Anggaran Dana Pengamanan Kebun Sawit PTPNV Riau Disorot, Letho: Kita Minta Perlu di Audit

Belakangan Perusahaan Terbatas Perkebunan Nasional (PTPN V) Riau diminta untuk bisa dilakukan audit dana pengamanan seiring tingkat pencurian tandan buah segar (TBS) sawit sudah meresahkan.

PEKANBARU - Loyalis Erick Thohir (Letho) Riau mendesak Dana Pengamanan di PTPN V segera di audit, seiring tingkat pencurian TBS meningkat dilingkungan perusahaan plat merah (PTPN V) Riau itu.

"Ketum Letho akan melaporkan perihal pencurian TBS dan pengaggarannya meningkat pada Menteri BUMN Erick Thohir."

"Kita serius untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut, bahkan perihal ini sudah kita laporkan ke meja Ketua Umum DPP Letho, Anshar ILO SE," kata Larshen Yunus, Ketua DPD Letho Riau tadi ini, Rabu (8/6/2022).

Dia mengaku sudah mendengar sekaligus memperoleh pengaduan dari beberapa korban dan masyarakat Kota Pekanbaru, perihal kasus anggaran dana pengamanan melalui sistim outsourcing di perusahaan plat merah BUMN atas nama PTPN V Riau ini.

"DPP dibawah kepemimpinan Ketua Umum Anshar ILO menerima pengaduan yang menjadikan temuan tersebut sebagai atensi bersama dan DPP berjanji akan sampaikan langsung dihadapan meja kerja Menteri BUMN Erick Thohir," sebutnya.

Tetapi Larshen kembali menyebutkan Humas PTPN V Riau malah menjawab dana pengamanan hanya pakai istilah diketahui oleh para pemilik saham, "itu jawaban yang ngelantur dan tak ada solusi terbaik," ungkapnya.

Bagi Letho Riau, kata Larshen, alasan disampaikan humas sangat tak mendasar. Seperti proses tender yang dikatakan telah sesuai dengan standar PBJ holding maupun prinsip dengan istilah tarif, semuanya hanya akal bulus saja, kesal Larshen Yunus.

Humas PTPN V Risky Ardiansyah menjawab kenaikan anggaran pengamanan disebabkan peningkatan ruang lingkup kerjasama baik dari sisi luas sampai dengan personel.

"Jadi peningkatan biaya pengamanan disini juga sudah direncanakan dan diketahui oleh pemegang saham sebagaimana RKA yang disetujui untuk tahun berjalan," kata Risky yang dikonfirmasi lewat WhatShapp (WA) nya tadi, Rabu (8/6). 

Menurut Risky lagi, pekerjaan pengamanan (petugas keamanan) ini berdampak pada perbaikan penjagaan produksi serta meminimalisir losis.

Jadi, untuk proses tender dijalankan sesuai standar PBJ holding perkebunan nusantara dan terlaksana tanpa pelanggaran apapun serta sesuai prinsip-prinsip tata kelola yang baik (Tarif) 

Tetapi Larshen Yunus, Ketua DPD Letho berharap dana pengamanan di perusahaan plat merah (BUMN) itu bisa dilakukan proses audit independen bagi yang dianggarkan sebanyak Rp50 milyar tersebut.

“Ingat Ya!!! Sepanjang masih ada Letho di Provinsi Riau, maka kami selalu ber-ikhtiar dan Istiqomah, agar BUMN di Negeri Melayu Lancang Kuning itu terbebas dari segala bentuk akal bulus dan perampokan terhadap keuangan perusahaan negara. Mari Semuanya!!! Ayo Rakyat Riau kita lakukan revolusi mental. Mari bekerja dengan sungguh-sungguh. Amanah Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (Akhlak),” harap Larshen Yunus yang sebelumnya disampaikannya pada persnya. 

Mengadu ke Menteri BUMN

Pasca selesainya pelaksanaan acara deklarasi Nasional Haji Erick Thohir for RI-1 di Hotel Mercure, Jalan Raya Darmo Kota Surabaya, Sabtu 4 Mei 2022 kemarin, LarshenYunus, yang Juga Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Riau itu menyampaikan soal pengaduan dari beberapa korban dan masyarakat Kota Pekanbaru, perihal kasus anggaran dana pengamanan melalui sistim outsourcing di PTPN V.

Jadi permasalahan ini, kata dia mesti dijadikan atensi bersama. Menurutnya, anggaran outsourcing tiap tahun meningkat membuat nama baik Menteri BUMN di pertaruhkan.

Letho Riau akan membawa permasalahan ini ke arah yang lebih serius, semata-mata untuk menjaga nama baik Menteri BUMN Erick Thohir.

“Bapak Menteri sudah bekerja maksimal, jangan pula justru ada fitnah yang tak mendasar! Perlu diketahui, bahwa BUMN hari ini lebih dominan mengurusi dan memperbaiki warisan hutang masa lalu. Ingat ya! Letho Riau siap pasang badan demi nama baik Menteri Erick Thohir,” tegas Larshen Yunus.

Alumni Sekolah Vokasi Mediator Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu juga mengatakan, bahwa Erick Thohir dipersiapkan untuk menghadirkan keadilan guna memperbaiki negeri.

"Jadi anggaran jasa pengamanan di lingkungan kantor dan perkebunan milik PTPN V Riau ini sudah melambung tinggi. Anggaran tersebut mencapai angka fantastis, sebesar Rp.50 milyar di tahun 2022," sebutnya.

"Keadaan ini tidak boleh dibiarkan, karena apapun alasannya, anggaran yang terkucur di BUMN adalah bahagian dari pajak yang dikutip dari hasil keringat rakyat," sambungnya.

“Coba bayangkan sekali lagi, anggaran pengamanan di PTPN V tiap tahunnya cenderung meningkat, naik terus!!! tahun ini saja hampir Rp.50 milyar. Sementara faktanya kasus dilapangan justru sering mengalami kerugian, akibat kasus pencurian TBS yang semakin meresahkan. Letho Riau mencium aroma busuk tersebut, yakni hampir setengah milyar (Rp.500 Juta) hilang pertiap tahunnya,” ungkapnya.

Menurutnya, bagi Letho, bahwa kultur sosial dan budaya di kawasan perkebunan milik perusahaan plat merah tersebut mesti diperbaiki.

"Menteri BUMN harus peka dengan hal sedetail itu, bila perlu dilakukan evaluasi terhadap jajaran Direksi maupun Komisaris di PTPN V Persero yang ada di Kota Pekanbaru," harapnya.

Merujuk informasi dan data-data permulaan dari media center DPD LETHO Provinsi Riau, bahwa pada tahun 2020 yang lalu PTPN V mengucurkan dana jasa pengamanan sebesar Rp.15 milyar, di tahun 2021 nya meningkat sebesar Rp.30 milyar, sampai akhirnya di tahun 2022 ini kembali meningkat fantastis sebesar Rp.50 milyar.

"Kita menduga kuat adanya praktek monopoli, karena tertutupnya segala bentuk proses lelang terhadap pengadaan kegiatan jasa pengamanan yang dimaksud," kata dia.

“Bagi kami, seharusnya proses lelang tersebut diawali dengan adanya sosialisasi, sehingga muncul yang namanya transparansi terhadap penggunaan keuangan perusahaan negara seperti PTPN V (Persero). Letho Riau tegas memberikan ultimatum! agar pola-pola seperti itu segera diperbaiki," sebutnya.

Dia berharap pengadaan lelang harus terbuka, apalagi dengan anggaran sebesar dan se-fantastis itu.

Anggaran pengamanan tiap tahun meningkat

Pasca selesainya pelaksanaan acara deklarasi Nasional Haji Erick Thohir for RI-1 di Hotel Mercure, Jalan Raya Darmo Kota Surabaya, kemarin Larshen Yunus sudah menyampaikan perihal anggaran pengamanan yang selalu meningkat ini pada Ketua Umum Anshar ILO, Sekretaris Jenderal Lisman Hasibuan, Bendahara Umum, Novi Hariyadi dan Ketua Bidang OKK DPP Letho, Mansur di Kota Blitar pada Minggu 5 Juni 2022 kemarin.

"Bapak Menteri sudah bekerja maksimal, jangan pula justru ada fitnah yang tak mendasar! Perlu diketahui, bahwa BUMN hari ini lebih dominan mengurusi dan memperbaiki warisan hutang masa lalu," tegas Larshen Yunus. (*)