Anggota DPRD Riau Reses ke Rohil, 'Menerima Keluhan Adanya Illegal Fishing'

PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Karmila Sari saat reses ke Rokan Hilir (Rohil) menerima keluhan masyarakat soal masih maraknya praktik illegal fishing di kawasan perairan Panipahan.

"Anggota DPRD Riau dapil Rohil ini menyoroti masih ditemukannya praktik illegal fishing."

"Nelayan di sana mengeluhkan semakin sedikit ikan hasil tangkapan mereka. Ditambah lagi solar juga semakin susah didapatkan. Akhirnya nelayan hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan dan cukup makan sehari itu saja," kata Karmila Sari pada wartawan, Sabtu (2/4/2022).

Menurutnya, hal ini disebabkan longgarnya pengawasan terhadap illegal fishing lantaran anggaran yang dikucurkan pemerintah setempat sangat kecil.

"Kalau tak salah dalam setahun hanya dianggarkan dua atau tiga kali untuk pengawasan," kata Karmila Sari.

Pemerintah juga sudah kerja sama dengan Danposal yang ditempatkan di setiap daerah perbatasan. "Tapi masalah ini harus menjadi perhatian semua pihak," kata dia.

Ketua Fraksi Golkar ini menilai, tak hanya pengawasan, pemerintah juga harus memperkuat sanksi terhadap pelaku illegal fishing untuk memberikan efek jera.

Tetapi di Rohil masih tinggi kasus pencurian ikan, "ini disebabkan kawasan perairan Kabupaten Rohil berbatasan dengan negara tetangga. Banyak nelayan asing menangkap ikan menggunakan kapal besar dan alat tangkap yang dapat merusak lingkungan."

"Biasanya dari tetangga, nelayan dari Malaysia, Thailand, Filipina. Dari provinsi lain ada juga. Cuma kalau sama Jambi kita sudah ada kesepakatan berupa MoU. Boleh sampai ke kawasan kita, begitupun nelayan kita. Tapi nelayan yang bisa masuk itu ada ketentuannya, bukan kapal besar tapi kapal nelayan kecil," kata Karmila.

Dia meminta pemerintah memerhatikan kesejahteraan nelayan. "Perlu disosialisasikan BPJS Ketenagakerjaan kepada nelayan. Sehingga ada jaminan ketika terjadi kecelakaan kerja, meninggal, dan masa depan mereka" ucapnya. (*)