Anggaran PUPR Pekanbaru Disiapkan Rp222 Miliar Lebih di 2024, 'untuk Perbaikan Infrastruktur dan Lingkungan'

PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Anggaran Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat [PUPR] Pekanbaru disiapkan Rp222 miliar lebih untuk 2024.

"Anggaran PUPR mendapat pengesahan dari DPRD."

"Untuk PUPR masih terfokus kepada perbaikan infrastruktur jalan. Dimana untuk perbaikan jalan anggaran yang disiapkan sebesar Rp15 miliar, untuk enam ruas jalan," kataKadis PUPR Pekanbaru, Edwar Riansyah, Selasa (31/10).

"Namun jumlahnya bisa bertambah, sesuai dengan kekuatan keuangan daerah nantinya," sambungnya.

Menurutnya, anggaran untuk PUPR sudah dilakukan pengesahan pada November 2023 mendatang dari masing-masing Komisi di DPRD Kota Pekanbaru lebih dulu melakukan rapat kerja bersama mitra atau OPD terkait, untuk mengetahui jelas gambaran penggunaan anggaran pada APBD 2024 mendatang.

Untuk diketahui, berdasarkan KUA-PPAS R-APBD 2024, anggaran untuk Dinas PUPR disiapkan sebesar Rp222,4 miliar.

Biasanya dari pemaparan penggunaan anggaran yang disampaikan masing-masing OPD kepada komisi di DPRD Kota Pekanbaru terjadi perubahan angka setelah rapat finalisasi.

Dimana penggunaan anggaran yang dinilai tidak urgen disarankan pada kegiatan yang bersifat menyentuh kepada masyarakat secara langsung.

Untuk Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, PUPR menjadi salah satu OPD yang menjadi mitra, disamping DLHK, BPKAD, Bappeda dan OPD lainnya.

Masing-masing OPD pada umumnya dalam pembahasan R-APBD 2024 ini menjelaskan semua program kerjanya, sesuai dengan yangabda di RKA (rencana kerja dan anggaran).

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru Nurul Ikhsan menegaskan, besaran anggaran tahun depan dimasing-masing OPD diharapkan bisa diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat.

"Kita sudah melihat gambaran penggunaan anggaran tahun depan. Untuk PUPR tentunya kegiatan yang dilakukan harus bersentuhan dengan keinginan masyarakat banyak, seperti perbaikan jalan rusak serta kegiatan lainnya," ucap Nurul.

Tentunya menurut Politisi Gerindra ini lagi, semua kegiatan tersebut harus masuk di RKPD.

"Kita harapkan, semua usulan masyarakat yang disampaikan lewat anggota DPRD, bisa direalisasikan tahun depan. Yang paling utama itu, masalah infrastruktur jalan dan lainya," jelasnya. (*)