Transfer Pusat Terpotong Lagi Jadi Pengaruhi APBD Riau 2026, 'Tunda Bayar Kembali Menghantui'

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau harus melakukan prediksi realistis untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni Riau 2026.

Anggota Banggar DPRD Provinsi Riau Monang Pasaribu, mengatakan hal itu karena pemerintah pusat sudah mewanti-wanti akan memotong dana Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar 20 persen.

"Artinya, kegiatan kita tahun 2026 harus di bawah dana bagi hasil kita hari ini. Jangan sampai, anggaran belanja lebih tinggi dari perkiraan pendapatan, sehingga tidak terjadi tunda bayar seperti saat ini. Jadi harus realistis," ujar Monang Pasaribu, Jumat (12/9).

Monang menjelaskan, Pemprov dan DPRD Riau saat ini belum menyusun Rancangan APBD Riau 2026. Kedua lembaga tersebut masih fokus mengejar target untuk mengesahkan APBD Perubahan 2025. 

"Belum. Kita targetkan APBD Perubahan selesai akhir September 2025. Setelah itu baru pembahasan APBD Murni 2026," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau Edy Basri mengatakan, akibat pemotongan transfer pusat, maka Riau hanya akan menerima sekitar Rp600 miliar pada tahun 2026.

Untuk menghadapi krisis ini, pihaknya mendesak Pemprov Riau mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan lain. Seperti pajak daerah dan deviden BUMD.

"Pemprov Riau harus mengoptimalkan pendapatan-pendapatan dari sektor pajak. Kemudian BUMD Riau juga harus digenjot agar menghasilkan keuntungan," pungkasnya.

Sementara Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau, Suyadi memprediksi APBD-P Riau 2025 hanya Rp8,5 triliun.

Nilai APBD-P Riau 2025 diprediksi sekitar Rp8,5 triliun, angka ini berkurang sekitar Rp500 miliar dibandingkan nilai APBD 2025 yang ditetapkan Rp9 triliun.

Terkait prediksi tersebut, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau, Suyadi mengatakan, pembahasan APBD-P Riau 2025 belum final. Ditargetkan, angka pasti nilai APBD-P 2025 akan diketahui pada 29 September 2025.

"Itu masih prediksi, belum final dan masih dibahas," ujarnya.

Selain itu, meskipun akan mengalami penurunan, Suyadi mengatakan alokasi anggaran akan digunakan untuk kebutuhan prioritas. Apalagi, Provinsi Riau telah menerima alokasi anggaran dari APBN 2025 sebesar Rp 25,12 triliun.

"Jalan provinsi Riau rusak mudah-mudahan teratasi dan saat lebaran sudah mulus, apalagi Riau mendapat dana dari pusat Rp 25,12 triliun," jelasnya.

Selain itu, Zulhendri yang  merupakan Anggota Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Riau, mengatakan, DPRD Provinsi Riau berkomitmen agar APBDP Riau 2025 tetap diutamakan untuk kebutuhan wajib dan pokok.

"Dengan kondisi ini, layanan publik dan hak-hak pokok masyarakat harus kita dahulukan. Misalnya gaji pegawai, ini kewajiban. Kemudian pembangunan infrastruktur yang menjadi jantung perekonomian," jelasnya.

Ia mengimbau agar Pemprov Riau dan DPRD Riau "ikat pinggang" dan saling bersinergi dengan baik untuk menunaikan kewajiban-kewajiban yang harus dibayar dalam APBD-P Riau 2025. (*)