Bapenda tak Jalankan WFH, Bahkan Tak Ganggu Layanan Pajak pada Masyarakat
PEKANBARU – Penerapan Work From Home (WFH) di lingkungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau memasuki pekan kedua dan dipastikan tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
Khususnya pada layanan Samsat, aktivitas tetap berjalan normal dengan antusiasme wajib pajak yang datang untuk memenuhi kewajibannya.
Di sejumlah titik pelayanan, wajib pajak terlihat tetap mengantre secara tertib, baik pada layanan drive thru maupun layanan konvensional.
Petugas juga tetap memberikan pelayanan secara optimal sehingga tidak terjadi kendala berarti.
Kondisi serupa dilaporkan terjadi di seluruh unit pelayanan Samsat yang tersebar di kabupaten/kota se-Provinsi Riau.
Hal ini menunjukkan kesiapan jajaran dalam menjaga kualitas pelayanan publik di tengah penerapan kebijakan WFH.
Kepala Bapenda Provinsi Riau, Ninno Wastikasari, menyampaikan bahwa penyesuaian pola kerja tidak berdampak terhadap layanan kepada masyarakat.
“Pelayanan kepada wajib pajak tetap menjadi prioritas utama. Meskipun ada penyesuaian pola kerja di kantor induk, layanan publik tetap berjalan optimal,” ujarnya.
Selain di Samsat, pelayanan publik juga tetap berlangsung di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Riau.
Kepala DPM-PTSP Riau, Vera Angelika OK, mengatakan bahwa pihaknya menjalankan ketentuan sesuai Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri serta arahan pimpinan daerah.
“Pelayanan di DPM-PTSP berjalan lancar. Kami mengikuti arahan terkait penyesuaian transformasi budaya kerja ASN,” katanya.
Ia menambahkan, khusus untuk unit perizinan di Pusat Pelayanan Publik Provinsi (P4) yang berada di Gedung Menara Lancang Kuning, pelayanan tetap dilaksanakan secara Work From Office (WFO).
“Pelayanan tetap dilaksanakan secara WFO dengan memperhatikan kebijakan efisiensi energi. Jadwal pelayanan tidak berubah, yakni pukul 08.00 hingga 16.30 WIB,” jelasnya.
Pemerintah Provinsi Riau memastikan kebijakan WFH yang diterapkan tetap mengedepankan kualitas pelayanan publik sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan baik.(*)
