Pemprov Percepat Atasi Abrasi yang Sudah Mengkhawatirkan

Abrasi pantai di [Pulau Rupat Bengkalis, Pulau Rangsang dan Kepulauan Meranti, Riau] semakin hari semakin mengkhawatirkan, panjang abrasi sudah mencapai ratusan kilometer, pemprov tetap antisipasi.

PEKANBARU, RIAUPAGI.com - Dalam pertemuan bersama anggota Komisi V DPR RI di kantor Gubernur Riau, diakui Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tidak bisa mengatasi sendiri abrasi ini karena dana yang diperlukan untuk perbaikan cukup besar.

Gubernur Riau (Gubri) Drs H Syamsuar dalam pertemuan dengan pihak DPR RI pada Kamis 13 Februari 2020 kemarin mengakui abrasi sudah semakin parah, bahkan sudah ada yang mencapai 167 kilometer. Lantas Pempov Riau pun minta dukungan pemerintah pusat semisal dilakukan proyek nasional. Gubernur Syamsuar juga melihat selain terjadi abrasi pantai di tiga pulau banyak di lokasi juga terjadi kerusakan mangrove seluas 16 ribu Hektar [Ha] yang disebabkan karakteristik pulau-pulau itu bertanah gambut.

Kita mengkhawatirkan abrasi di tiga pulau semakin cepat akibat hantaman gelombang laut pada bulan tertentu. Sedangkan untuk kerusakan mangrove, terjadi akibat penebangan mangrove secara ilegal, sebutnya didepan Komisi V DPR RI Gubernur juga menyampaikan kondisi abrasi perlu segera mendapatkan bantuan.

Kami harap ada dukungan pemerintah, karena ini menyangkut marwah Indonesia. Karena pulau terluar itu berbatasan langsung dengan negara tetangga, kalau perlu kami ingin presentasi langsung di DPR RI.

Melalui anggota DPR RI Komisi V Syahrul Aidi mengaku tetap berusaha memfasilitasi Pemprov Riau dengan pemerintah pusat terkait permasalahan yang sedang dihadapi Riau yang telah banyak menyumbang pendapatan untuk negara, kita upayakan untuk mendapatkan proyek nasional salah satunya untuk mengatasi abrasi ini, kata anggota DPR RI dari daerah pemilihan Riau tersebut.

Riau berupaya antisipasi abrasi di covid-19

Antisipasi abrasi di tiga pulau terluar di Provinsi Riau terus dilakukan, meski kini dalam kondisi pandemi COVID-19 Pemprov tidak ingin membiarkan kondisi abrasi, apabila dibiarkan akan semakin parah dan mengancam kedaulatan negara.

Tiga pulau terluar yang mengalami abrasi diakui pemprov semakin parah, masing-masingnya terlihat di pesisir Riau, yakni Pulau Bengkalis, Pulau Rupat, serta Pulau Rangsang di Kabupaten Kepulauan Meranti. Gubernur Riau Syamsuar mengakui Kondisi tiga pulau terluar terjadi abrasi sepanjang 167,22 kilometer. Penyebab abrasi karena gelombang dan arus laut yang besar dari Selat Malaka, kembali disebutkan Gubernur Syamsuar dalam pernyataan pers, Minggu (12/7/2020).

Menurutnya, kondisi tiga pulau tersebut mengalami abrasi yang cukup tinggi sehingga dapat mempengaruhi mundurnya garis pantai terluar Provinsi Riau. Kondisi ini akan mengakibatkan dampak pada mundurnya garis pantai, mempengaruhi Sumber Daya Alam pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), mata pencaharian masyarakat, infrastruktur jalan, rumah masyarakat, fasilitas umum dan fasilitas sosial terancam rusak, katanya.

Ia mengatakan hilangnya pantai dengan tipikal lahan gambut yang tidak akan terbentuk kembali menyebabkan bergesernya garis pantai dan akan mempengaruhi geopolitik Indonesia. Apabila kondisi ini tidak tertangani, lanjutnya, maka akan memungkinkan tiga pulau terluar di provinsi Riau yang menjadi bagian dari NKRI akan hancur dalam kurun waktu yang tidak begitu lama. Oleh karena itu, kami membutuhkan dukungan pemerintah pusat, katanya.

Penanganan abrasi dilakukan pembangunan pada pantai kritis sepanjang 139,85 kilometer yang dilakukan secara bertahap tahun 2021-2024, pengembangan ekosistem pesisir dan mangrove, restorasi lahan gambut pada daerah pesisir. Sementara Komisi V DPR RI, Wakil Ketua Komisi V Nurhayati mendukung usulan Gubernur Riau. Diakui masalah abrasi terkait dengan kedaulatan NKRI karena tiga pulau tersebut berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia.

Nurhayati mengaku akan mempercepat melakukan rapat koordinasi bersama pejabat esselon I dan esselon II Kementerian terkait agar usulan dari Riau bisa direalisasikan pada tahun 2021, intinya Komisi V DPR RI memberikan dukungan penuh, kata dia.

Wagubri sesalkan abrasi di tiga pulau

Sebelumnya, Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nst juga menyesalkan banyak pantai di pesisir Riau yang terkena abrasi. Minimnya hutan mangrove disebutnya sebagai salah satu penyebabnya. Kondisi pantai di wilayah Riau yang terkena dampak abrasi cukup memprihatinkan. Bahkan konsisi ini bila dibiarkan bisa mengancam daratan, ujar Wagubri Edy Natar pada saat memimpin Lokakarya Pengembangan Pengelolan Pesisir di Hotel Pangeran Pekanbaru.

Kita sangat menyayangkan banyaknya pantai kita yang terkena abrasi. Bahkan sekarang keadaan ini sudah menjadi perhatian di tingkat pusat. Kemarin tim kemaritiman sudah memberikan perhatian khusus terhadap mangrove ini, ungkap Edy sembari menyebutkan ada tiga pulau besar yang butuh perhatian serius dari abrasi yaitu Pulau Rupat, Pulau Pesisir dan Bengkalis.

Penyelamatan pantai dari abrasi sama artinya juga menyelamatkan pariwisata Riau. Kalau pantai kita terpelihara bukan tidak mungkin bisa menarik perhatian wisatawan dari luar. Karena daerah atau wilayah yang memiliki hutan mangrove ini tidak banyak, dan itu jadi poin bagi kita, ujar Wagubri.

Wagubri juga berharap untuk percepatan penyelesaian abrasi di tiga pulau terluar di wilayah Riau bisa sepenuhnya dapat dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Kalau diharapkan dari APBD untuk abrasi ini sangat tidak mungkin kalau tidak didukung dari APBN, ungkapnya usai diskusi.

Diakuinya, dana yang dikeluarkan dari APBD untuk abrasi ini sangatlah kurang tidak mungkin dilakukan atau kurang efektif. Tak seimbang dengan percepatan abrasi. Makanya didukung dengan APBN. APBN saja melalui kantor balai WWS, baru 25 kilometer?, kapan selesainya, sebutnya.

Melaui dana APBN hendaknya penyelesaian abrasi ini dalam setahunnya selesai seratus kilometer lebih. Sementara APBD Pemprov Riau, Kabupaten Bengkalis dan Meranti hendaknya digunakan untuk pemberdayaan saja. Kalau untuk abrasi ini, kita berharap melalui APBN, sebab dihitung-hitung sementara saja sudah hampir mencapai Rp4 triliun lebih anggaran yang dibutuhkan, terangnya. (*)