Anies dan Ganjar Temukan Dugaan Kecurangan yang Lebih Parah di Pemilu 2024, 'Buat Tuntutan ke MA Terbuka Lebar'

"Dugaan Kecurangan di Pemilu 2024 dinilai lebih parah ketimbang pemilu sebelumnya, jadi membuat kemungkinan besar dilakukan penuntutan ke Mahkamah Konstitusi"

embaga pemantau pemilu Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia menyebut dugaan kecurangan dan pelanggaran yang terjadi pada Pemilu 2024 "lebih parah" ketimbang pemilu sebelumnya.

Pantauan DEEP Indonesia di tujuh provinsi menemukan logistik surat suara banyak yang tercoblos, tertukar dan hilang. Kemudian ada pula laporan kotak suara tidak tersegel, tempat pemungutan suara terlambat dimulai hingga TPS yang tak aksesibel terhadap disabilitas.

Komisioner Komisi Pemlihan Umum (KPU), Idham Kholik, mengatakan jika ada dugaan kecurangan maka proses itu akan ditangani Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Adapun anggota Bawaslu, Loly Suhenty, menyebut pihaknya belum bisa memastikan jumlah surat suara yang telah tercoblos.

Sementara itu, Presiden Jokowi berkata jika ada bukti pelaksanaan pemilu curang agar segera dibawa ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. 

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan 19 permasalahan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 yang digelar Rabu (14/02).

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, dari 19 masalah itu, 13 di antaranya permasalahan pada pemungutan suara dan enam permasalahan pada pelaksanaan penghitungan suara.

Petugas KPPS menunjukan surat suara pemilihan calon presiden dan wakil presiden saat penghitungan suara Pemilu 2024 di Banda Aceh, Aceh, Rabu (14/2/2024).

"Data tersebut berdasarkan hasil patroli pengawasan di 38 provinsi yang dituangkan melalui aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Pemilu (Siwaslu) hingga 15 Februari 2024 pukul 06.00 WIB,” kata Bagja dalam konferensi pers Kamis (15/02).

Isu kecurangan paling banyak diperbincangkan

Lembaga analis media sosial Drone Emprit menemukan percakapan tentang Pilpres 2024, hitung cepat, dan kecurangan pemilu, menjadi topik yang paling tinggi dibicarakan oleh warganet di media sosial. 

Pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi, menyebut warganet banyak yang menghubungkan dugaan kecurangan tersebut dengan ceritan yang ada dalam film dokumenter Dirty Vote.

Dalam analisisnya, peta cuitan 'kecurangan pemilu' dibahas oleh satu klaster besar. Di dalamnya ada warganet yang pro paslon 01, pro paslon 03, media dan yang netral. 

Adapun warganet yang pro-paslon 02 tidak tampak secara signifikan.

Mayoritas emosi yang muncul atas isu kecurangan pemilu ini, menurut Ismail Fahmi, adalah "anger" atau marah.

Sebab ada dugaan, praktik kecurangan tersebut sudah direncanakan sejak awal demi menggolkan narasi pemilu satu putaran.

"Marah melihat kecurangan yang begitu jelas di depan mata, TSM (terstruktur, sistematis, dan masif), untuk calon tertentu. Ajakan melawan dinasti politik," sebutnya. 

"Kemudian emosi 'anticipation' atau harapan dan rencana. Ajakan mengumpulkan bukti kecurangan; tuding kecurangan sudah direncanakan sejak awal agar satu putaran."

Analisis Drone Emprit juga menunjukkan banyak akun yang melaporkan tentang kecurangan dengan mengunggah bukti berupa surat suara yang sudah tercoblos sebelum pemungutan suara digelar.

Salah satu akun di X – dulu bernama Twitter – yang mengkompilasi dugaan kecurangan yakni @linabossanova. Utas yang dibuat paling banyak soal surat suara yang telah dicoblos di berbagai daerah dan luar negeri.

Misalnya di Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor; Desa Cangkuan Wetan di Jawa Barat; Tangkerang Selatan di Pekanbaru; Sukabumi; Pejaten Timur di Pasar Minggu, Jakarta Selatan; Sampang, Madura; dan Garut di Jawa Barat. 

Petugas mengumpulkan surat suara Pemilu 2024 yang telah dimusnahkan dengan mesin penghancur kertas di Kantor KPU Bali, Denpasar, Bali, Selasa (13/2/2024).

Dugaan kecurangan pada Pemilu 2024 disebut lebih parah

Lembaga pemantau pemilu Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia menyebut dugaan kecurangan dan pelanggaran yang terjadi pada Pemilu 2024 "lebih parah" ketimbang pemilu sebelumnya.

Sebab menurut Direktur DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati, selain karena indikasinya terjadi di banyak provinsi juga tak ada gerak cepat yang dilakukan Bawaslu sebagai pengawas.

Padahal insiden kecurangan atau pelanggaran pemilu akan berdampak pada kepercayaan publik atas pelaksanaan pemilu.

"Ini berkaitan dengan trust (kepercayaan) publik kepada penyelenggara pemilu makin terkikis," imbuh Neni. 

Pantauan DEEP Indonesia di tujuh provinsi antara lain Jawa Barat, Papua Barat Daya, Jawa Timur, Sumatra Utara, Sulawesi Selatan, Gorontalo dan Lampung menemukan masalah logistik kembali terulang.

•     Surat suara sudah dicoblos

Dugaan kecurangan berupa surat suara yang sudah tercoblos menjadi temuan terbanyak ketiga DEEP Indonesia setelah kasus surat suara kurang dan tertukar.

Kasus surat suara telah dicoblos terjadi di delapan TPS, salah satunya di TPS 17, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut.

Video berdurasi dua menit yang viral di media sosial tersebut memperlihatkan banyak surat suara Pilpres 2024 sudah ditusuk. 

Informasi yang diperoleh DEEP Indonesia, surat suara yang tercoblos itu berjumlah 24 yang terdiri dari 7 surat suara untuk nomor urut 02 dan 17 surat untuk nomor 03.

Neni Nur Hayati, menyakini kasus serupa juga terjadi di wilayah lain.

Dari hasil investigasinya di Kabupaten Garut, Jawa Barat, surat suara yang telah dicoblos itu ketahuan ketika petugas KPPS sedang mendistribusikan surat suara, kotak suara, dan lainnya.

Ia pun mendapat kabar bahwa "ada dugaan transaksional" dalam insiden ini yang dilakukan penyelenggara negara di tingkat atas untuk memenangkan salah satu calon.

Dia juga berkata, meski saat ini baru terlapor delapan kasus, tapi peristiwa kecurangannya tak bisa dianggap kecil.

"Ini kejadian luar biasa dan menjadi preseden buruk di Pemilu 2024."

•     Surat suara tertukar

DEEP Indonesia menemukan kasus surat suara tertukar terjadi di 21 TPS dan paling banyak, kata Neni terjadi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Di mana antara satu dapil dengan dapil lain tertukar surat suaranya.

"Misal calon A di dapil A, tapi surat suaranya ada di dapil B. Jadi mekanismenya harus ada pemungutan suara lanjutan."

Neni mengatakan surat suara antar-dapil yang tertukar seperti ini kerap terjadi. Penyebabnya kemungkinan karena ketidakcermatan petugas di lapangan lantaran banyaknya surat suara yang harus dicoblos.

•     Surat suara kurang, hilang, rusak

Kejadian kurangnya surat suara untuk pemilihan presiden banyak terjadi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Akibatnya petugas KPPS harus mengambil surat suara dari TPS terdekat dan untuk sementara waktu pemungutan suara dihentikan.

Di beberapa TPS di Cimahi, Jawa Barat bahkan ada insiden surat suara hilang sehingga proses pencoblosan langsung dihentikan saat itu juga.

"Jadi surat suaranya bener-bener enggak ada satu bundel. Ini kan enggak mungkin dong mestinya, tapi kejadian di lapangan."

•     Kesiapan petugas di lapangan kurang

Selain mencatat persoalan logistik pemilu, DEEP Indonesia juga menemukan ada kelalaian penyelenggara pemilu.

Disebutkan ada 32 TPS yang membuka tempat pemungutan suara di atas jam 07.00 pagi, kotak suara tidak tersegel, TPS yang tidak aksesibel terhadap disabilitas, pemilih tidak menerima formulir C pemberitahuan KPU, TPS direlokasi karena bencana, dan saksi terlambat memberikan mandat serta tak tersedianya alat bantu tunanetra.

•     Pelanggaran pidana di Aceh

Di Provinsi Aceh, Ketua Bawaslu Agus Syahputra menemukan ada 15 pelanggaran pemilu yang tersebar di sepuluh kabupaten/kota.

Lima di antaranya termasuk pelanggaran pidana dan saat ini sedang dalam proses penyelidikan yang dilakukan Penegak Hukum Terpadu (Gakumdu).

Salah satu kasusnya viral di media sosial, yakni oleh caleg di Kabupaten Pidie Jaya yang membawa surat suara dalam kantong plastik. Kemudian surat suara yang telah dicoblos itu dimasukkan dalam kotak suara.

Selain itu Agus juga mengatakan, akan ada 15 TPS yang berpotensi melaksanakan pemungutan suara ulang karena adanya aduan kecurangan di TPS.

Pemungutan suara ulang tersebut, sambungnya akan dilakukan pada sepuluh hari mendatang.

Apakah dugaan kecurangan ini sudah dilaporkan?

Direktur DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati, mengatakan pihaknya sudah melaporkan dugaan pelanggaran dan kecurangan itu ke Bawaslu setempat maupun pusat berserta bukt-bukti yang mereka miliki.

Tapi dia mengaku pesimistis Bawaslu bakal bergerak cepat menyelidiki kasus-kasus dugaan kecurangan.

Sebab katanya, selama 75 hari tahapan kampanye saja "peluit Bawaslu masih senyap".

Berbeda dengan yang terjadi pada 2019 lalu yang mana badan pengawas langsung menindak pelaku pelanggaran.

"Bawaslu ini terlalu fokus pada pencegahan dan imbauan dibandingkan penindakan pelanggaran. Padahal justru ketika di lapangan tidak bisa dicegah dan diimbau, harus ditindak secara serius," jelasnya.

"Tapi penindakan sangat-sangat lemah. Pada 2019 putusan sangat progresif bahkan ada caleg yang didiskualifikasi karena terbukti melakukan politik uang di 50 kecamatan."

Sebagai badan pengawas pemilu, menurut Neni, Bawaslu memiliki kewenangan besar untuk menangani pelanggaran pemilu sampai penyelesaian sengketa.

Sehingga dia berharap dalam kasus surat suara yang sudah dicoblos, Bawaslu bisa mencari dan mengungkap aktor utamanya.

Sebab bagaimanapun kepercayaan publik jadi taruhannya.

"Jadi menurutku Bawaslu harus ada keberanian."

Apa tanggapan Bawaslu?

Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, mengatakan sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya dugaan kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Sementara itu jajarannya sedang mengusut dugaan kecurangan pemilu berupa surat suara yang tercoblos sebelum pemungutan suara.

Namun begitu, katanya, waktu pengusutan dugaan pelanggaran pidana tersebut terbatas karena meliputi penyelidikan, penyidikan hingga pencarian alat bukti seperti tercantum di UU nomor 7 tahun 2017.

"UU Pemilu hanya memberikan waktu kepada kita 7+7 [hari], plus penyelidikan 14 hari. Nah disitulah waktu kami untuk mencari bukti," imbuhnya dalam konferensi pers di Gedung Bawaslu, Jakarta. 

Nantinya jika bukti berhasil dikumpulkan, maka Bawaslu akan meregister bukti-bukti tersebut. Kemudian pihak kepolisian yang menindaklanjuti ke tahap penyelidikan dalam waktu 14 hari.

Adapun anggota Bawaslu, Lolly Suhenty, berkata pihaknya sedang merekap jumlah surat suara yang diduga telah dicoblos pada paslon tertentu.

Meskipun surat suara tersebut sebetulnya otomatis dianggap rusak dan pemilih akan menerima surat suara pengganti.

Bawaslu Temukan 80 ribu pemilih dalam satu TPS

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan keterangan pers di Media Center Bawaslu, Jakarta, Kamis (15/02)

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengungkapkan temuan yang mengejutkan terkait Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Pilpres 2024.

Dalam konferensi pers di Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat, Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty mengungkapkan, terdapat kejanggalan data yang mencatat 80 ribu pemilih dalam satu Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Bahkan ada yang 80 ribu dalam satu TPS. Hasil Sirekap itu loh. Nah itu kan tidak mungkin. Nah dalam konteks ini, maka itu sedang kami cek," kata Lolly Suhenty dilansir detik.com, Kamis (15/2/2024).

Kejanggalan tersebut menjadi sorotan karena bertentangan dengan desain yang telah diatur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

KPU merancang setiap TPS untuk memiliki maksimal 300 pemilih. Bawaslu menekankan pentingnya perbaikan data perolehan suara Capres-Cawapres dalam Sirekap.

"Tentu Bawaslu memberikan saran perbaikan kepada KPU untuk segera melakukan perbaikan Sirekap supaya tidak menimbulkan ketidakpercayaan publik. Pada intinya adalah manual berjenjang itu yang kita pegang," tambahnya.

Bawaslu telah melakukan pengecekan terhadap kesalahan input data hasil penghitungan suara. Mereka menduga, ketidakakuratan sistem digital pada Sirekap terkait dengan kemampuan membaca tulisan pada formulir hasil penghitungan suara yang difoto oleh petugas di TPS.

"Kami cek, ternyata memang ada kesalahan input ini," ungkap Lolly Suhenty.

"Bisa jadi yang namanya garisan tangan tidak sesuai, sehingga kemampuan membacanya yang kemudian tidak akurat," tukasnya.

Dalam upaya mengatasi temuan ini, Bawaslu mendorong KPU untuk segera melakukan perbaikan agar integritas dan kepercayaan publik terhadap proses Pilpres 2024 tetap terjaga.

Massa yang tergabung dalam gabungan mahasiswa berbagai universitas di Kota Bandung melakukan upacara bendera setengah tiang saat menggelar aksi di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Rabu (7/2/2024). Mereka menolak dan mengutuk potensi kecurangan yang bisa terjadi pada Pemilu 2024.

Di tengah kencangnya isu dugaan kecurangan, Presiden Jokowi meminta pihak-pihak tertentu tidak hanya mengeluhkan soal pelaksanaan pemilu yang disebut banyak kecurangan.

Jokowi berkata, jika ada bukti bahwa pelaksanaan pemilu curang maka langsung dibawa ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi.

"Yang pertama, mengenai kecurangan, caleg itu ada saksi di TPS. Partai ada saksi di TPS. Capres, cawapres, kandidat ada di TPS. Di TPS ada Bawaslu, aparat juga ada di sana, terbuka untuk diambil gambarnya," ucap Jokowi di JIExpo, Kemayoran, Jakarta.

Menurut Jokowi, pengawasan yang berlapis-lapis ini akan menghilangkan adanya kecurangan.

Namun jika memang ada dugaan kecurangan, kata Jokowi, ada mekanisme Bawaslu dan pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Saya kira sudah diatur semuanya. Jadi jangan teriak-teriak curang. Ada bukti, langsung bawa ke Bawaslu. Ada bukti bawa ke MK," kata Jokowi. 

Anies dan Ganjar temukan dugaan kecurangan pemilu 

Hingga sekitar satu bulan ke depan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan penghitungan suara (real count) dan hasilnya baru akan diumumkan pada Maret mendatang.

Namun dalam hitung cepat oleh sejumlah lembaga survei setelah pemungutan suara, pasangan calon presiden-wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengungguli dua pesaingnya pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Prabowo lantas mendeklarasikan kemenangannya dan optismistis dirinya akan menang satu putaran. 

Meski begitu, hasil quick count yang ditampilkan lembaga survei bukan hasil resmi pemilu, sebab hasil perhitungan suara yang resmi akan disampaikan langsung oleh KPU.

Dua pesaing Prabowo, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo sama-sama akan menunggu hasil resmi KPU, dengan Ganjar mengatakan pihaknya masih bekerja memantau penghitungan suara dan dugaan kecurangan dalam pemilu.

Lantas, apa saja yang terjadi setelah Prabowo diklaim unggul dalam hasil hitung cepat sementara dan mendeklarasikan kemenangan? Kapan pengumuman hasil Pemilu 2024 diketahui?

Apa respon Ganjar dan Anies?

Salah satu pesaing Prabowo, Ganjar Pranowo enggan mengomentari hasil hitung cepat dan mengaku masih menunggu hasil penghitungan resmi Pemilu 2024 dari KPU.

Ganjar mengatakan pihaknya juga masih bekerja memantau penghitungan suara dan dugaan kecurangan dalam pemilu.

Banyak laporan dugaan kecurangan yang diterima tim pemenangannya, kata Ganjar. Namun dia belum membeberkan rinci temuan dugaan kecurangan tersebut.

"Banyak juga, makanya hari ini kita bahas, kita catat, kita konfirmasi ke daerah untuk memastikan apakah ini terstruktur, sistematis, masif gitu aja, ini sifatnya laporan," ujar Ganjar pada Kamis (15/02) seperti dikutip dari Detik.com.

Anies Baswedan, pesaing Prabowo yang lain, pun mengatakan masih menunggu hasil hitung resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu.

"Kita tunggu sampai hasil seluruhnya selesai, kami akan menghormati. Komitmen kami, pejuang demokrasi harus menghormati hasil," jelas Anies pada Rabu (14/02) malam.

Adapun, Ketua Dewan Pakar Tim Hukum Nasional (THN) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Hamdan Zoelva mengatakan, tim Anies-Muhaimin telah menemukan indikasi kecurangan yang terjadi secara sistematis dalam Pilpres 2024.

"Kami menemukan indikasi bahwa ada satu benang merah antara sebelum hari H pencoblosan, saat hari H pencoblosan dengan setelah pencoblosan, pelanggaran-pelanggaran itu terjadi secara sistematis," ujar Hamdan Zoelva saat konferensi pers, Kamis (15/02).

Dia menambahkan, tim hukum Anies-Muhaimin sedang mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan pelanggaran.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan 19 permasalahan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 yang digelar Rabu (14/02).

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, dari 19 masalah itu, 13 di antaranya permasalahan pada pemungutan suara dan enam permasalahan pada pelaksanaan penghitungan suara.

"Data tersebut berdasarkan hasil patroli pengawasan di 38 provinsi yang dituangkan melalui aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Pemilu (Siwaslu) hingga 15 Februari 2024 pukul 06.00 WIB,” kata Bagja dalam konferensi pers Kamis (15/02).

Ia juga mengatakan bahwa pihanya sedang merekapitulasi temuan surat suara yang telah tercoblos saat pemungutan suara.

Bagja mengatakan pihaknya dengan kepolisian memiliki tenggat waktu untuk melakukan pengusutan tersebut. Bagja mengatakan pihaknya memiliki waktu 14 hari penyusunan dan 14 hari penyelidikan sesuai dengan UU Pemilu.

"Kalau sudah ditemukan, diregister oleh Bawaslu, maka akan melanjutkan ke penyelidikan dan polisi pun hanya punya waktu 14 hari. Jadi itu akan sangat tergantung dengan hal tersebut," lanjut Bagja seperti dikutip dari Detik.com.

Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan Bawaslu belum dapat memastikan jumlah surat suara yang telah tercoblos. Lolly mengatakan surat suara yang sudah tercoblos itu telah dianggap rusak dan tidak dapat digunakan.

"Kalau soal jumlah yang diduga sudah tercoblos duluan ke paslon 1, paslon 2, paslon 3 saat ini sedang kami rekap," kata Lolly.

"Tetapi terhadap peristiwa itu sudah dilakukan berbagai upaya, salah satunya adalah dengan menyatakan surat suara tersebut rusak ya dan kemudian pemilih diberikan surat suara pengganti," sambungnya.

Lolly menambahkan, sejumlah masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pemilu 2024 antara lain: 2.413 TPS yang didapati adanya pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, 2.271 TPS didapati terjadi intimidasi kepada pemilih atau penyelenggara pemilu.

Selain itu, di 2.632 TPS didapati adanya mobilisasi dengan mengarahkan pilihan pemilih baik oleh tim sukses, peserta pemilu, dan penyelenggara, untuk menggunakan hak pilihnya di TPS.

Selain itu, ada pula pelanggaran lain yang terjadi di 2.509 TPS, yang didapati adanya saksi yang tidak dapat menunjukan surat mandat tertulis dari tim kampanye atau peserta pemilu.

Sementara Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan kondisi keamanan yang tidak kondusif di Paniai dan Puncak Jaya, Papua Tengah, telah membuat 548 tempat pemungutan suara gagal melakukan pemungutan suara.

Dia menambahkan situasi keamanan di Puncak Jaya membuat keselamatan para penyelenggara pemilu harus diutamakan walaupun dengan jalan menggelar pemilu susulan.

"Makanya ada 400 sekian (TPS) tadi kalau tidak salah itu. Dan kejadiannya sudah ada korban luka," ujarnya pada Rabu (15/02). 

Bagja mengatakan, Bawaslu masih berkoordinasi dengan Polri untuk pengamanan di Paniai dan Puncak Jaya guna menjadwalkan pemilu susulan di sana.

Komisioner Bawaslu Provinsi Papua Tengah Elias Agus Huninhatu mengonfirmasi kericuhan di beberapa distrik di Puncak Jaya dalam pemungutan suara, dengan 51 orang mengalami luka.

Menurut Elias, bentrok terjadi karena ada "masalah pergeseran logistik yang terlambat antara kepala distrik dan masyarakat dalam pemberian suara."

"Ada caleg juga yang memprovokasi juga sehingga terjadi perang antar masyarakat sendiri," ujarnya kepada Amahl Azwar yang melaporkan untuk BBC News Indonesia. 

Elias mengonfirmasi ada sembilan distrik di mana bentrok terjadi antara lain Distrik Wonwi, Dokome, Yaimo, Pagaleme, Mulia, Yambi, Irimuli, Muara, dan Illu.

"Tapi sekarang sudah aman dan [masyarakat sudah] memberikan hak suara kemarin," imbuh Elias.

Sebelumnya, aksi pembakaran logistik pemilu berupa surat dan kotak suara di sejumlah distrik di Kabupaten Paniai beberapa hari menjelang pemilu, juga membuat pelaksanaan pemilu di distrik tersebut ditunda. 

Apa hasil hitung cepat sementara?

Hasil hitung cepat Pilpres 2024 menunjukkan bahwa Prabowo-Gibran mendominasi dengan perolehan suara lebih dari 50%, bahkan hampir 60%.

Hasil hitung cepat sementara Pilpres 2024

Data dari LSI, Populi, dan Charta Politika sesuai progres sampel masuk (%) dan waktu mutakhir (WIB)

Hitung cepat yang dilakukan lembaga survei lainnya juga menunjukkan hasil serupa: Prabowo-Gibran unggul dengan lebih dari 50% suara.

Pada Rabu 14 Fbruari 2024 malam, Prabowo-Gibran tampil di depan para pendukungnya menyambut hasil hitung cepat sejumlah lembaga survey yang menyebut pihaknya unggul sementara ini.

"Semua penghitungan semua lembaga survei termasuk lembaga-lembaga yang berada di tiap-tiap paslon lain menunjukkan angka-angka yang memang paslon Prabowo-Gibran menang sekali putaran," kata Prabowo.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengatur bahwa pemilihan presiden dapat diselenggarakan satu putaran apabila salah satu pasangan calon mendapat lebih dari 50% suara.

Selain itu, pasangan calon tersebut juga harus meraup paling sedikit 20% suara di 20 provinsi di Indonesia. 

Lalu kapan pengumuman hasil Pemilu 2024?

Hitung cepat bukanlah hasil resmi penghitungan suara. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sejak kemarin telah melakukan rekapitulasi penghitungan suara atau real count.

Hasil sementara real count Pemilu 2024 sudah bisa dilihat pada laman resmi KPU dan ini adalah hasilnya sejauh ini.

KPU menjelaskan bahwa menurut Pasal 413 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, hasil pengumuman dilakukan paling lambat 35 hari setelah pemungutan suara.

"Undang-Undang Pemilu memerintahkan kepada KPU paling lambat 35 hari setelah pemungutan suara harus sudah menetapkan hasil perolehan suara pemilu," ujar Komisioner KPU Idham Holik kepada wartawan di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (14/02) sore. 

Hasil resmi Pemilu 2024 tersebut masih perlu direkapitulasi dan ditetapkan secara berjenjang.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, hasil penghitungan suara akan direkapitulasi mulai tanggal 15 Februari sampai 20 Maret 2024.

Bagaimana dengan pemilu legislatif?

Penentuan perolehan jumlah kursi dari parpol yang masuk parlemen didasarkan atas hasil penghitungan suara sah dari setiap parpol di daerah pemilihan.

Petugas pengawas Pemilu 2024

Dengan demikian, seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus berasal dari partai yang meraup minimal 4%.

Pada Pemilu 2024, ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang diterapkan tidak berubah dari pemilu sebelumnya, yakni 4%.

Terlihat dari hasil hitung cepat sementara di bawah ini, PDI-Perjuangan memperoleh raihan suara tertinggi, disusul Partai Golkar dan Partai Gerindra.

Ada sejumlah partai yang sejauh ini belum mencapai ambang batas menuju DPR di Senayan, seperti Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang sebelumnya menargetkan lolos ke Senayan. PPP menjadi satu-satunya petahana yang gagal kembali menduduki kursi Senayan.

Peluang kedua partai ini dikatakan masih terbuka, bila dalam perhitungan resmi KPU mencapai 4%. (*)