'Ribuan Karyawan Gagal Divaksin', Malinton Purba Humas PT Musim Mas: Aksi Tanggung Jawab Ini Pakai Prosedur

"Wacana vaksin gotong royong masih menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat. Kendati begitu, bagi para pengusaha, ini merupakan langkah inisiatif untuk keluar dari pandemi yang diharapkan ekonomi bisa kembali pulih"

aksin gotong royong merupakan upaya pengusaha sekaligus tanggung jawab perusahaan bagi karyawan perusahaan untuk melindungi dari paparan COVID-19.

Menyikapi ini Malinton Purba, Humas PT Musim Mas [MM] mengakui tiap perusahaan memang akan melakukan vaksin gotong royong ini yang diberikan pada karyawan. “Jadi ini bentuk tanggung jawab pengusaha kepada karyawannya, sekaligus membantu mempercepat herd immunity yang ingin dicapai pemerintah. Ya kalau ada yang mau membantu untuk mempercepat pemulihan, kita tidak menolak,” kata dia dalam pembicaraannya dikontak ponselnya belum lama ini.

Malinton tak menampik vaksin gotongroyong di lakukan diperusahaan juga memakai prosedur, "kami sedang menunggu realisasi persetuajuan dari Kamar Dagang Indonesia [Kadin] Riau mungkin dapat terealisasi pada bulan September ini juga," katanya yang mengaku belum bisa memastikan jadwal vaksinasi pada lebih dari 2000 karyawan bekerja di perusahaan itu.

Komite Penangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dalam melakukan Vaksin Gotong Royong kenyataannya lebih mendahulukan daerah Kalimantan. "Jadi kita masih menunggu, sebelumnya sudah diajukan, mudah-mudahan secepatnya terealisasi," sambungnya lagi melalui pesan WhatsApp [WA], Kamis (16/9) tadi ini.

Tapi Malinton merincikan tidak seluruhnya karyawan PT MM di vaksinasi. Lantaran sebelumnya ada sebagian karyawan dilingkungan tempat tinggalnya terlebih dahulu sudah divaksinasi di wilayah kecamatan. Pada pelaksanaannya, menurut Malinton lagi, pengusaha mengusulkan membantu dengan cara memvaksinasi terhadap karyawan, apalagi ini tidak mengganggu program vaksinasi pemerintah, tidak mengambil hak orang lain, justru mempercepat vaksinasi, "jadi mungkin selesai di Kalimantan baru mungkin perusahaan kita akan mendapat gilirannya," sebutnya.

Ahli Soroti Ketidaksinkronan Program Vaksin Mandiri

Dicky Budiman, Epidemiolog asal Griffith University Australia, menyebut ada ketidaksinkronan antara program vaksinasi mandiri dengan vaksin program pemerintah. Ia mengatakan hal ini karena vaksin mandiri akan diberikan pada kelompok yang entitasnya pegawai dan bukan kelompok masyarakat yang rawan, yang menjadi tujuan program vaksinasi gratis pemerintah. 

Dicky Budiman juga menyubutkan, ini semua bergantung orang itu bekerja di perusahaan (yang mendaftar vaksin) atau enggak, "Nah itu yang tidak selaras," kata Budi dalam acara diskusi virtual yang digelar LaporCovid belum lama ini.

Dicky menegaskan tujuan program vaksinasi adalah mengurangi angka penularan dan kematian dengan cara melindungi kelompok masyarakat yang memiliki risiko infeksi atau terdampak Covid-19 yang tinggi. Dicky menyebut kelompok terdampak adalah tenaga kesehatan, lansia dan orang-orang yang memiliki komorbiditas. "Fokusnya untuk menyelamatkan semakin banyak nyawa. Orang-orang yang beresiko, bukan orang yang bekerja di institusi, yang di pabrik," terang Dicky.

Dicky juga menyinggung kewajiban pemerintah untuk menyediakan kesetaraan vaksin, karena vaksin adalah untuk kesehatan publik bukan sebagai barang ekonomi. "Pandemi (adalah) global high crisis, kesehatan masyarakat yang harus direspon dengan public health intervention. Fokusnya pada tindakan preventif, pencegahan, baru ditunjang dengan kuratif, rehabilitatif." tegasnya.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati, yang juga menjadi pembicara dalam diskusi tersebut mengutarakan kualitas program vaksinasi pemerintah bisa berkurang kualitas dan pelaksanaannya akibat vaksinasi mandiri. Ia juga menyebut vaksinasi gotong royong yang tidak terjangkau kelompok yang tidak mempunyai uang.

"Orang-orang dalam kondisi miskin, marjinal, minoritas dan lain-lain harus dapat sesuatu yang lebih. Kalau kesempatannya sama, perlakuannya sama padahal posisi dan latar belakangnya berbeda itu diskriminasi," ujarnya.

Pemerintah berlakukan vaksin gotong royong

Seperti diketahui vaksinasi mandiri atau vaksinasi gotong royong secara resmi telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2021 yang terbit pada Rabu 23 Februari 2021 lalu. Dalam pernyataannya, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi menjelaskan vaksinasi mandiri adalah pelaksanaan vaksinasi kepada karyawan atau buruh yang pendanaannya ditanggung perusahaan.

Sementara vaksin program memprioritaskan para tenaga kesehatan, pekerja di ruang publik, termasuk pedagang dan guru. Pemerintah sendiri menegaskan bahwa jenis vaksin yang digunakan dalam vaksinasi mandiri/gotong-royong berbeda dari vaksinasi program. Selain itu, pemerintah menjamin fasilitas kesehatan yang digunakan dalam vaksinasi program tidak boleh digunakan oleh vaksinasi mandiri. 

Juru Bicara Vaksinasi dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi menyatakan biaya layanan vaksinasi berbayar untuk individu ditetapkan pemerintah Rp879.140 per orang. "Harga itu sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4643/2021," kata Siti.

Biaya tersebut mencakup harga vaksin Covid-19 per dosis Rp321.660 ditambah dengan harga layanan Rp117.910 sehingga harga per dosis vaksin yang dibebankan kepada penerima manfaat seharga Rp439.570 per dosis. Maka biaya untuk dua kali suntikan vaksin sebesar Rp 879.140.

Sekretaris Perusahaan PT Kimia Farma Tbk, Ganti Winarno Putro mengatakan vaksin gotong royong untuk individu bisa didapatkan di delapan jaringan Klinik Kimia Farma. Ia menambahkan pembukaan pelayanan di delapan klinik secara bertahap dalam pelayanan vaksinasi Covid-19 berbayar bagi individu di Klinik Kimia Farma.

"Untuk layanan yang sudah siap ada di dua klinik, yaitu di Klinik Kimia Farma Senen, Jakarta Pusat dan Klinik Kimia Farma Pulogadung Jakarta Timur," katanya. "Untuk pendaftaran dan lain-lain, bisa melalui Kimia Farma Mobile".

Kemusian, karena banyaknya pro kontrak, PT Kimia Farma (Persero) Tbk memutuskan untuk membatalkan pelaksanaan vaksinasi individu atau vaksinasi berbayar, yang semula akan mulai dilaksanaan pada hari ini. Lantas, bagaimana nasib masyarakat yang sudah mendaftar untuk melakukan vaksinasi mandiri?

Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ganti Winarno Putro mengatakan, perseroan akan memberikan informasi terbaru terkait jadwal pelaksanaan vaksinasi berbayar kepada para peserta yang telah mendaftar. “Kita akan informasikan lebih lanjut untuk pelaksanaannya,” katanya menambahkan belum bisa memastikan kapan vaksinasi individu bakal dilaksanakan. Sebelumnya pihak Dinas Kesehatan [Diskes] Riau juga mendukungan vaksinasi gotong royong ini.

Sementara Dinas Kesehatan Provinsi Riau menyatakan sebanyak 1.800 dosis vaksin Covid-19 gotong royong bermerk Sinopharm dosis pertama sudah tiba di Riau dan telah diserahkan pihak PT Biofarma. Vaksin ini nantinya akan digunakan untuk vaksinasi para pekerja salah satu perusahaan swasta di Riau.

Vaksin gotong royong tersebut merupakan kegiatan pertama kali di Riau, dimana untuk tahap pertama ini, Riau akan dikirimkan sebanyak 5.588 dosis, dan saat ini yang sudah datang sebanyak 1.800 dosis.  "Sebagian langsung sudah dilakukan vaksinasi di lokasi perusahaan dengan fasilitas kesehatan dari rumah sakit Awal Bros A. Yani," kata Kepala Dinas Kesehatan Riau Mimi Yuliani Nazir didepan pers, Kamis (16/9) kemarin.

Mimi menjelaskan, maksud dari adanya vaksin gotong royong tersebut adalah untuk membantu pemerintah dalam program vaksinasi. Karena tentunya pemerintah memiliki keterbatasan dalam pencapaian program vaksinasi tersebut.

Menurutnya dengan adanya keterbatasan tersebut, muncullah vaksin gotong royong dengan maksud agar pemerintah bisa mencapai target vaksinasi. Dengan adanya vaksin gotong royong tersebut, pihaknya optimistis target vaksinasi di seluruh Indonesia dan Riau akan tercapai. "Insya Allah target vaksinasi khususnya di Riau bisa tercapai dengan adanya bantuan vaksinasi gotong royong ini."

“Pada prinsipnya, ketika pandemi ini cepat terselesaikan pemulihan ekonomi juga akan semakin cepat. Jadi apabila ada usaha mempercepat vaksinasi, maka percepatan ekonomi akan makin cepat juga,” ujarnya.

Mimi menambahkan, “Inisiatif pengusaha patut diapresiasi untuk mengikuti program vaksin gotong royong sehingga utilitas pabriknya bisa maksimal, yang tadinya 25% jadi naik 60-70%. Dari sisi perusahaan menguntungkan, dari sisi ekonomi juga pekerjanya bisa kembali bekerja sepenuhnya,” tegasnya.

Namun seperti disebutkan Juru Bicara Saatgas Covid-19 dr Indra Yovi memberikan satu catatan penting. “Bagi perusahaan, diharapkan yang bisa mengikuti vaksinasi gotong royong ini adalah padat karya, berada di zona merah COVID-19, lalu memiliki efek multiplayer yang besar pada perekonomian nasional,” imbuhnya.

“KADIN diminta mendata perusahaan yang tertarik mendaftar program vaksin gotong royong ini. Dalam dua pekan ada puluhan perusahaan yang tertarik, antusiasmenya sangat tinggi. Tujuannya memang agar perusahaan membantu membiayai karyawannya mendapatkan vaksin secara gratis”.

“Banyak memang perusahaan-perusahaan padat karya memiliki fasilitas kesehatan sendiri termasuk tenaga kesehatannya, jadi itu memungkinkan sekali, namun pelaksanaannya tetap memaki aturan,” tambah Yovi.

Menurutnya, perlu dilakukan sosialisasi untuk memperjelas posisi vaksin gotong royong ini di kalangan pekerja. “Jadi ketika nanti keluar aturannya, lebih jelas bahwa ini tidak ada niatan komersialisasi, benar-benar membantu percepatan vaksinasi, semua nanti dikontrol pemerintah. Jadi objektifnya jelas yakni bersama membantu Indonesia. Tanpa keberhasilan vaksinasi, tidak mungkin kita bisa melakukan pemulihan ekonomi dengan baik, ini perang kita bersama sehingga kami pelaku usaha siap mendukung dan berpartisipasi,” terangnya.

Vaksin gotong royong ini, menurut Yovi diatur secara ketat dan transparan. “Seperti contohnya, vaksin yang digunakan tidak sama dengan program vaksinasi gratis pemerintah, kemudian tidak menggunakan fasilitas kesehatan pemerintah, dan pengusaha memberikan gratis pada pekerjanya. Ini langkah positif untuk menanggulangi COVID-19,” ujarnya.

Dewan soroti vaksinasi gotong royong

Kalangan DPRD Riau mengkritik soal vaksin berbayar yang menuai pro kontra seantero Indonesia. Anggota DPRD Riau, Kasir meminta agar vaksin berbayar tersebut ditinjau ulang, karena memberatkan masyarakat. Untuk diketahui, selain menyediakan vaksinasi Covid-19 gratis, pemerintah kini menyediakan program vaksinasi gotong royong untuk individu.

Dengan program ini, masyarakat bisa mendapatkan vaksin Covid-19 tanpa menunggu giliran vaksinasi gratis dari pemerintah. Layanan vaksinasi berbayar untuk individu ditetapkan pemerintah Rp879.140 per orang. Namun, karena banyak pro kontra, vaksin berbayar tersebut dibatalkan sementara waktu dari yang semula akan dimulai pada Senin awal pekan kemarin.

Menurut Kasir, pihaknya sangat tidak setuju dengan vaksin berbayar tersebut, karena pastinya akan sangat memberatkan masyarakat, khususnya warga miskin. "Sekarang logikanya gini, yang vaksin gratis aja warga tak mau, apalagi bayar. Di Indonesia ini menurut pandangan saya yang yakin dengan vaksin baru sekitar 60 persen, sisanya tak yakin. Kan itu perlu waktu untuk meyakinkannya, butuh penjelasan. Apalagi berbayar," kata Kasir.

Sebagai wakil rakyat, kata Kasir pihaknya mendorong pemerintah agar terus melakukan vaksin gratis, yang sesuai dengan kualitas. Jangan nanti yang gratis mutunya akan tidak bagus dari yang berbayar. "Kita tegas menolak yang berbayar, sesuai janji pak Jokowi, semua vaksin kan gratis. Yang penting masyarakat mau vaksin aja alhamdulillah, kan 70 persen untuk mencapai herd imunity," sebutnya.

Kasir turut mengomentari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait vaksinasi gotong royong berbayar. Sejak kebijakan ini dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementrian Kesehatan lantas membuat banyak polemik di kalangan masyarakat. Pasalnya, vaksin gotong royong berbayar ini dekenakan tarif yang lumayan besar, yaitu seharga Rp879.140 per orang.

Dia turut mengomentari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait vaksinasi gotong royong berbayar dan minta sebaiknya perlu dilakukan pengecekan terhadap vaksin yang dijual tersebut. Ia juga mengatakan bahwa seharusnya pemerintah transparan terkait harga vaksin Sinovac dan juga Sinopharm yang telah dibeli dari China. Setelah itu ia menyarankan untuk membandingkan harga satu dosis vaksin tersebut dengan negara lain yang impor vaksin yang sama.

Sebelumnya, Juru bicara vaksinasi Covid-19, dr. Siti Nadia Tarmizi mengatakan bahwa harga vaksin dosis lengkap Sinophram ini seharga Rp879.140 per orang. Harga itu sesuai keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4643/2021. Vaksin Sinopharm ini diproduksi dalam rangka pengadaan vaksin Covid-19 dan tarif maksimal pelayanan untuk pelaksanaan vaksinasi gotong royong.

Menurut penuturan Nadia, vaksin Sinopharm yang diproduksi oleh PT Bio Farma (Persero) ini merujuk pada peraturan pemerintah diberikan harga sebesar Rp321.660 per dosis. Selain itu, ada juga biaya layanan Rp117.910 sehingga harga per dosis vaksin dibebankan kepada penerima manfaat seharga Rp439.570 per dosis. (rp.sdp/*)