Sekolah dengan PTM Dibuka Lagi, Epidemologi Mengkhawatirkan 'Infeksi Meningkat dan Bisa Mengerikan'

"Di tengah bergulirnya vaksinasi pada siswa dan tenaga pendidik sesuai target, pembukaan pembelajaran tatap muka (PTM) mulai diberlakukan"

PEKANBARU - Beberapa sekolah kini telah menjalankan simulasi PTM dari sekarang. Termasuk di Kota Pekanbaru yang kini sudah memasuki Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat [PPKM] Level 2. Tetapi terdapat 44 Sekolah Menengah Pertama [SMP] dan 325 Sekolah Dasar Negeri [SDN] di Kota Pekanbaru sendiri melakukan PTM sebagiannya telah melaksanakan vaksinasi.

Epidemiologi Riau, dr Wildan Asfan Hasibuan menyikapi dimulainya PTM dapat dilakukan jika tingkat kasus positif (positivity rate) infeksi virus corona di suatu daerah rendah atau kurang dari 5% sehingga masuk dalam kategori zona aman. "Itu bagaimana logikanya saat kasus harian masih ada tapi saya khawatir sekolah malah dibuka? Tetapi angka positivity rate dan tingkat penularannya masih ada. Ini bisa mengerikan, transmisi di kalangan murid akan tinggi, dan menciptakan klaster sekolah," kata Wildan Asfan Hasibuan yang mengkhawatrikan, Selasa (5/10) kemarin.

Diakuinya, tingkat positif di Riau berada di angka terendah yang artinya memiliki penularan sangat rendah tetapi bagi murid jika harus bersekolah tetap dikhawatirkan. Secara Nasional, Riau masih berada di tingkat 18 dari seluruh provinsi penambahan jumlah kasus harian, sementara di Kota Pekanbaru sendiri pernah mengalami seluruh wilayah kecamatan zona merah hingga diberlakukan PPKM level 4.

Sementara itu, H Darmawi Werdana Zalik Aris dari Lembaga Melayu Riau [LMR] dalam pengamatanya menilai PTM bisa dilakukan jika seluruh tenaga pendidik telah divaksin, sarana prasarana sekolah menunjang pelaksanaan protokol kesehatan, serta terdapat pengawasan dan evaluasi yang ketat dari pemerintah daerah, guru, hingga masyarakat.

"Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, menargetkan akhir Juni, sekitar lima juta pendidik dan tenaga pendidik menerima vaksin sehingga pada tahun ajaran 2021/2022, sekitar pada Juli, pembelajaran tatap muka dapat dilakukan," sebutnya.

Pelaksanaan PTM di level 2

"Saya senang sekali bisa masuk sekolah kembali karena hampir setahun di rumah. Yang dirindukan adalah keramaian di sekolah seperti sama teman yang selama ini tidak bertemu," ungkap seorang siswa kelas IX SMP Negeri di Pekanbaru usai melaksanakan PTM, Selasa (5/10).

Ini adalah hari kedua fase pertama bagi murid SMP dalam melaksanakan simulasi PTM. Pembelajaran berlangsung dua jam dari pukul 07.00 hingga 09.00 WIB yang diisi tiga mata pelajaran. "Secara keseluruhan berjalan kondusif dan sesuai dengan protokol kesehatan. Anak-anak berangkat dan pulang dijemput orang tua. Kemudian memakai masker, cuci tangan, cek suhu tubuh," kata Sekretaris Dinas Pendidikan [Disidk] Kota Pekanbaru, Drs H Muzailis MM dikontak ponselnya, Rabu (6/10).

Muzailis tidak meragukan PTM yang sudah diberlakukan, tetapi Ia meyakinkan sudah 43 persen seluruh siswa divaksin. Syarat dijalankan, jumlah murid dalam satu kelas berjumlah sekitar 16 orang atau 50% dari jumlah siswa dengan jarak antar kursi sekitar satu meter, sebutnya.

Murid yang tinggal di zona berbahaya tidak bisa mengikuti PTM dan hingga kini sudah 80% guru dari sekolah itu yang menerima vaksin tahap dua, dan sisanya vaksin tahap satu, kata dia.

Pelaksanaan PTM diikuti 50% atau maksimal 18 murid dengan jam belajar dari 08.00 hingga 10.00 WIB. Muzailis mengatakan pelaksanaan PTM sekolah bersifat simulasi. "Ini untuk pemanasan membiasakan anak bangun, mandi pagi, pakai seragam, dan sarapan. Ini sulit karena anak-anak sudah setahun tidak sekolah," kata dia.

Muzailis tidak merincikan dari 44 Sekolah Menengah Pertama [SMP] dan 325 Sekolah Dasar Negeri [SDN] di Kota Pekanbaru yang melaksanakan PTM. Namun Ia mengakui sebagian guru telah divaksin. "Untuk guru sudah divaksin siap melakukan tatap muka, kekebalannya sudah muncul karena sudah beberapa waktu yang lalu," kata dia.

Tapi Epidemiologi Riau, dr Wildan Asfan Hasibuan, mendukung program PTM mengingat dampak negatif yang ditimbulkan pelaksanaan PJJ. Namun, pelaksanaan itu tidak bisa dilakukan saat tingkat penyebaran virus corona masih tinggi, katanya.

"Pada saat kasus hariannya masih tinggi artinya positivity rate, tingkat penularannya masih tinggi," kata dia.

Menurut Wildan Asfan Hasibuan, sebelum mengizinkan sekolah dibuka, pemerintah harus terlebih dahulu memutus jaring penyebaran Covid-19, dengan cara meningkatkan tes, penelusuran kontak, serta pembatasan sosial. "Guru divaksin itu tidak lantas aman, Sinovac itu efikasinya 65,3%, artinya 34,7% guru masih bisa terinfeksi, apalagi muridnya yang tidak divaksin."

"Tetapi potensi penularan mulai dari rumah, di perjalanan, di dalam sekolah, pulang sekolah," kata Wildan Asfan Hasibuan.

Lantas apa solusinya? Menurut Wildan, suatu daerah bisa melaksanakan PTM jika tingkat infeksi harian berada di bawah 5% dan masuk dalam zona hijau - penularan Covid rendah. "Kalau 5% hingga 10% itu sedang, bisa PTM tapi dengan syarat protokol kesehatan ketat seperti semua harus diswab atau antigen untuk memitigasi resiko. Sanitasi baik, thermogun, dan hand sanitizer.

"Tapi kalau di atas 10% itu tinggi, tidak boleh PTM. Lalu, anak diberikan vaksin Pfizer yang bisa untuk usia enam tahun ke atas. Kasihan anaknya kalau harus sekolah tapi belum diimuniasi," ujarnya.

Jangan sampai sekolah jadi klaster Covid-19

Kembali disebutkan H. Darmawi Werdana Zalik Aris dari Lembaga Melayu Riau [LMR] juga mendukung PTM diberlakukan. "Karena PJJ membuka fakta bahwa kualitas murid menjadi menurun, kekerasan pada anak meningkat, paparan terhadap gadget meningkat dari kecanduan," kata dia.

Namun, pelaksanaan PTM harus dilakukan dengan persiapan matang dan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat. "Sebentar lagi memasuki tahun ajaran baru, tapi masih banyak sekolah yang sarana prasarananya belum siap, seperti sanitasinya buruk. Pemantauan kami, satu dari tiga toilet sekolah itu tidak layak. Lalu tempat cuci tangan tidak ada," kata Darmawi.

Kemudian, dia mengakui hingga saat ini, masih banyak tenaga pendidik yang belum divaksin. "Sekolah juga masih ada yang belum melakukan pemetaan siswa dan guru seperti tinggal dimana, bagaimana ke sekolah, pernah bertemu dengan kasus positif, peta itu harus dilakukan jangan sampai sekolah jadi klaster Covid-19," kata Darmawi.

Pemerintah harus memberikan alokasi dana operasional kepada sekolah untuk mempersiapkan hal tersebut. "Dampak positif PTM itu, kualitas bisa baik, angka kekerasan anak tidak ada lagi, pembelajaran berjalan efektif. Tapi negatifnya jika tidak dipersiapkan matang, akan ada klaster baru di sekolah," katanya.

Alasan PTM dilakukan

Muzailis kembali menilai alasan dilakukannya PTM dibulan ini. Pertama, Covid-19 memiliki resiko yang lebih tinggi menginfeksi tenaga pendidikan, sementara infeksi pada anak umumnya tidak bergejala. Kedua, resiko transmisi Covid-19 lebih besar saat anak di beraktivitas di luar sekolah, bukan saat PTM di dalam kelas. Ketiga, menyoroti perkembangan pendidikan yang tertinggal jauh akibat terdampak Covid-19 juga.

"Kita lihat statistik yang cukup mengkhawatirkan, pastinya ketertinggalan akan dialami, tapi kita mau ketinggalan seberapa jauh ya," kata dia.

"Jadi ini benar-benar keputusan kita sebagai pembuat kebijakan dan keputusan pemerintah dan semua instansi yang peduli ke anak-anak kita bahwa kita harus secepat mungkin mengembalikan anak untuk melakukan tatap muka," ujarnya.

Sementara Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri menilai pelaksanaan vaksinasi tingkat pelajar di sekolah-sekolah swasta dan negeri di Kota Pekanbari dinilai belum berjalan dengan maksimal. "Pihak sekolah sekolah disarankan mendata para siswa untuk segera dilaporkan ke Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru," kata dia, Selasa (5/10).

"Pihak sekolah baik itu Sekolah Negeri ataupun Sekolah Swasta untuk mendata siswanya, serahkan ke instansi pendidikan untuk vaksinasi. Jika para siswa terdata di Disdik Pekanbaru, pengajuan permintaan vaksin ke Dinas Kesehatan (Diskes) Kota Pekanbaru lebih mudah proses permintaan vaksin ke instansi terkaitnya lebih cepat, mereka tahu berapa jumlah vaksin  yang harus dipersiapkan untuk vaksinasi pelajar ini," sebutnya.

Kalau persediaan vaksin di Kota Pekanbaru tidak mencukupi, Diskes pun akan dipermudah dalam pengajuan permintan vaksin ke Pemerintah Pusat jika semua itu terdata. "Segeralah lakukan pendataan agar tahapan vaksinasi bagi pelajar ini dapat terlaksana dengan cepat," katanya menambahkan vaksinasi pelajar dinilai sangat perlu, mengingat para siswa di Pekanbaru beberapa bulan terakhir sudah mengikuti Pembelajaran TMT. (rp.sdp/*)