Pesta demokrasi yakni pengisian jabatan politik di tingkat daerah secara serentak baik kabupaten dan kota akan dilakukan dan Pilkada 2020 sudah mulai terasa.
PEKANBARU - Gegap gempita Pilkada 2020 sudah mulai terasa di awal tahun. Hal tersebut tentu dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti peluang koalisi partai politik yang berbeda dengan pilkada sebelumnya maupun peluang munculnya aktor-aktor baru dalam panggung politik.
Masing-masing aktor politik dalam Pilkada 2020 perlu menyusun strategi sedini mungkin meskipun belum mendapatkan rekomendasi dari partai politik pengusung dan belum secara resmi mendaftarkan diri di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bahkan ada juga bakal calon sudah terlihat sering blusukan ke tengah-tengah masyarakat untuk menyerap aspirasi serta meninjau permasalahan-permasalahan yang mungkin masih menjadi problem bagi masyarakat. Memang ini sah-sah saja untuk dilakukan sebagai bentuk dari strategi, selagi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan kampanye politik.
Perppu Penundaan Pilkada
Presiden Joko Widodo sudah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020. Perppu ini mengatur penundaan pemungutan suara Pilkada 2020 dari September menjadi Desember atau bisa lebih lama lagi tergantung situasi pandemi Covid-19 di Tanah Air. Perppu itu diteken Presiden Jokowi pada Senin (4/5/2020) kemarin.
Nomenklatur Perppu tersebut, yakni Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang. Berdasarkan salinan Perppu yang diunggah di website resmi Sekretariat Negara seperti dilansir Kompas.com, Selasa (5/5/2020), ada sejumlah pasal yang diubah dan ditambahkan.
Di antara Pasal 201 dan Pasal 202 disisipkan satu pasal, yakni Pasal 2O1 A yang mengatur mengenai penundaan pemungutan suara. Ayat 1 pasal tersebut mengatur bahwa pemungutan suara Pilkada 2020 ditunda karena bencana non alam, dalam hal ini adalah pandemi virus corona (Covid-19) di Tanah Air. Kemudian pada Ayat 2 disebutkan bahwa pemungutan suara dilaksanakan pada bulan Desember 2020.
Namun dalam ayat 3 diatur bahwa pemungutan suara dapat diundur lagi. Apabila memang pada bulan Desember 2020 pemungutan suara belum bisa dilaksanakan. Pemungutan suara bisa digelar setelah bencana non alam berakhir melalui persetujuan KPU, pemerintah dan DPR. Seperti Pilkada di Riau 2020 akan dilakukan di 9 Kabupaten dan Kota (Kabupaten Bengkalis, Kota Dumai, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kelauan Meranti, Kabupaten Siak). Rencananya, pilkada di 9 daerah itu akan digelar pada September 2020. Namun, karena adanya wabah Virus Corona. Pilkada di Riau 2020 tertunda jadi Desember 2020.
Partai keluarkan rekomendasi
Seperti Partai Golkar Riau sudah mulai memberikan surat tugas dan SK sementara kepada sejumlah calon di Pilkada di Riau. Partai ini ingin mempersiapkan diri menghadapi Pilkada serentak 2020 yang akan berlangsung pada tanggal 9 Desember.
Yang sudah diberikan rekomendasi ada tiga daerah. Pertama Pelalawan, Bengkalis dan Kuansing. Sisanya 6 juga dipecah. Tiga masih diberikan surat penugasan dan dievaluasi tiga lagi masih dalam tahapan usulan dari DPD II ke DPD I untuk kemudian dilakukan evaluasi, kata Sekretaris DPD I Golkar Riau Indra Gunawan Eet Phd didepan media, Minggu (14/6/2020).
Pihaknya masih melakukan evaluasi beberapa nama untuk diikutsertakan dalam Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak. Beberapa nama tersebut ada yang sudah direkomendasikan dan diberikan surat tugas. Seperti Adi Sukemi untuk Pilkada Pelalawan, Andi Putra untuk Kuantan Singingi dan dirinya sendiri untuk Pilkada Bengkalis. Untuk Pilkada Rohil yang masuk dalam kategori yang sudah diberikan surat dan tugas dan masuk tahap evaluasi adalah Afrizal alias Epi Sintong, Karmila Sari Bistamam dan Asri Auzar bersama calon pasangan Fuad Ahmad. Selain itu, H Hamulian, H Murnis dan Hafid Sukri wilayah Rokan Hulu. Surat tugas yang dikeluarkan untuk Meranti, Dumai dan Inhu akan di evaluasi kembali. Karena setelah di evaluasi DPP, Golkar sebisanya nomer satu (calon bupati, red), terangnya.
Lain lagi disebutkan Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD Golkar Riau Ikhsan. Menurutnya, untuk sosialisasi kepada masyarakat, Partai Golkar mulai memberikan surat tugas dan SK sementara kepada sejumlah calon di Pilkada di Riau.
Kalau DPP itu baru akan mengeluarkan SK resminya pada 1 sampai 3 September 2020, tentu ini masih lama dan hanya ada waktu dua bulan sosialisasi, makanya kita inginnya lebih cepat, minimal Juli sudah ditetapkan melalui SK, ujarnya.
DPP sudah mulai memberikan surat tugas dan SK sementara kepada sejumlah calon yang akan bertarung di Pilkada sembilan daerah di Riau. Ada tiga yang sudah mengantongi SK sementara yakni Bengkalis, sudah berpasangan Indra Gunawan - Samsu Dalimunthe, Rohil Asri Auzar - Fuad Ahmad, serta Kuansing Andi Putra - Suhardiman Amby.
Menurutnya, DPP Golkar juga sudah mengeluarkan surat tugas kepada calon di Meranti Said Hasyim - Heri, Indragiri Hulu Rezita Meylani (istri Yopi Arianto) - Boby Rachmat dan Pelalawan ada nama Adi Sukemi, selanjutnya Rokan Hulu juga sudah ada surat tugas untuk Hamulian dan Hafith Syukri. Sudah dapat SK sementara itu sudah punya pasangan dan tinggal penetapan dari DPP, sedangkan yang surat tugas tentunya masih dilihat elektabilitasnya pada survei mendatang,ujar Ikhsan.
Sedangkan untuk Siak dan Dumai masih belum dikeluarkan SK sementara ataupun surat tugas, karena masih dalam proses. Partai Golkar sendiri akan melakukan survei akhir jelang penetapan SK terakhir dimana hasil akhir ini menentukan untuk SK penetapan dari DPP. Surveinya itu akan dilakukan nanti, untuk menentukan ketertarikan pemilih terhadap calon, itu penentuan, sebelumnya juga sudah dibuat survei untuk awal, jelas Ikhsan.
Menurut Ikhsan, untuk Pilkada di Riau sendiri mereka dibebankan DPP untuk menang 60 persen dari sembilan Pilkada, menurutnya akan tercapai karena Ketua DPD Syamsuar akan langsung menjadi tim sukses. Kalau memang seluruh pilkada di Riau itu bonus, yang jelas enam dari 9 pilkada itu harus menang, ujarnya.
Ikhsan juga menegaskan pihaknya di Golkar menjamin tidak ada mahar politik bagi calon yang diusung, jikapun ada nantinya yang meminta itu bukan dari partai melainkan mengatasnamakan oknum. Kita sudah mulai perbaiki partai Golkar makanya ada Golkar baru dan Golkar bersih, bagian dari cara kita menghilangkan politik transaksional itu, ujar Ikhsan. (*)
