Syamsuar Sudah Undur Diri yang Disambut Sidang Paripurna di DPRD Riau, 'Tetapi Participating Interest Blok Rokan Semakin tak Jelas'

PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - DPRD Riau mulai kesal karena participating interest (PI) 10 persen dari Blok Rokan senilai kurang lebih Rp800 miliar yang dijanjikan pemerintah pusat tak kunjung jelas hingga kini.

"Syamsuar sudah mengundurkan diri tetapi participating interest [PI] Blok Rokan semakin tak jelas."

"Akhirnya sampai pak Gubernur mengundurkan diri belum juga selesaikan soal PI. Ini menandakan kinerja yang mendampingi pak Gubernur tidak fair," kata Sekretaris Komisi II DPRD Riau Husaimi Hamidi, Senin (2/10).

Padahal, Syamsuar diketahui sudah menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai gubernur Riau karena ingin mengikuti kontestasi Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

Sedangkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sudah sejak Juni 2023 lalu mengatakan bahwa PI 10 persen itu akan segera terealisasi.

Pendamping yang dimaksud Husaimi adalah Biro Ekonomi Pemprov Riau dan BUMD PT Riau Petroleum yang ditugaskan untuk mengurus PI 10 persen tersebut.

"Pertama Biro Ekonominya, yang kedua Riau Petroleumnya, terlihat tak mampu untuk mengurus ini," ujarnya.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Riau, Syafaruddin Poti, khawatir persoalan PI ini akan menyebabkan Riau defisit anggaran pada 2024. Sebab nilai Rp800 miliar tersebut sudah dicatat masuk ke dalam buku APBD.

"Ini tidak bisa diselesaikan oleh Direkturnya dan pemerintah provinsi Riau, tentu APBD kita tahun 2024 nanti akan defisit. Jadi kita minta keseriusan," sebutnya.

Sebelumnya kekhawatiran juga dilontarkan anggota komisi V DPRD Riau, Ade Hartati.

Ia khawatir bahwa PI 10 persen itu hanya janji manis setelah PT Pertamina mengambil alih dan mengelola sepenuhnya Blok Rokan yang merupakan kawasan penghasil minyak nomor dua terbesar di Indonesia itu.

"Jangan-jangan hanya angan-angan kita, perspektif kita dapat 10 persen PI tapi hitungannya bagaimana tidak tahu," pungkasnya.

"Terima kasih pak Syamsuar beserta wakil yang sudah memimpin Riau selama periode menjabat. Meski sebagai rakyat yang bayar pajak masih sangat kecewa," kata dia.

Pertama, Rawa melanjutkan, adalah janji semasa Syamsuar kampanye di Pilgubri 2019 yang tidak kelihatan pencapaiannya. Harusnya Syamsuar mengumumkan apa saja janjinya dulu dan apa yang sudah direalisasikan.

"Kedua, korupsi makin menjadi-jadi. Belum ada terobosan yang bertujuan untuk memberantas korupsi. Ketiga, (perbaikan) infrastruktur baru bergerak setelah heboh (di media sosial). Itu pun belum merata," ujarnya.

Hal keempat yang mengecewakan dari kinerja Syamsuar menurut Rawa adalah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang justru muncul kembali jelang kemundurannya.

"Kelima, belum dijumpai terobosan untuk perbaikan layanan jasa dan kebutuhan masyarakat. Beberapa kabupaten seperti Bengkalis, Kepulauan Meranti dan Inhil dengan tingkat kesenjangan tertinggi tapi belum tahu kita terobosan yang dibuat apa?" pungkasnya.

Namun lain lagi disebutkan Pengamat politik dan kebijakan publik, Dr Rawa El Amady yang mengapresiasi Syamsuar yang sudah memimpin Riau selama ini. Namun ia memiliki beberapa catatan.

Syamsuar telah menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Gubernur Riau (Gubri) kepada DPRD Riau. Besok, Kamis 5 Oktober 2023 akan diumumkan secara resmi dalam rapat paripurna DPRD Riau.

"Diketahui Syamsuar mengundurkan diri karena akan mengikuti kontestasi Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024."

"Syamsuar dan partai naungannya, Golkar, mengincar kursi DPR RI."

Rawa El Amady mengungkit kembali kebijakan Syamsuar semasa masih menjabat sebagai Bupati Siak periode tahun 2011-2019.

Kala itu di tahun 2015 Syamsuar mengesahkan desa-desa adat yang berada di Siak. Namun hingga kini desa-desa tersebut belum mendapat kode desa dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Harusnya dia bertanggung jawab atas kebijakannya ini sehingga desa-desa tersebut bisa definitif," tutup Rawa.

Untuk diketahui, Syamsuar bersama wakilnya, Edy Natar Nasution, merupakan peraih suara terbanyak saat kontestasi Pilgubri tahun 2019 lalu.

Syamsuar merupakan Bupati Siak dua periode sementara Edy merupakan Komandan Korem 031 Wirabima Riau. Kala itu Edy mengundurkan diri dari jabatannya demi ikut Pilgubri.

Pasangan Syamsuar-Edy Natar berhasil mengalahkan tiga paslon lain dalam Pilgub Riau yaitu Lukman Edy-Herdianto, Firdaus-Rusli Effendi, dan Arsyadjuliandi Rachman-Suyatno.

Sementara Wakil Ketua DPRD Riau, Agung Nugroho, mengungkapkan bahwa badan musyawarah (Banmus) DPRD Riau telah menentukan jadwal resmi pengumuman surat pengunduran diri Syamsuar sebagai gubernur. Itu akan diumumkan pada rapat paripurna Kamis 5 Oktober 2023 ini.

"Sudah (rapat Banmus). Rapat paripurna dengan agenda pengumuman pengunduran pak Syamsuar dari jabatannya sebagai gubernur dijadwalkan hari Kamis 5 Oktober," kata dia.

Agung menjelaskan bahwa rapat paripurna itu adalah bagian dari proses berhentinya seorang gubernur. Bukan rapat penetapan disetujui atau tidaknya sebab selanjutnya akan diproses oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Rapat paripurna seperti biasa tidak ada yang istimewa, setelah itu baru DPRD Riau surati Mendagri untuk proses selanjutnya," jelasnya.

Diketahui, Syamsuar telah mengirimkan surat pengunduran dirinya sebagai gubernur pada bagian kesekretariatan DPRD Riau pekan lalu.

Syamsuar mengundurkan diri sebagai syarat wajib yang diatur UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang diubah menjadi UU Nomor 9 Tahun 2015 karena dirinya akan maju ke DPR RI sebagai bakal calon legislatif (caleg) pada Pileg 2024 nanti. (*)