Tenaga Medis Belum Terima Insentif Ditengah Melawan Wabah Virus Corona

PEKANBARU - Tenaga medis kesehatan hingga kini belum menerima insentif ditengah melawan wabah virus corona. Ini terungkap setelah hearing bersama komisi V DPRD Riau, Kamis 3 Juni 2021) dimana seluruh perwakilan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten dan Kota se-Riau menyampaikan kondisi mereka masing-masing dalam penanganan pasien Covid-19.

Wakil ketua DPRD Riau, Agung Nugroho yang menerima rombongan ini menyampaikan dikumpulkannya seluruh Dirut ini juga bagian dari cara Dewan evaluasi penanganan Covid di Riau. Apalagi Sebagaimana target Presiden dua Minggu dipantau belum juga mencapai target ataupun belum sukses menurunkan kasus di Riau. "Jadi mengumpulkan para rumah sakit juga bagian dari pengawasan setelah dua Minggu kunjungan presiden ke Riau," kata Agung Nugroho pada wartawan.

Menurut Agung Nugroho, apapun persoalan yang dihadapi Rumah Sakit tersebut harus diperhatikan dan langsung diperhatikan pemerintah. "Saya akan sampaikan langsung dengan pak Gubernur kondisi yang terjadi di Kabupaten dan Kota ini, karena ini sangat bersentuhan dengan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Terutama masalah insentif tenaga kesehatan, dan kekurangan ICU serta kekurangan tenaga medis dan dokter juga akan menjadi atensi penting dalam upaya menurunkan kasus Covid-19 di Riau. "Kita ingin agar kasus Covid di Riau bisa turun dan tidak hanya tugas tenaga kesehatan melainkan semua pihak harus terlibat juga,"ujar Agung Nugroho.

Sebelumnya para perwakilan dari rumah sakit di daerah menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di antaranya di Kabupaten Meranti tidak tersedia ruang ICU di Rumah Sakit Umumnya. Di Siak kendala yang dihadapi dengan jumlah kasus Covid yang tinggi, kekurangan dokter dan tenaga perawat lainnya. Sehingga kondisi ini menjadi persoalan yang sangat penting dan harus ada solusi, apalagi kasus Covid di Riau belum juga memperlihatkan angka penurunan. Persoalan lain belum diterimanya insentif dari pemerintah, sebagaimana yang dijanjikan pemerintah melalui Permenkes sebelumnya. Masing-masing Dirut RSUD dari 12 Kabupaten dan Kota menyampaikan persoalannya pada hearing tersebut. rp.sul/*)