Sekitar 180.000 Nakes Meninggal Akibat Virus Corona, 2.000 Diantaranya dari Indonesia

KESEHATAN - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebut lebih dari 100.000 tenaga kesehatan meninggal dunia sejak awal pandemi virus corona, dan jutaan lainnya belum divaksinasi.

WHO mengestimasi ada sekitar 80,000 hingga 180,000 tenaga kesehatan di seluruh dunia meninggal akibat Covid pada periode Januari 2020 hingga Mei 2021. Adapun di Indonesia, hingga Jumat (22/10), ada lebih dari 2.000 tenaga kesehatan meninggal dunia akibat terpapar virus corona, menurut data LaporCovid19. Kebanyakan dari mereka adalah dokter dan perawat. 

Dirjen WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, menyalahkan situasi ini pada negara-negara dan perusahaan yang mengendalikan suplai vaksin global. Ia menegaskan tenaga kesehatan semestinya mendapat prioritas vaksin, seraya menambahkan kelompok negara G20 harus memenuhi komitmen berbagi vaksin secepatnya. Sebelumnya, pejabat senior WHO lainnya memperingatkan minimnya vaksinasi dapat membuat pandemi berlarut-larut hingga tahun depan.

Lebih dari 2.000 nakes Indonesia meninggal dunia

Merujuk data LaporCovid-19, ada 2.032 tenaga kesehatan Indonesia meninggal dunia akibat Covid-19, hingga Jumat (22/10). Kebanyakan dari mereka yang meninggal adalah dokter, dengan jumlah 730. Sementara perawat di Indonesia yang meninggal akibat Covid mencapai 670.

Tak hanya itu, 388 bidan juga menjadi korban Covid-19. Demikian halnya puluhan profesi medis lainnya. Angka kematian tertinggi tercatat pada Juli 2021, ketika Indonesia mencapai puncak gelombang kedua pandemi Covid-19, yakni sebanyak 502 tenaga kerja.

Angka ini jauh berbeda dengan estimasi WHO, yang memperkirakan sebanyak 340 nakes meninggal di Indonesia akibat Covid pada periode Januari 2020-Mei 2021. Adapun estimasi International Health Metrics and Evaluation, jumlah nakes yang meninggal di Indonesia akibat Covid pada periode itu sebanyak 760 orang. 

Bagaimanapun, Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Dedi Supratman, mengatakan Indonesia kehilangan aset yang begitu besar atas gugurnya ribuan nakes. Yang juga sangat disayangkan, banyak guru besar atau dokter spesialis senior tutup usia.

"Kita benar-benar harus membayar mahal atas kehilangan tenaga kesehatan ini. Itu mengapa sejak awal kami menyerukan perkuat perlindungan terhadap tenaga kesehatan," tegas Dedi seperti dirilis BBC News Indonesia.

Para dokter spesialis senior itu tak bisa tergantikan dalam hal pengalaman dan pengetahuan, kata Dedi. Meskipun ada ribuan lulusan dokter baru. Dedi Supratman khawatir dalam jangka panjang distribusi tenaga kesehatan antara di kota-kota besar dan daerah terpencil akan semakin timpang.

"Saat ini saja, kita ada masalah kuantitas. Di beberapa tempat yaitu kota besar terpenuhi. Tapi di daerah-daerah terpencil, sulit. Kalau kondisi sekarang ketersediaan nakes tidak ditambah, dan banyak yang wafat, akan semakin timpang di daerah-daerah terpencil."

"Kalau nakesnya enggak ada, siapa yang akan menjalankan fungsi layanan kesehatan?"

Sementara di seluruh dunia, diperkirakan 80.000 - 180.000 tenaga kesehatan meninggal dunia akibat Covid-19, hingga Mei 2021. WHO memperkirakan ada 135 juta tenaga kesehatan di seluruh dunia, namun kebanyakan dari mereka belum mendapat vaksinsai.

"Data dari 119 negara menunjukkan bahwa rata-rata, dua dari lima petugas kesehatan di seluruh dunia telah mendapat vaksinasi penuh," kata Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Tapi tentu saja, rata-rata itu menutupi di seluruh wilayah dan kelompok ekonomi."

Lebih jauh ia mengatakan, kurang dari satu dari 10 tenaga kesehatan yang divaksinasi penuh di Afrika. Jumlah ini jauh lebih kecil ketimbang cakupan vaksinasi tenaga kesehatan di negara berpenghasilan tinggi, yang mencapai delapan dari 10 tenaga kesehatan. 

Kegagalan menyediakan vaksin bagi negara-negara berpenghasilan rendah juga disorot oleh Dr Bruce Aylward, pejabat senior WHO, yang menyimpulkan bahwa itu artinya krisis Covid bisa "berlarut-larut hingga 2022".

Hingga saat ini, baru hampir 5% populasi Afrika yang telah mendapatkan vaksinasi, jauh lebih rendah ketimbang benua-benua lain, yang mencapai 40% dari total populasi.

Kebanyakan vaksin Covid digunakan di negara berpenghasilan tinggi dan menengah atas. Sementara Afrika hanya berkontribusi 2,6% dari total vaksinasi global.

Ide awal di balik Covax - program vaksinasi global yang didukung PBB untuk mendistribuskan vaksin secara merata - adalah bahwa semua negara akan dapat memperoleh vaksin termasuk dari negara yang kaya, tapi kebanyakan negara-negara G7 memutuskan untuk menahan diri begitu mereka mulai membuat kesepakatan pribadi dengan perusahaan farmasi.

Negara maju diimbau mengalah dalam antrean vaksin global

Aylward mengimbau negara-negara kaya untuk mengalah dalam antrean vaksin global, sehingga perusahaan farmasi dapat memprioritaskan negara-negara berpenghasilan terendah sebagai gantinya.

Dia mengatakan negara-negara kaya perlu "menginventarisasi" komitmen sumbangan mereka yang dibuat pada pertemuan puncak seperti pertemuan G7 di St Ives musim panas ini. "Saya dapat memberitahu Anda bahwa kita tidak di jalur [yang benar]," katanya. 

"Kita benar-benar perlu mempercepatnya, atau Anda tahu, pandemi ini akan berlangsung selama satu tahun lebih lama dari yang seharusnya."

People's Vaccine - sebuah aliansi kelompok amal - telah merilis angka baru yang menunjukkan hanya satu dari tujuh dosis yang dijanjikan oleh perusahaan farmasi dan negara-negara kaya yang benar-benar mencapai tujuan mereka di negara-negara miskin.

Aliansi yang terdiri dari Oxfam dan UNAids itu juga mengkritik Kanada dan Inggris karena kedua negara itu mengadakan vaksin untuk populasi mereka sendiri melalui Covax.

Angka resmi menunjukkan bahwa awal tahun ini Inggris menerima 539.370 dosis Pfizer dari Covax, sementara Kanada mengambil di bawah satu juta dosis AstraZeneca.

Penasehat Kesehatan Global Oxfam, Rohit Malpani, mengakui bahwa Kanada dan Inggris secara teknis berhak mendapatkan vaksin melalui jalur ini setelah membayar ke mekanisme Covax, namun dia mengatakan itu masih "visa diperdebatkan secara moral" mengingat kedua negara telah memperoleh jutaan dosis melalui perjanjian bilateral mereka sendiri.

Adapun, pemerintah Inggris menunjukkan bahwa negara itu adalah salah satu negara yang telah "memulai" Covax tahun lalu, dengan sumbangan sebesar £548 juta, sekitar Rp10,6 triliun.

Inggris juga telah mengirimkan lebih dari 10 juta vaksin ke negara-negara yang membutuhkan, dari total total 100 juta yang dijanjikan. Sementara, pemerintah Kanada menekankan bahwa mereka sekarang telah berhenti menggunakan vaksin Covax.

Menteri Pembangunan Internasional negara itu, Karina Gould, mengatakan: "Segera setelah menjadi jelas bahwa pasokan yang kami dapatkan melalui kesepakatan bilateral kami akan cukup untuk penduduk Kanada, kami mengembalikan dosis telah kami dapatkan dari Covax, sehingga itu dapat didistribusikan kembali ke negara-negara berkembang."

Covax awalnya bertujuan untuk mengirimkan dua miliar dosis vaksin pada akhir tahun ini, tetapi sejauh ini baru mengirimkan 371 juta dosis. (*)