses aparat penegak hukum.

"Jadi kalau ini palsu pak, kita mau apa? Ini tinggal menunggu waktu kita semua mati. Kemana mau melangkah? Saya terus terang aja. Justru itu saya ingatkan semuanya, hati-hati, hati-hati!"

Di hadapan Gubernur Riau Syamsuar dan para kepala OPD Pemprov Riau, SF Hariyanto tak tanggung-tanggung juga menyebut aparat penegak hukum sudah memantau hal tersebut dan tinggal menunggu waktu semuanya akan terbongkar.

"Dinas kesehatan, itu saya dapat laporan juga itu. Dana stunting pun disikat. Itu data semua lengkap delapan kabupaten/kota. Dua yang melapor tak diberikan. Itu sudah sampai ke sana, Pak. Tinggal menunggu waktu saja," kata dia.

Sementara itu, Kadiskes Riau, Zainal Arifin belum memberikan tanggapan baik melalui sambungan telepon maupun pesan whatsapp, terkait pernyataan Sekdaprov Riau, SF Hariyanto tersebut.

Sebelumnya, Sekdaprov juga menyinggung soal beberapa permasalahan di Pemprov Riau termasuk soal proyek payung elektrik raksasa di Masjid Annur. Ia menyebut sudah mengantongi bukti tidak beresnya proyek tersebut.

"Saya miliki bukti, saksi dan data lengkap. Karena proses lelangnya tidak benar. Tenaga ahlinya palsu semua, itu saya pastikan, semua palsu. Beginilah resikonya. Saya sudah bilang ke kepala biro tolong dicek itu. Ini tinggal menunggu waktu kita semua akan mati. Kemana lagi? Saya terus terang saja ini. Hati-hati," tegasnya.

Sebelumnya Pengamat politik dan kebijakan publik, Rawa El Amady menyarankan Gubernur Riau, Syamsuar menghentikan seluruh proyek Pemprov Riau yang dianggap bermasalah.

Jika tidak, ia menyebut ada kemungkinan Syamsuar dan Sekdaprov Riau, SF Hariyanto akan terseret secara hukum akibat proyek-proyek itu.

"Sekda itu atasan secara penjabatan daerah tersebut, dengan demikian apa yang terjadi pada OPD menjadi tanggungjawab Sekda dan gubernur. Ini artinya proses pemerintahan tidak berjalan dengan benar di riau alias auto pilot," kata Rawa El Amady pada media, Selasa (2/5).

Mengingat masa jabatan Syamsuar sebagai Gubri yang akan berakhir tak lama lagi, lanjut Rawa, segala permasalahan yang terjadi di OPD akan menjadi jebakan hukum tak hanya bagi Gubri tapi juga Sekdaprov.

"Saran saya, gubernur menghentikan semua proyek yang dianggap bermasalah tersebut. Minta BPK mengaudit tuntas lalu diproses secara hukum pejabatnya agar gubernur dan Sekda tidak menerima akibat atas apa yang sudah terjadi. Tapi masalahnya aku yakin, Gubri tidak akan berani melakukan itu karena resiko politiknya lebih besar," ujarnya.

Rawa meminta BPK dan Kejati harus turun tangan untuk mengungkap seluruh masalah proyek milik Pemprov Riau.

"Harus dilakukan audit terhadap proses tender dan bawa ke ranah hukum. BPK dan Kejati harus aktif untuk mengungkap kasus ini," pungkasnya.

Mendengar laporan dari Sekdaprov Riau, Gubernur Riau, Syamsuar melakukan rapat bersama staf dalam rangka evaluasi kegiatan di masing-masing OPD Pemprov Riau di Ruang Rapat Melati, Kantor Gubernur Riau, Selasa (2/5).

"Tadi sudah saya ingatkan semua pimpinan OPD ini agar mempercepat pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada," kata Syamsuar.

Karena ini sudah masuk triwulan II, Datuk Seri Setia Amanah Syamsuar mengingatkan seluruh OPD agar terus meningkatkan pekerjaan. Meski kegiatan masing-masing OPD Pemprov Riau saat ini sudah mencapai 25 persen.

Ia juga menginginkan agar semua staff yang ada di lingkungan Pemprov Riau untuk bekerja secara maksimal karena anggaran sudah tersedia.

"Saya berharap mereka bisa bekerja maksimal karena uang tersedia dan diharapkan tidak ada kendala-kendala dalam pelaksanaannya supaya tetap berjalan lancar," ujarnya.

Syamsuar menilai, kebanyakan progres kerja di setiap OPD baru nampak pada triwulan terakhir, ia sebagai orang nomor satu di Riau tidak ingin hal yang demikian terjadi di lingkungan Pemprov Riau.

"Saya berharap pada triwulan II ini progresnya sudah harus baik dari pada tahun lalu," pungkasnya.

Dalam rapat, Gubri juga membahas tentang inflasi, Karhutla serta menanyakan persoalan atau kendala yang dihadapi setiap OPD, serta memberikan solusi agar kedepannya lebih baik lagi.

Banyaknya proyek Pemprov Riau yang bermasalah ini legislatif juga mendesak proyek yang bermasalah segera di stop dan diusut.

"Banyak proyek Pemprov Riau bermasalah seperti salah satunya proyek payung raksasa (panyung elektrik)," kata anggota dewan fraksi PAN, Ade Hartati pada wartawan, Selasa (28/3) kemarin.

Ade menilai masih banyak proyek Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang bermasalah. "Betul, memang gubernur itu penanggungjawab. Tapi gubernur 'kan sudah memberi kepercayaan pada jajarannya untuk pelaksanaan itu dilakukan sesuai rencana," kata dia.

Menurutnya, rusaknya payung raksasa di Masjid Agung Annur Riau, Kota Pekanbaru pasca hujan dan angin kencang sebagai proyek Pemprov Riau yang bermasalah untuk kesekian kalinya.

Ia mencatat, sebelum payung raksasa itu, proyek Jembatan Sail, pembangunan Makorem, asrama mahasiswa di Yogyakarta hingga Alquran Center di Pekanbaru semuanya memiliki masalah.

"Tapi sudah berkali-kali ada kejadian seperti ini. Jadi sepertinya ada hal yang harus menjadi perhatian serius dari seluruh lapisan masyarakat dan aparat penegak hukum," sebutnya.

Ade berharap Gubernur Riau, Syamsuar bersikap lebih tegas kepada jajarannya dan tidak mudah percaya jika laporan yang diterima selalu baik, karena kenyataannya di tengah jalan selalu ada masalah.

"Jadi memang sepertinya pak gubernur jarus lebih tegas dan lebih bertindak selaku kepala daerah yang memiliki kewenangan penuh. Jangan mudah percaya dengan laporan-laporan dari jajaran beliau bahwa ini sudah selesai, ini sudah baik, ini begini begitu," ujarnya.

Gubri Syamsuar, lanjut Ade, harus mau bersikap terbuka dan mendengarkan masukan dari pihak lain di luar jajarannya.

"Beliau harus mau mendengarkan masuk-masukan dari banyak pihak, karena riau ini tidak mungkin bisa diselesaikan satu atau sekelompok orang, tapi harus bersama-sama," sebutnya.

Sementara Anggota DPRD Riau dari fraksi PAN, Mardianto Manan, mengatakan perlu dibentuknya tim independen yang mengkaji kualitas payung raksasa Masjid An-Nur. Seperti diketahui proyek itu dari Dinas PUPR Pemprov Riau.

Pasalnya, pembangunan enam buah payung yang menghabiskan dana Rp42 miliar itu dirasa terlalu mahal. Kualitas payung itu juga dipertanyakan karena roboh setelah diterpa hujan dan angin kencang beberapa hari lalu.

"Saya ragukan kualitas konstruksi dari alat (payung) yang akan dibangun tadi itu. Apakah bahannya mungkin, atau tulang-tulangnya. Atau mungkin bahan besinya dan lain-lain. Saya rasa ini perlu dikaji oleh tim independen yang ahli konstruksi dan ahli pengadaan barang dan jasa," kata dia.

Anggota dewan yang juga dikenal sebagai akademisi pengamat tata kota itu menyebut pengkajian tidak bisa diserahkan kepada Dinas PUPR Pemprov Riau seluruhnya. Karena dikhawatirkan akan membela kontraktor yang mengurusi pembangunan payung tersebut.

"Saya pikir mungkin (Dinas PUPR) akan berpihak ke situ (kontraktor). Karena bagaimanapun antara pemberi tender dan pemenang tender pasti nanti, saya menduga, ada main-main mata. Jadi serahkan pada tim independen yang ahli," sebutnya.

Mardianto menambahkan bahwa pembangunan payung raksasa yang terinspirasi dari payung di Masjid Nabawi itu tidak hanya dilakukan oleh Provinsi Riau. Tetapi juga di beberapa daerah lain di Indonesia. Namun anggaran di Riau jauh lebih besar.

"Nilai proyek Rp42 miliar ini sebenarnya ada standardisasi, ada mungkin pengadaan itu yang mengharuskan dananya segitu. Paling-paling kita bisa membandingkan dengan tempat lain yang konon kabarnya Riau jauh lebih besar dibandingkan tempat lain itu. Tempat lain justru dengan Rp10-15 miliar saja sudah bisa (dibangun). Apalagi ini hanya enam payung keluar Rp42 miliar, karena itu perlu dilakukan kajian-kajian," katanya. (*)