Tahun 2023 Penuh Ketidakpastian dalam Dunia Politik, 'bisa Mengakibatkan Persatuan Tercabik-cabik'

PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Tahun 2023 merupakan tahun politik, karenanya perlu dijaga inflasi, ekonomi, hingga pangan.

"Tahun 2023 penuh ketidakpastian dalam dunia politik bisa mengakibatkan persatuan tercabik-cabik."

"Tahun 2023 juga jangan sampai ada perbedaan politik, bisa membuat persatuan tercabik," kata Gubernur Riau, Syamsuar menyikapi tahun politik ini, Senin (2/1/2023).

Tetapi Gubri kembali menyebutkan, walaupun tahun 2023 merupakan tahun politik yang penuh ketidakpastian itu, Riau tetap harus optimis dengan tetap kerja dengan benar.

"Jadi tergantung diri sendiri, pokoknya kita kerja benar saja. Tahun politik sudah menjadi ketetapan dalam suatu negara, akan ada banyak hal yang terjadi ditahun-tahun menegangkan ini," sebutnya.

"Tak terkecuali tahun politik dikenal dengan saling menjatuhkan dan mencari-cari kesalahan," kata Gubri Syamsuar menyikapi.

Menurutnya, upaya serius dari pemerintah maupun rakyat terus dilakukan untuk saling bekerja sama untuk menyejukkan suasana.

"Begitupun melihat polarisasi anak bangsa yang begitu tajam menjelang Pilpres dan Pilkada 2024. Jadi pilihan politik dalam demokrasi merupakan perbedaan lumrah, namun menjadi tak wajar ketika perbedaan tersebut menjadi kontraporduktif," diakuinya.

Gubernur Syamsuar mengajak tahun politik sebaiknya untuk tetap bekerja, "bukan malah mengabaikan kewajiban dalam bertugas yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat Riau," ungkapnya.

"Walaupun Pilkada dan Pileg, Insya Allah aman. Jangan sampai gara-gara politik kita tidak bekerja. Kita kerja dulu untuk rakyat riau," yakinnya.

Ditahun politik, Gubernur Syamsuar berpesan agar seluruh masyarakat tetap menjaga suasana aman dan kondusif. 

Tetapi Pengamat Politik Universitas Islam Riau (UIR) Dr Panca Setyo Prihatin, S.I.P, M.Si sebelumnya menilai soal Pilpres 2024 yang semakin hari kian memanas yang bisa dilihat di jagat media.

"Pilpres baru berlangsung pada tahun 2024, namun panasnya sudah sampai saat ini. Melalui media sosial, masing-masing kubu membela mati-matian pasangan yang dibela. Seolah kubu A, pasti benar dan harus dibela mati-matian; sementara kubu lain pasti salah dan harus dihujat dan dibully sedemikian rupa demi kemenangan pasangan yang diusung," sebutnya menyikapi.

Menurutnya, bila dilihat dari skala prioritas bangsa-negara, kepentingan mana yang jauh lebih utama dan diperjuangkan antara Pilpres lima tahunan (yang pada realitanya menimbulkan riak-riak perbedaan tajam yang bisa menggerus persatuan) atau persatuan dan kesatuan anak bangsa?

Tentu saja, semua menginginkan keduanya tak perlu dinegasikan. Idealnya hajatan Pilpres walaupun berbeda-beda pilihan tetap dalam kondisi sejuk dan damai, harapnya.

Hanya saja, siapakah yang bisa menjamin situasi tetap aman terkendali, sehingga tak merusak kesatuan dan kerukunan? Mau tidak mau, masing-masing dari kita sebagai anak bangsa (baik pemerintah maupun rakyat) mempunyai andil dan peran untuk mengkondisikannya.

"Ketika melihat fenomena-fenomena yang mengarah pada perpecahan, sebaiknya segera diatasi dan dicari solusinya agar tidak menyebar luas," sebutnya.

Jangan sampai sejarah pilu yang merenggut persatuan anak bangsa terulang kembali hanya gara-gara pilihan politik yang berbeda.

Contohnya, deklarasi Partai Nasdem usung Anies Baswedan adalah soal kecerdasan partai ini dalam menangkap momentum politik mengingat arus deras harapan publik yang dilihat melalui hasil survei.

Karena berbagai lembaga survei yang kredibel dan keinginan dari berbagai poros partai Nasdem di daerah yang menginginkan Anies Baswedan sebagai capres yang memiliki elektabilitas tinggi bersama Ganjar dan Prabowo. "Sikap Nasdem mendukung Anies menjadi menarik karena nasdem saat ini masih dalam lingkaran partai pendukung kekuasaan," ujar Panca.

Artinya lanjut Panca, benefit politik Nasdem dengan mendukung Anies akan lebih besar daripada berdiam mengikuti selera rezim yang akan berakhir dalam dua tahun kedepan.

"Ini soal kelihaian dalam membaca peluang dan arah politik jelang Pemilu 2024," ujar Panca.

Terkait dengan kondisi di Riau menurut Panca, polarisasi dukungan akan mengikuti skenario yang ada di pusat dan benturan kepentingan bisa terjadi juga di daerah akibat perbedaan dukungan yang terjadi tapi dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah di provinsi Riau.

"Untuk posisi Kader Nasdem sendiri di Pilkada, saya kira tidak terlalu berdampak besar karena Edi Natar sebagai wagub selama ini cukup tunak menjalankan tugas-tugasnya," jelas Panca. (*)