Sekdaprov Syahrial Abdi Tekankan Profesionalisme ASN yang Bisa Bekerja Proaktif dan Tidak Manipulatif

PEKANBARU – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, menyampaikan arahan penting kepada pejabat eselon II dan pejabat administrator di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Sesuai arahan Gubernur Riau Abdul Wahid, ia menekankan pentingnya profesionalisme, produktivitas, dan integritas dalam birokrasi.

Arahan tersebut disampaikan usai pelantikan pejabat tinggi pratama dan administrator yang berlangsung di Gedung Pauh Janggi, Pekanbaru, Jumat (19/9/2025).

“Birokrasi harus berjalan profesional dan produktif. Kami membutuhkan ASN yang tanggap, cekatan, dan berorientasi pada hasil, bukan yang sibuk dengan politik kantor atau hanya menunggu instruksi,” tegas Syahrial.

Ia berharap pejabat yang baru dilantik dapat bekerja proaktif, bukan manipulatif, serta menjauhi gaya kepemimpinan yang hanya pandai berjanji tanpa prestasi nyata.

Syahrial menjelaskan, visi pembangunan Riau 2025–2030 adalah “Riau Bedelau”, yang berarti berbudaya Melayu, dinamis, ekologis, agamis, dan maju.

Visi tersebut, kata dia, tidak akan tercapai tanpa keterlibatan aktif pejabat tinggi pratama sebagai garda terdepan reformasi birokrasi.

“Jaga harmoni, perkuat integritas, dan pastikan koordinasi lintas sektor berjalan efektif. Jangan bekerja sektoral, jangan membangun tembok antar-OPD. Kita satu tubuh, kita satu mesin besar,” tegasnya.

Ia mengibaratkan Pemprov Riau sebagai kapal besar dengan gubernur dan wakil gubernur sebagai kapten utama, sementara kepala OPD berperan sebagai nakhoda kapal-kapal kecil yang menggerakkan armada.

“Jika satu kapal terlambat berlayar, seluruh armada akan terganggu. Jika satu nahkoda lalai membaca arah angin, kapal bisa karam. Karena itu, setiap kepala OPD harus menguasai peta, mengantisipasi badai, dan membawa kapal masing-masing sampai ke tujuan,” katanya.

Syahrial menambahkan, kecepatan, ketuntasan, kolaborasi, dan integritas adalah prinsip kerja yang wajib dipegang seluruh pejabat.

Menurutnya, reformasi birokrasi tidak hanya soal menata organisasi, tetapi juga mengubah pola pikir dan budaya kerja.

“Kerja cepat, jangan menunggu. Ambil inisiatif. Kerja tuntas, ukur keberhasilan dari output dan dampak, bukan laporan indah. Bangun kolaborasi, jangan berdiri sendiri. Berintegritas, hindari praktik yang mencederai publik,” tegasnya.

Ia menutup arahannya dengan mengingatkan bahwa pelayanan publik adalah inti birokrasi. Kepentingan masyarakat harus selalu ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

“Riau Bedelau bukan hanya slogan, tetapi janji kerja kita bersama. Mari wujudkan Riau yang menjaga marwah Melayu, menegakkan nilai agama, ramah lingkungan, dan maju bersama rakyatnya,” pungkasnya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah melantik 19 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PTP) dan pejabat Administrator, Jumat (19/9/2025).

Dari sejumlah pejabat tersebut, terdapat dua nama yang dinyatakan demosi dari jabatan sebelumnya.

Di antaranya Rudiyanto yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli dilantik menjadi Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Riau.

Kemudian Hadi Pinandio yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menjadi Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi menyebutkan penurunan jabatan tersebut berdasarkan hasil evaluasi Panitia Seleksi.

"Itu hasil evaluasi. Intinya ini menjadi hasil dari segala rangkaian proses," ungkap Syahrial Abdi.

Untuk diketahui, pelantikan tersebut dilakukan menyusul telah keluarnya pertimbangan teknis (Pertek) Badan Kepegawaian Negara (BKN) atas usulan Pemprov Riau terkait persetujuan pelantikan pejabat eselon II hasil evaluasi dan uji kompetensi.

Evaluasi kinerja dilakukan bagi pejabat eselon II yang menjabat diatas 5 tahun disatu jabatan. Kemudian uji kompetensi dilakukan bagi pejabat yang menjabat kurang dari 5 tahun. (*)