Nasional   2024/02/04 21:41 WIB

Debat Capres Terakhir Adu Gagasan Soal Pendidikan, Ketimpangan, dan Kesehatan, 'yang Diharap dapat Berpengaruh Secara Signifikan Buat Pemilih'

Debat Capres Terakhir Adu Gagasan Soal Pendidikan, Ketimpangan, dan Kesehatan, 'yang Diharap dapat Berpengaruh Secara Signifikan Buat Pemilih'
Debat Pilpres 2024 seri kelima – dan yang terakhir – akan diadakan malam Minggu (4/2/2024).

JAKARTA - Debat Pilpres 2024 seri kelima – dan yang terakhir – akan diadakan malam ini dengan menghadirkan tiga calon presiden yang akan beradu gagasan tentang sejumlah isu utama, seperti kesejahteraan sosial, kebudayaan, teknologi informasi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia dan inklusi.

Para tim sukses capres-cawapres optimistis debat terakhir – serta rangkaian debat sebelumnya – dapat berpengaruh secara signifikan membuat pemilih yang masih berubah pilihannya serta pemilih mengambang atau yang disebut swing voters dan undecided voters menentukan pilihan.

Sementara para pakar memperkirakan debat terakhir ini justru akan lebih menonjolkan aspek visual dan teatrikal, ketimbang perdebatan yang substantif – seperti debat-debat sebelumnya.

Debat Pilpres 2024 seri kelima beserta tanggapan para pakar mengemuka. 

Apa saja janji para capres tentang pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan?

Calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, menjadi kandidat pertama yang menyuarakan visi dan misinya dalam Debat Pilpres 2024 seri kelima yang digelar di Balai Sidang Jakarta Convention Centre (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu (04/02) malam. 

Prabowo dan pasangannya, Gibran Rakabuming Raka, punya rencana besar dengan nama "strategi transformasi bangsa".

"Inti dari strategi ini adalah meningkatkan kemakmuran bangsa Indonesia, terutama memperbaiki kualitas hidup manusia Indonesia," kata Prabowo.

Pasangan ini berjanji akan memberi makan bergizi seluruh anak-anak Indonesia, termasuk yang masih dalam kandungan ibunya.

"Dan selama sekolah dari usia dini sampai dewasa," tambah Prabowo.

Ia menambahkan, program ini bisa mengatasi angka kematian ibu waktu melahirkan, tengkes (stunting), kemiskinan ekstrem, dan menyerap hasil panen petani dan nelayan.

"Ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita minimal 1,5-2%," tambah Prabowo.

Di bidang kesehatan, pasangan 'Prabu' akan membangun rumah sakit modern di setiap kabupaten dan kota, dan puskemas di setiap desa.

Prabowo juga mengatakan akan mempercepat kekurangan dokter di Indonesia yang ia sebut "kita kekurangan 140.000 dokter".

Caranya, menambah fakultas kedokteran di Indonesia, memberi beasiswa kepada 10.000 lulusan SMA dan setara ke luar negeri untuk belajar kedokteran.

"Dan, 10.000 lagi kita kirim untuk belajar sains, teknologi, engineering, dan matematika, kimia, fisika," tambah Prabowo.

Selain itu, Prabowo berjanji akan membangun 3 juta rumah bagi masyarakat yang belum punya. Masing-masing 1 juta di desa, 1 juta di pesisir dan 1 juta di perkotaan.

Di bidang pendidikan, Prabowo-Gibran akan "memperbaiki gaji guru, gaji honorer" dan meningkatkan kompetensi guru.

"Dan juga seluruh penyelenggara negara, ASN, TNI/Polri, penyuluh-penyuluh pertanian di mana-mana, harus kita perbaiki gajinya," kata Prabowo.

Ia juga menegaskan, melakukan tranformasi bangsa di atas landasan ekonomi yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo.

Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menekankan pentingnya membuka akses kesehatan yang setara kepada seluruh kelompok masyarakat, termasuk lansia, kelompok disabilitas, masyarakat adat, dan mereka yang berada di daerah-daerah terpencil.

Menurut Ganjar, penting untuk menyediakan setidaknya satu fasilitas kesehatan dan satu tenaga kesehatan di satu desa.

Terkait pendidikan, Ganjar mengatakan sekolah-sekolah harus makin inklusif dan tidak diskriminatif agar bisa memberi ruang kepada mereka yang selama ini terpinggirkan, utamanya kelompok perempuan dan penyandang disabilitas.

Selain itu, ia juga membahas seruan buruh untuk meninjau ulang Undang-Undang Cipta Kerja, pentingnya mendorong digitalisasi, serta pembangunan yang berorientasi sumber daya manusia dengan budi pekerti baik.

Menyoal politik dan demokrasi, menurutnya harus ada contoh atau teladan dari pemimpin yang baik tanpa konflik kepentingan.

"Seperti Pak Mahfud contohkan, dia mundur [dari jabatan menteri], agar ini membangun integritas yang baik," kata Ganjar, merujuk pada cawapres Mahfud MD yang mendampinginya. 

Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, mendapat urutan terakhir dalam penyampaian visi dan misi. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut menggaris bawahi persoalan terbesar bangsa saat ini adalah ketimpangan, ketidaksetaraan, dan ketidakadilan.

Beberapa kontradiksi ini, kata Anies, antara lain ketimpangan Jakarta-luar Jakarta, Jawa-luar Jawa, kaya-miskin, desa-perkotaan, dan pendidikan umum-pendidikan agama.

Semua ini, menurut Anies, adalah “fenomena membahayakan bagi negeri ini”.

“Segelintir orang menguasai sebagian besar perekonomian kita,” ujar Anies.

Menurut dia, ini berbeda dengan visi dan misi para pendiri negara Indonesia yang berada di Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang – sekalipun orang-orang terdidik dan kaum dengan privilese – membangun negeri untuk semua rakyat Indonesia dan bukan untuk dirinya, golongan atau keluarga mereka saja.

“Sekarang kita jauh dari cita-cita Republik ini,” ujar Anies.

Beberapa permasalahan yang digarisbawahi Anies antara lain, 45 juta orang belum bekerja dengan layak, 70 juta orang tidak punya jaminan sosial, dan pendidikan yang masih timpang antara desa dan kota.

Dia juga menyoroti isu kesehatan mental dan kekerasan seksual, yang menurut Anies, "lebih [dari] 15 juta orang menjadi korban".

Semua masalah ini, sambung dia, tidak menjadi perhatian kelompok elit tetapi sesungguhnya menjadi perhatian rakyat banyak.

“Persatuan membutuhkan rasa keadilan,” tegasnya.

Anies juga sempat 'menyentil' bantuan sosial (bansos) yang menurutnya perlu diberikan “sesuai kebutuhan” mereka yang memerlukan.

“Bukan memberikan bansos untuk kepentingan yang memberi, tapi untuk kepentingan yang diberi,” tegasnya.

Pertanyaan pertama dalam sesi panelis kali ini mengambil subtema kesehatan. Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, memperoleh kesempatan pertama untuk menjawab pertanyaan.

Menurut World Population Prospects tahun 2022, angka harapan hidup manusia Indonesia berada di urutan 10 dari 11 negara ASEAN. Salah satu penyebabnya: Kebijakan program dan anggaran kesehatan lebih berorientasi pada aspek kuratif daripada promotif dan preventif, kata moderator debat.

"Pertanyaannya: Bagaimana strategi paslon untuk memprioritaskan anggaran dan program promotif-preventif?”

Dalam jawabannya, Ganjar menyebut upaya promotif-preventif mesti diwujudkan dalam bentuk pengetahuan tentang kesehatan “minimal untuk kesehatan sendiri” seperti dengan berolahraga, makan sehat, dan hidup bersih sehat sebelum pada tingkat selanjutnya fasilitas kesehatan sampai ke desa-desa.

“Seperti yang tadi saya sebutkan [dalam penyampaian visi misi] satu desa, satu faskes, satu nakes,” ujar Ganjar.

Ganjar menyebut anggaran untuk kesehatan sebelumnya terpotong dan ini mesti dikembalikan. Tentu, sambung dia, ini bisa dilakukan secara bertahap dan komprehensif untuk membuat harapan hidup bisa menjadi lebih panjang.

“Angka 5 sampai 10% menjadi angka yang bisa memastikan dalam politik kesehatan kita layanan itu bisa jauh lebih baik,” ujarnya.

“Peran posyandu, peran dasa wisma, peran kelurahan, RT, itu menjadi kekuatan yang luar biasa di samping tentu saja pemerintah akan mendampingi dalam setiap kebijakan yang ada.”

Capres urutan nomor 1, Anies Baswedan, mendapat kesempatan pertama untuk menanggapi jawaban Ganjar. Menurut dia, jawaban Ganjar sudah “cukup baik” dan dia memilih untuk meneruskannya.

Anies menyebut persoalan utamanya adalah pusat kesehatan masyarakat Indonesia saat ini terlalu difokuskan kepada hal-hal kuratif. Selain itu, urusan kesehatan seolah hanya menjadi urusan Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan.

“Yang disebut sebagai promotif-preventif-kuratif ini harus seimbang. Kesehatan itu harus lintas sektoral. Kami pernah melakukan ini di Jakarta,” ujar dia.

Anies kemudian menyebut hal-hal yang dilakukannya selama menjadi Gubernur Jakarta untuk membangun infrastruktur kesehatan untuk membangun pola hidup sehat seperti membangun taman-taman, membangun air bersih di Kepulauan Seribu, jalur sepeda, trotoar supaya orang berjalan kaki, dan festival olahraga.

“Lintas-sektoral supaya dana itu bukan hanya pada dinas kesehatan, pada semua bidang yang terkait dengan preventif-promotif,” ujar Anies.

Capres urutan 2, Prabowo Subianto, mendapat kesempatan berikutnya untuk menanggapi. Dalam menjawab pertanyaan mengenai anggaran program promotif-preventif, Prabowo lebih menyoroti persoalan kurangnya dokter di Indonesia.

“Saya lebih ke arah solutif langsung dan cepat. Kita kurang 140.000 dokter. Bayangkan kalau ada yang kena stroke atau serangan jantung. Dua sebab yang paling besar kematian di beberapa kabupaten [adalah] tidak ada [dokter] spesialis jantung dan stroke. Kedua, tidak ada perlengkapan yang memadai,” ujar dia.

Selain itu, Prabowo juga menyoroti upaya penyediaan makanan bergizi untuk anak-anak dan ibu-ibu melahirkan yang menurut dia bisa meningkatkan imunitas dan mencegah penyakit. 

Ganjar Pranowo kemudian memperoleh kesempatan untuk menanggapi tanggapan dari Anies dan Prabowo. Dia mengatakan dirinya masih berprinsip pada preventif-promotif itu jauh lebih baik.

“Kalau kita tidak kobol-kobol [bahasa Jawa: kehabisan uang banyak] biaya kita akan habis untuk menangani orang sakit. Kalau kita bisa mencegah, maka inilah yang akan bisa membikin manusia bisa hidup sehat,” ujar Ganjar.

“Sekali lagi, anggaran kesehatan itu bisa kembali pada formula awal dan yang kemudian kita menciptakan ruang-ruang layanan yang lebih baik untuk preventif-promotif.”

Dari pertanyaan terkait topik teknologi-informasi, moderator menjelaskan soal impor ponsel tahun 2023 mencapai Rp30 triliun, padahal untuk membangun pabrik ponsel hanya membutuhkan investasi sekitar Rp500 juta.

"Apa langkah strategis paslon membangun kedaulatan manufaktur telekomunikasi dan teknologi-informasi di Indonesia?" tanya moderator kepada Anies Baswedan.

Menurut Anies, hal ini harus diawali dengan peningkatan kualitas manusia dan inovasi di sektor teknologi informasi.

"Dengan cara pairing atau berpasangan mendatangkan pakar untuk bisa melakukan alih teknologi bersama-sama," katanya.

Kedua, memprioritaskan investasi yang masuk dalam bentuk investasi padat karya yang didukung dengan perbaikan reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi.

"Ini akan memberikan lowongan kerja untuk masyarakat lokal," kata Anies.

Terakhir, Anies menyampaikan pentingnya perlindungan atas hak intelektual.

Menanggapi hal itu, Prabowo Subianto mengatakan ini persoalan "kehendak politik".

"Kalau hanya setengah triliun, ya perlu bangun itu pabrik segera," katanya.

Kemudian, ia mengulangi program kerjanya yaitu memberi beasiswa kepada 10.000 siswa untuk kuliah di bidang sains, teknologi, engineering, dan matematika. 

Di sisi lain, Ganjar Pranowo menjelaskan solusinya adalah melibatkan industri dalam negeri. Ia juga mengurai pengalaman Indonesia untuk mendukung pembuatan pabrik ponsel nasional di Jawa Tengah.

"Kalau itu masuk dalam e-catalog kita sebenarnya itu bisa membantu kita," katanya.

"[Atau] pilihannya adalah bergandengan tangan dengan industri yang ada di luar dengan brand-brand internasional, tapi pabriknya di Indonesia," katanya.

Menurut Heru Sutadi, Direktur Eksekutif dari ICT Institute, pertanyaan dari panelis ini terlalu spesifik dan tidak dapat memotret tantangan teknologi dan informasi sekarang dan ke depan.

"Dan jawaban yang diberikan juga dari perspektif yang berbeda dan hanya fokus manufacturing ponsel, sangat disayangkan forum ini membahas topik sangat sempit," jelas Heru menanggapi topik ini.

Sementara itu, Profesor Ridi Ferdiana, guru besar di Universitas Gadjah Mada mengatakan sebenarnya di Indonesia sudah ada beberapa pabrikan ponsel.

"Oppo merupakan pabrikan ponsel terbesar di Indonesia pada tahun 2023, dengan market share sebesar 22,9%. Di posisi kedua ada Samsung dengan 18,2%, diikuti oleh Vivo dengan 17,3%," kata Ridi Ferdiana.

"Realme berada di posisi keempat dengan 13,0%, dan Xiaomi di posisi kelima dengan 11,8% Infinix juga mencatat pertumbuhan yang signifikan dengan 10,1%," ujarnya kemudian. 

Ia menambahkan, penting untuk dicatat bahwa pengapalan smartphone secara keseluruhan di Indonesia pada Q1 2023 mengalami penurunan sebesar 7,6% dibandingkan dengan Q1 2022.

"Dengan kata lain, isu dari hadirnya impor ponsel dikarenakan beberapa pabrikan memang belum berkenan membangun di Indonesia misalnya Apple, atau produk yang hadir dan buatan Indonesia belum diminati dikarenakan dukungan perangkat keras yang kurang handal atau perangkat lunak yang memiliki dukungan terbatas," tambah Prof. Ridi.

Menurutnya, saat ini pemerintah hanya perlu mendorong kebijakan agar adopsi brand kemitraan dan juga produk lokal. Misalnya, memberi kebijakan bagi BUMN untuk membeli dan menggunakan produk lokal atau brand mitra yang ada di Indonesia. 

Selain itu, pemerintah juga bisa menjamin e-catalog menjadi ruang pasar yang memiliki harga kompetitif dan mendukung adopsi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang dapat dicapai.

"Pemerintah tidak hanya perlu memberi investasi padat karya dan juga SDM yang mampu tetapi juga perlu memberikan ruang, waktu, dan izin peralatan pembuatan ponsel yang masuk ke Indonesia agar lebih mudah," kata Ridi Ferdiana.

Kata dia misalnya, inisiatif satu juta laptop/tablet yang disebut capres Ganjar, bukan hanya produksinya saja, tetapi juga menjamin pascaproduksi dan jaminan SDM yang akan mengoperasikan pabrik yang akan memberikan keuntungan bagi Indonesia, "bukan menjadi beban bagi Indonesia".

Topik apa saja dalam debat kelima yang jadi perhatian pemilih muda?

Topik kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan, pendidikan, dan kesehatan adalah beberapa dari sekian banyak tema yang akan dibahas pada debat capres terakhir.

Berdasarkan sejumlah survei, tema-tema ini akan menjadi perhatian pemilih muda termasuk mereka yang akan memilih untuk pertama kalinya.

Hasil survei yang dilakukan lembaga kajian Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada Agustus 2022 dan melibatkan 1.200 responden berusia antara 17 dan 39 tahun, menemukan 44,4% pemilih muda menyoroti kesejahteraan publik dan 21,3% lainnya memberi perhatian pada topik pekerjaan. 

Topik kesehatan juga mendapat perhatian generasi muda dengan angka 6,2%.

Survei lain dilakukan oleh Research Centre for Politics and Government (PolGov) Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan melibatkan 719 mahasiswa dari sedikitnya 30 universitas pada Juli-Agustus 2023.

Survei ini menemukan bahwa sebanyak 47,3% dari para responden mahasiswa paling peduli pada topik peluang pekerjaan, sedangkan 13,71% menyoroti topik biaya pendidikan. 

Adapun survei daring Populix yang dilaksanakan pada Agustus-September 2023 dengan 1.000 responden (usia 17-39 tahun) menunjukkan pendidikan merupakan salah satu topik yang paling diperhatikan kaum muda.

Sebanyak 11% pemilih muda di survei ini mengatakan pendidikan adalah topik paling penting untuk mereka. Topik ini adalah tertinggi ketiga setelah ekonomi dan pembangunan (24%) dan korupsi (19%).

Topik tentang pekerjaan sendiri sepertinya akan menjadi salah satu topik yang ditunggu-tunggu pembahasannya dalam debat terakhir.

Menurut data BPS paling anyar yakni Agustus 2023, jumlah populasi umur bekerja di Indonesia (15 tahun ke atas) mencapai 212,59 juta orang. Ini meningkat dari 209,42 juta pada Agustus 2022 dan 206,71 juta pada Agustus 2021.

Pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Gajah Mada, Tadjudin Nur Effendi, mengatakan bahwa ketiga capres sebelumnya mengatakan akan menciptakan puluhan juta peluang kerja.

Ini, menurut dia, akan menjadi prioritas untuk dibahas pada debat pamungkas

Tadjudin juga menyebut artificial intelligence (kecerdasan buatan) atau AI sebagai isu lain yang sebaiknya disorot para capres.

“Karena AI bisa menciptakan peluang kerja berbasis digital tapi bisa juga mengurangi peluang kerja, seperti robotisasi dan tenaga ahli analisis data karena AI dapat melakukan analisis lebih akurat dan cepat, penerjemahan, dan lain-lain,” jelas Tadjudin kepada wartawan, Rabu (31/01).

Sementara pengamat komunikasi politik Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Silvanus Alvin, mengatakan pemilih muda akan sangat relate alias ‘nyambung’ dengan topik-topik debat kelima terutama tentang pendidikan dan ketenagakerjaan.

“Saya meyakini pemilih muda yang kritis akan mencermati betul pernyataan yang akan disampaikan para capres di debat mendatang,” tutur Silvanus.

Bagaimana dengan isu kesehatan?

Dicky Budiman, ahli epidemiologi di Universitas Griffith Australia, menyebut upaya peningkatan akses pelayanan kesehatan primer seharusnya menjadi topik prioritas bidang kesehatan pada debat kelima nanti.

“Studi menunjukkan bahwa peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan primer ini dapat menurunkan angka kematian anak dan ibu. Termasuk juga mencegah dan juga mengurangi beban penyakit kronis, termasuk isu stunting di sini juga,” ujar Dicky.

Negara-negara dengan sistem kekuatan primer yang kuat, lanjut Dicky, memiliki tingkat kesehatan masyarakat yang jauh lebih baik. 

Pencegahan penyakit menular juga menjadi sesuatu yang harus diangkat pada debat nanti, menurut Dicky.

Dia menyebut ini adalah persoalan klasik bagi negara tropis seperti Indonesia yang punya berbagai wilayah, penduduk, dan budaya.

“Tentu ini bisa merujuk juga pada pengalaman kita dalam merespon pandemi Covid-19,” sambung Dicky.

Peningkatan cakupan jaminan kesehatan nasional, gizi dan kesehatan masyarakat, program penanggulangan bencana dan kesehatan lingkungan, menurut Dicky, harus dibahas dalam debat terakahir. Apalagi, Indonesia adalah negara rawan bencana.

“Bicara bencana ada aspek kesehatan di situ,” terang Dicky Budiman.

Isu penyakit tidak menular, isu perbaikan kualitas air dan sanitasi, serta riset dan inovasi kesehatan adalah hal-hal lain yang harus diperhatikan dalam debat terakhir, kata Dicky.

Apa kata timses kubu Anies, Prabowo dan Ganjar soal debat pamungkas ini?

Juru bicara timses Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Surya Tjandra, memandang bahwa debat terakhir ini penting untuk “menyapa swing voters dan undecided voters”.

Menurutnya, mereka adalah “pemilih cerdas yang perlu disapa dengan argumen dan data yang masuk akal”.

“Swing voters dan undecided voters adalah penentu pilpres kali ini, yang menurut beberapa survei jumlahnya meningkat cukup signifikan,” ujar Surya. 

Pada saat debat pertama saja, lanjut Surya, merujuk pada survei yang dilakukan harian Kompas, terjadi perpindahan pilihan sekitar 9%.

“Ini penting karena dengan demikian kualitas, integritas, dan rekam jejak capres/cawapres menjadi amat penting,” tegas Surya.

Dia menggarisbawahi isu kesejahteraan sosial dan inklusi rakyat yang sering terlupakan – seperti buruh dan petani, budayawan, dan penyandang disabilitas – harus menjadi prioritas dalam debat terakhir. 

Adapun, stabilitas harga kebutuhan pokok dan daya beli rakyat, kata Surya, adalah masalah konkret yang akan menjadi prioritas pasnagan Anies-Muhaimin.

“Baru kemudian mulai meletakkan sistem pemerataan yang lebih terukur, dimulai dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan bagi rakyat,” ungkap Surya.

Sistem bantuan langsung tunai (BLT) untuk rakyat miskin, sambung Surya, akan terus dilaksanakan apabila Anies-Muhaimin terpilih. 

Mereka juga akan “hadir” untuk masyarakat kelas menengah bawah dan juga pekerja muda, penyandang disabilitas, dan lansia yang rawan apabila terkena serangan ekonomi.

“Jangan lupa mulai 2030 Indonesia akan masuk menjadi ‘ageing society’, di mana penduduk usia non-produktif akan lebih besar dari usia produktif. Generasi sandwich yang tertekan dari bawah, kebutuhan keluarganya sendiri; dan dari atas, kewajiban merawat orang tuanya."

"Negara harus hadir mengurangi beban mereka, agar mereka bisa menjadi kekuatan produktif untuk Indonesia Emas 2045 betul bisa terwujud,” tegasnya.

Juru bicara Anies-Muhaimin lainnya, Amiruddin Al Rahab, secara terpisah mengatakan mereka akan lebih fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menurutnya selama ini “terabaikan”.

Sementara itu, deputi politik Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Andi Widjajanto, mengatakan bahwa tema-tema yang diangkat pada debat kelima nanti adalah tema-tema yang dikuasai oleh Ganjar. Sebab dia memiliki pengalaman yang panjang dan konkret kala menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah.

Beberapa paket program yang dijanjikan Ganjar-Mahfud, antara lain bantuan sosial tepat sasaran, penciptaan 17 juta lapangan kerja, dan 10 juta hunian untuk isu kesejahteraan sosial, kata Andi seperti dikutip dari Kompas.com.

Adapun paket kebijakan di bidang pendidikan termasuk belajar gratis 12 tahun dan juga peningkatan anggaran riset.

Andi juga menyoroti isu inklusivitas sebagai salah satu yang akan diperhatikan Ganjar terutama dalam konteks peran penting perempuan dan kaum disabilitas yang tidak bisa terus-menerus terpinggirkan.

Sementara Budiman Sudjatmiko selaku juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengatakan bahwa semua tema sudah “dipelajari”.

Dia menambahkan bahwa pihaknya sudah menyusun argumentasi tentang topik-topik terkait ketenagakerjaan, pembangunan yang inklusif, teknologi informasi, pendidikan, dan sumber daya manusia.

Menanggapi tentang seberapa krusial debat pamungkas ini, Budiman berkata: “Kita tahu bahwa masih ada orang-orang yang undecided.

Biasanya di fase-fase akhir dari masa kampanye mereka yang baru menentukan di saat-saat akhir adalah rata-rata pemilih kritis.”

Pemilih kritis beda sifatnya dengan pemilih yang fanatik, sambung Budiman, karena mereka tidak mencari kandidat yang sempurna, tetapi yang paling sedikit aspek negatifnya

“Debat terakhir ini mereka [para pemilih kritis] mencoba melihat bagaimana posisi para calon ini dalam menghadapi isu-isu yang saya sebutkan tadi,” ujar Budiman.

Budiman menganggap debat pamungkas ini cukup berpengaruh bagi mereka yang belum menentukan preferensi politiknya.

Lantas, seberapa signifikan debat akan mempengaruhi pilihan?

Menurut pengamat komunikasi politik Universitas Multimedia Nusantara, Silvanus Alvin, debat capres-cawapres memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pilihan. Kendati demikian, dia menggarisbawahi bahwa dampak dari debat itu tergantung dari pemilihnya.

“Bagi yang sudah menentukan pilihan, maka debat hanya berfungsi sebagai peneguhan atas pilihan mereka. Kelompok yang sudah menentukan pilihan lebih ingin melihat bahwa ‘jagoannya’ memberikan performa terbaik di panggung debat,” ujar Silvanus.

Debat pamungkas merupakan kesempatan terakhir bagi para kandidat untuk meyakinkan pemilih dan memberikan penekanan pada isu-isu kunci. Pemilih yang masih meragukan pilihannya, lanjut Silvanus, dapat menggunakan debat terakhir sebagai referensi utama untuk membuat keputusan akhir.

“Capres dapat menggunakan debat terakhir untuk memperjelas posisi mereka dalam isu-isu krusial dan menanggapi kritik yang mungkin muncul sepanjang kampanye,” imbuhnya.

Silvanus juga mengatakan debat terakhir ini membuka kesempatan bagi para capres untuk memperkuat citra positif dan menanggapi serangan atau tudingan yang mungkin muncul.

“Poin terakhir ini tampak akan sangat dimanfaatkan oleh Paslon 02, karena dalam berbagai survei, paslon ini berada di posisi pertama serta kerap mendapatkan serangan negatif dari Paslon 01 maupun 03,” ujarnya.

Perhelatan debat capres-cawapres sebelumnya diwarnai dengan beberapa gimmick yang dilakukan para kandidat dan juga saling menyindir antar para capres-cawapres.

Silvanus Alvin mengatakan dalam dalam beberapa kajian komunikasi politik, publik lebih fokus melihat sisi personal serta karakter dari kandidat daripada orientasi pada isu-isu utama.

“Bahkan, ada pula riset yang menegaskan bahwa debat capres-cawapres ibarat reality TV Show,” terangnya.

“Oleh karena itu, aspek visual dalam debat menjadi penting, mulai dari ekspresi wajah serta gestur, maupun penampilan busana sangat dinantikan. Hal tersebut pun menjadi daya tarik baik media pers dan publik.”

Silvanus juga menyebut aspek verbal atau bahasa juga tidak kalah penting. Menurut dia, dari berbagai debat yang sudah dilakukan, publik dinilai ingin agar para kandidat bisa menyajikan gagasan dengan bahasa yang mudah dipahami alias colloquial languages.

Sementara Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, mengatakan bahwa dengan iklim politik di Indonesia yang minim dengan pendirian masing-masing kandidat – baik berbasis ideologi dan kebijakan, sulit menjadikan debat sebagai tradisi politik.

Imbasnya, kata Hamdi: “Jadi yang menonjol dalam debat lebih ke unsur teatrikal saja.” 

“Paling-paling akan hanya semacam parade visi-misi, terus sedikit klarifikasi, yang dalam debat format juga sulit dikejar klarifikasinya terlalu dalam karena topiknya banyak.”

Hamdi Muluk menilai pengaruh ebat capres-cawapres terhadap elektabilitas paslon rendah.

“Paling daya ubah 1-2%. Ya paling mempengaruhi para swing voters,” ujar dia.

Hamdi menambahkan, para swing voters pun belum tentu menonton debat, seraya mengutip survei Laboratorium Psikologi Politik yang dirilis pada 19 Januari 2024 yang menyebut hanya sekitar 50% masyarakat yang menonton debat.

“Dari 50% itu yang bertahan nonton sampai habis kira-kira cuma 30% saja. Lebih banyak yang nonton sampai 30 menit pertama saja,” tutur Hamdi.

Laboratorium Psikologi Politik melakukan survei dari rentang waktu 8 Januari (atau sehari setelah Debat Ketiga pada 7 Januari) hingga 16 Januari 2024. Survei ini mengambil jumlah sampel sebanyak 1.810 responden dari 34 Provinsi.

Menurut survei tersebut, sebanyak 67,9% mengaku tidak mengubah pilihan setelah debat. Hanya 9,1% yang mengaku mengubah pilihan berdasarkan debat.

Pengamat komunikasi politik Silvanus Alvin menyoroti kultur di Indonesia, khususnya bagi pemilih pemula, yang sepertinya sebagian akan mengambil keputusan akhir pilihan politik yang faktor terbesarnya datang dari orangtua atau mentor alias opinion leader dan bukanlah di debat terakhir. (*)

Tags : Pilpres 2024, Indonesia, Pemilu 2024, Debat Capres, Debat Capres Terakhir, Adu Gagasan Soal Pendidikan, Ketimpangan, dan Kesehatan, Debat Capres Diharap dapat Berpengaruh Secara Signifikan Buat Pemilih,