Aktivis SALAMBA Minta Stop Akasia yang Ditanami Melebihi Produktivitas Alami, 'Bisa Merusak Lingkungan dan Mengancam Satwa Liar di Bumi Riau'

PEKANBARU - Yayasan Sahabat Alam Rimba (SALAMBA) minta pemerintah segera menghentikan perizinan di sektor hutan tanaman industri dengan komoditi akasia dan eukaliptus.

"Tumbuha Akasia dan Eukaliptus bisa merusak lingkungan serta mengancam satwa liar dan stok oksigen."

"Keberadaan akasia dan eukaliptus lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya untuk kehidupan. Dua tanaman itu hanya menguntungkan korporasi secara bisnis, namun menimbulkan dampak luas berkelanjutan pada makluk hidup lain, secara khusus terhadap eksistensi hutan sebagai paru-paru dunia," kata Ir. Marganda Simamora SH MS.i dalam keterangannya. 

Menurutnya, kegiatan penananaman akasia di Riau harus segera dihentikan dan diakhiri.

Keberadaan akasia dan eukaliptus, kata dia, dinilai telah merusak lingkungan dan mengancam eksistensi satwa liar dilindungi serta diduga mengancam stok oksigen yang dibutuhkan untuk kehidupan. 

Akasia merupakan tanaman yang sangat tidak ramah dengan lingkungan.

Akasia dinilai merupakan tanaman yang menyedot banyak oksigen, berbeda dengan tipikal jenis pohon kehutanan lainnya justru mengeluarkan banyak oksigen. 

Menurutnya, tanda-tanda akasia dan eukaliptus menyerap banyak oksigen bisa dirasakan langsung.

Pada saat manusia berada di pohon akasia dan eukaliptus, justru terasa lebih panas dan kering. 

"Jika di bawah pohon lain kita merasa teduh, namun di bawah akasia dan eukaliptus kita merasa gerah dan kepanasan. Ini bisa mengindikasikan kalau akasia dan eukaliptus banyak menyerap oksigen," sebut Ketua Umum DPN Independen Pembawa Suara Transparansi (INPEST) ini.

Ganda Mora (nama sebutan sehari-harinya) ini juga meminta agar pemerintah segera menghentikan penanaman akasia dan eukaliptus di Riau.

"Masih banyak opsi jenis tanaman lain yang ramah lingkungan." 

"Segera hentikan penanaman akasia dan eukaliptus di Riau. Ganti dengan jenis tanaman dan pohon yang lebih ramah dengan lingkungan dan bermanfaat nyata untuk kehidupan," ujarnya. 

Menurutnya, sejumlah riset ilmiah juga mengungkap tipikal akasia dan eukaliptus yang sangat berdampak pada eksistensi vegetasi dan satwa di kawasan hutan.

"Keberadaan akasia mengancam keragaman tanaman lain untuk berkembang."

"Tanaman itu sebenarnya merupakan tanaman endemik di kawasan hutan tersebut. Namun, karena akibat jenis tanaman disulap menjadi akasia dan eukaliptus, maka tanaman asli hutan menjadi terhambat perkembangannya," katanya. 

Menciutnya populasi tanaman asli hutan karena bersalin rupa menjadi monokultur akasia dan eukaliptus, juga menjadi ancaman nyata bagi satwa liar di kawasan hutan.

Karena, sebagian besar satwa liar bergantung pada pakan alamiah yakni tumbuh-tumbuhan endemik dalam kawasan hutan. 

Karena kawasan hutan telah dikepung oleh akasia dan eukaliptus atau bahkan kebun sawit, menyebabkan migrasi satwa liar hingga ke luar hutan (habitatnya).

Kondisi inilah yang memantik terjadinya konflik laten antara manusia dan satwa liar dilindungi. 

"Tewasnya gajah Sumatera di kawasan lindung konsesi HTI PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) menjadi sinyal darurat bahwa habitat gajah rusak dan porak-poranda. Padahal, habitat gajah tersebut awalnya merupakan hutan yang kemudian diberikan perizinan HTI berbasis akasia dan eukaliptus. Hal ini juga terjadi pada satwa harimau Sumatera, tapir dan satwa liar dilindungi terancam punah," terangnya. 

Pada sisi lain, keberadaan akasia dan eukaliptus juga menyebabkan kondisi tanah menjadi kering.

Dalam sisi yang lebih parah, eksploitasi terhadap lahan gambut menjadi konsesi HTI menyebabkan kerusakan parah, berisiko lepasnya karbon. 

"Kekeringan yang dipicu oleh eksploitasi lahan gambut menjadi HTI telah berisiko tinggi terhadap kebakaran lahan," sebutnya.

"Meski korporasi mengklaim telah melakukan sekat kanal, namun itu justru yang membuat hamparan gambut menjadi kering dan rentan terbakar."

Sahabat Alam Rimba meminta keseriusan pemerintah untuk meninjau ulang dan menghentikan penanaman akasia di hutan Riau.

Langkah tersebut untuk membuktikan komitmen pemerintah terhadap isu pemulihan hutan agar tidak sebatas omon-omon. 

"Langkah mendesak dalam situasi krisis lingkungan dan perubahan iklim saat ini adalah menghentikan penanaman akasia dan eukaliptus, serta meninjau ulang perizinan sektor HTI," ujarnya. 

Di Riau, terdapat 1,58 juta hektare luasan konsesi hutan tanaman industri (HTI). Konsesi HTI itu dikelola oleh sebanyak 54 perusahaan yang merupakan mitra pemasok ke dua korporasi pulp and paper raksasa yakni APRIL Grup dan APP Grup.

Menurutnya, Hutan Tanaman Industri (HTI) mrupakan perkebunan kayu monokultur skala besar yang ditanam dan di panen untuk produksi bubur dan bubur kertas.

"Pohon-pohon seperti Eucalyptus dan Akasia ditanam melebihi batas produktivitas alami, dengan kecepatan tumbuh dan toleransi tinggi terhadap lahan terdegradasi."

"Kayu yang dihasilkan dari perkebunan ini digunakan secara luas sebagai bahan bakar dan konstruksi serta produksi kertas dan kain seperti rayon," ungkapnya.

Dia tak menampik, pengembangan HTI dipromosikan besar-besaran di negara-negara Selatan, dimana Cina, Indonesia dan Brazil menjadi produsen utama sedunia untuk bubur kertas dan kertas ini.

Tetapi Ganda melihat, hanya ada beberapa contoh dimana HTI ditanam di lahan terdegradasi.

Kenyataannya, HTI merupakan salah satu penyebab utama deforestasi di mana hutan hujan tropis primer diganti dengan hutan monokultur Eucalyptus dan Akasia.

"Perubahan besar dalam penggunaan lahan tersebut berdampak pada kondisi lingkungan dan sosial. Perkembangan perkebunan skala besar dapat berdampak pada meningkatnya emisi gas rumah kaca, hilangnya keanekaragaman hayati serta konsekuensi negatif terhadap kondisi ekonomi lokal, mata pencaharian dan budaya masyarakat yang tergantung pada hutan," sebutnya.

Menurutnya, hutan asli berperan penting dalam melestarikan populasi adat, seluruh mata pencaharian tergantung pada mereka.

"Hutan merupakan sumber makanan, bahan bangunan, obat-obatan serta tanaman yang bermakna religius, dan hal tersebut adalah inti dari ekonomi dan budaya adat. Mengganti hutan hujan tropis dengan perkebunan dapat mengancam kelangsungan hidup masyarakat yang tergantung pada hutan," terangnya.

"Hal ini terjadi dalam industri bubur kertas dan kertas, dimana pendapatan bersih yang masyakat dapatkan dari perkebunan seringkali lebih rendah dibanding dari industri lainnya (sebagai contoh kelapa sawit dan karet)."

Jadi menurut Ganda, semakin banyak masyarakat menolak perluasan HTI, konflik-konflik atas akses lahan meletus di wilayah adat, dimana banyak pelanggaran HAM dilaporkan terjadi. (*)