Cuaca Ekstrem Mulai Kelihatan, Kabupaten/Kota Diinstruksikan Aktifkan Posko Penanggulangan Bencana
PEKANBARU - Cuaca ekstrem kini mulai kelihatan, hujan dengan intensitas ringan hingga lebat dapat disertai petir dan angin kencang masih berpotensi mengguyur wilayah Riau.
"Cuaca ekstrim mulai tampak Kabupaten/Kota diinstruksikan aktifkan posko penanggulangan bencana."
"Hujan dengan intensitas ringan hingga lebat dapat disertai petir dan angin kencang masih berpotensi mengguyur wilayah Riau," kata petugas Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru, Fitri, Rabu (28/12/2022) kemarin.
Pihak BMKG juga mewanti-wanti adanya potensi ombak tinggi 2 meter perairan Utara Bangka dan Lingga.
"Masyarakat, khususnya nelayan tetap harus berhati-hati terhadap cuaca ekstrem. Diprakirakan ada potensi tinggi di perairan Lingga, Kepulauan Riau (Kepri) hingga setinggi 2 meter," katanya.
Untuk prakiraan tinggi gelombang di perairan Riau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter.
"Gelombang laut di Riau tergolong rendah. Hanya saja waspada gelombang laut yang dapat mencapai ketinggian dua meter di wilayah perairan Bintan, Lingga dan Utara Bangka," kata Fitri.
Untuk curah hujan di Riau juga cukup tinggi. Hujan lebat disertai angin kencang bisa melanda Riau pada sore dan malam hari.
Potensi cuaca ekstrem, kata Kalaksa BPBD Riau, Edy Afrizal memerlukan kewaspadaan dan kesiapsiagaan mengantisipasi kemungkinan dampak yang ditimbulkan akibat bencana Hidrometeorologi.
"Pemprov Riau telah menetapkan Status Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Banjir dan Longsor Riau tahun 2022."
"Pemprov mengeluarkan surat, meminta pemerintah kabupaten/kota untuk segera menetapkan kebijakan terhadap daerah yang telah terjadi maupun yang berpotensi terjadi bencana banjir dan longsor di wilayah kabupaten/ kota," kata Edy seperti dirilis mcr, Kamis (28/12/2022).
BPBD Riau mengirimkan surat ke pemerintah kabupaten/kota di Riau terkait dengan Status Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Banjir dan Longsor Riau tahun 2022.
"Menyiapkan rencana tempat evakuasi, dan mengoptimalkan anggaran belanja tidak terduga (BTT) serta menyiagakan sumber daya perangkat daerah, masyarakat dan dunia usaha guna mengurangi dampak terjadinya bencana," sambungnya.
Pihaknya juga minta daerah mengaktifkan posko penanggulangan bencana pemerintah daerah dengan melibatkan TNI-Polri, Basarnas, instansi vertikal, relawan kebencanaan dan unsur masyarakat dan lainnya.
Selanjutnya, melakukan pemantauan secara cermat dan berkelanjutan untuk mengetahui situasi terkini, serta mensyosialisasikan dan menyebarluaskan informasi bencana dengan menggunakan berbagai media berbasis pada data bencana yang dikeluarkan instansi pemerintah.
"Pemerintah kabupaten/kota juga diminta melakukan pendataan jumlah korban dan kerugian serta memenuhi kebutuhan dasar korban terdampak sesuai dengan standar pelayanan minimal, yang nantinya juga melaporkan hasil pelaksanaan penanggulangan bencana kepada gubernur riau melalui BPBD Riau," jelasnya. (*)
